Tanpa Sinkronisasi Pusat-Daerah, Paket Kebijakan Ekonomi Tidak Bisa Maksimal
TerasJatim.com, Surabaya – Dikeluarkannya paket kebijakan ekonomi jilid 1 dan 2 yang dikeluarkan pemerintah sepertinya kurang mendapat respon positif dari para pelaku usaha. Bahkan bagi sebagian pengamat ekonomi, lemahnya efektivitas rangkaian paket kebijakan ekonomi karena tidak adanya sinkronisasi dan kesinambungan kebijakan antara pusat dan daerah.
Menurut Sekretaris Umum Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Aviliani, hingga saat ini keterkaitan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dinilai masih minim dan hanya sebatas keterkaitan keuangan saja.
“Seharusnya ada sinkronisasi dan melibatkan peranan daerah,” katanya.
Untuk itu menurut Aviliani, ISEI akan memberikan beberapa poin rekomendasi pada pemerintah yang dihasilkan dari seminar dan focus group discussion (FGD) yang akan mempertemukan pemerintah, pengusaha, dan akademisi.
“Ini perlu dilakukan karena selama ini seringkali terdapat perbedaan pandangan di antara ketiga pihak tersebut, yang pada akhirnya hanya akan menghambat implementasi dan kesinambungan kebijakan, termasuk paket kebijakan yang dirilis oleh pemerintah,” lanjut Aviliani.
Menurut Aviliani, kesinambungan pusat dan daerah perlu mendapat peningkatan dan pengembangan, terutama bagaimana mengawinkan kebijakan sektoral dengan daerah,
“Karena bila tidak, maka meski ada political will untuk merombak dan deregulasi, namun kalau tidak ada yang berubah, ya percuma saja,” ungkapnya.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada ini juga menekankan, bahwa paket kebijakan yang sudah dirilis memang belum bisa dirasakan dalam jangka pendek. Dan inilah yang kemudian dikritisi pihak pengusaha.
“Ini wajar, karena para pelaku bisnis juga membutuhkan kebijakan bersifat jangka pendek yang dapat segera dirasakan dampaknya,” kata Aviliani.
Ia juga menilai, kebijakan yang sudah dan akan dikeluarkan pemerintah lebih berfokus pada upaya industrialisasi, untuk mengurangi ketergantungan perekonomian terhadap ekspor komoditas mentah. Namun menurutnya, setidaknya dibutuhkan waktu 2-5 tahun untuk meningkatkan peranan industri dalam perekonomian nasional. (Ep/TJ)
