Doa bersama ini dikhususkan untuk mendoakan seluruh korban yang telah berpulang dalam peristiwa tragis pada 1 Oktober 2022 lalu di Stadion Kanjuruhan Malang.
Sejumlah 52 keluarga korban Kanjuruhan turut hadir dalam kegiatan ini. Sementara yang lainnya berhalangan hadir karena berbagai alasan, seperti berada di luar kota atau memiliki kepentingan lain.
Kegiatan doa bersama diawali dengan pembacaan surat Yassin dan Tahlil oleh Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Malang, H Soleh Arifin.
Selanjutnya, doa bersama dipimpin oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang, KH Fadhol Hijja. Dalam doanya, Kyai Fadhol mengharapkan agar para korban diberikan tempat yang layak di sisi-Nya, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan.
Sebelum acara berakhir, Forkopimda Kabupaten Malang berkesempatan untuk menyalurkan bingkisan kepada seluruh keluarga korban Kanjuruhan sebagai ungkapan simpati dan dukungan moral.
BACA JUGA: https://www.terasjatim.com/tragedi-kanjuruhan-korban-meninggal-bertambah-menjadi-135-orang/
Kapolres Malang, AKBP Putu Kholis Aryana menjelaskan, kegiatan ini adalah tindak lanjut dari pertemuan antara keluarga korban dengan Bupati Malang, HM Sanusi.
Dalam pertemuan tersebut, keluarga korban menyuarakan harapannya akan diadakannya sebuah kegiatan doa bersama untuk memperingati setahun tragedi Kanjuruhan.
“Acara ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara keluarga korban dengan pak Bupati. Dari pertemuan tersebut, keluarga korban mengharapkan adanya kegiatan doa bersama memperingati satu tahun tragedi Kanjuruhan,” kata Putu, saat ditemui usai kegiatan, Kamis malam.
Putu pun menambahkan, bahwa Forkopimda Kabupaten Malang telah melakukan upaya maksimal untuk memberikan penjelasan terkait rencana renovasi Stadion Kanjuruhan.
“Seluruh Forkopimda sepakat jika Stadion Kanjuruhan akan tetap diingat sebagai lokasi terjadinya tragedi tanggal 1 Oktober 2022,” ungkap Putu.
Dia pun menyebut, jika renovasi Stadion Kanjuruhan adalah salah satu wujud penghormatan dan penghargaan untuk menjaga dan memperingati peristiwa tersebut.
“Stadion Kanjuruhan tetap akan selalu diingat menjadi lokasi terjadinya tragedi tanggal 1 Oktober 2022, renovasi ini untuk merawat,” imbuhnya.
Doa bersama ini menjadi momen bersejarah yang mengungkapkan kekuatan persatuan dan kepedulian dalam menghadapi duka yang mendalam.
“Semoga peristiwa ini menjadi landasan untuk membangun semangat kebersamaan dan memperingati korban Kanjuruhan dengan penuh penghormatan,” tutup Putu. (Kta/Red/TJ)
]]>“Jaksa eksekutor KPK Nanang Suryadi telah selesai melaksanakan eksekusi pidana badan dengan terpidana R. Abdul Latif Amin Imron (eks Bupati Bangkalan) ke Lapas Sukamiskin Bandung,” jelas Jubir sekaligus Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, dalam keterangan tertulisnya yang diterima TerasJatim.com, Jumat (22/09/2023).
BACA JUGA: https://www.terasjatim.com/kpk-tangkap-bupati-bangkalan-dan-sejumlah-kepala-dinas/
Ali menyebut, eksekusi tersebut berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang telah berkekuatan hukum tetap. Ra Latif akan menjalani pidana penjara selama 9 tahun dikurangi masa penahanan.
Selain pidana badan, dia juga dihukum membayar denda sebesar Rp300 juta Subsider 4 bulan kurungan, ditambah uang pengganti sebesar Rp9,7 miliar Subsider 3 tahun penjara.
Seperti diberitakan TerasJatim.com, Ra Latif diproses hukum oleh KPK atas kasus suap terkait lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, serta dalam kasus penerimaan gratifikasi.
Dalam kasus ini, selain Ra Latif, KPK turut menjerat 5 tersangka lainnya. (Kta/Red/TJ)
]]>Peristiwa yang terjadi pada Kamis (21/09/2023) siang itu terjadi di jalan beraspal ring road, masuk Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun Jatim.
Wiwin, salah seorang relawan menuturkan, korban bernama Siti Aisah, wanita 27 tahun, warga Desa Pulerejo, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun.
“Informasinya, korban hendak pulang ke rumahnya usai kerja di Kota Madiun. Korban meluncur dari arah Barat ke Timur. Tiba-tiba ada pohon ambruk. Korban tertimpa,” kata Wiwin kepada TerasJatim.com, Kamis sore.
Sementara, seorang pengguna jalan yang sempat menyaksikan kejadian itu, mengaku tidak tega melihat korban yang terkapar dalan kondisi mengenaskan.
“Bagaimana pun juga saya merasa kasihan. Gak tega. Bagaimana jika hal itu, misalnya, kalau menimpa keluarga kita,” tutur pria yang enggan ditulis namanya.
Berdasarkan sumber TerasJatim.com, musibah itu terjadi saat korban seorang diri melintas di jalan lingkar, dengan mengendarai sepeda motor Vario Nopol AE 6811 CK. Ketika masuk pintu rung road, dekat Batalyon 501 TNI AD, perjalanan masih.
Namun nahas, saat di lokasi kejadian, tiba-tiba terjadi angin kencang. Cuaca buruk itu berdampak tumbangnya pohon peneduh jalan, hingga menimpa korban yang melintas di sampingnya.
Korban pun tewas seketika. Jasadnya tergeletak diantara daun dan ranting pohon yang berserakan menimpanya. Sedangkan sepeda motor korban mengalami kerusakan parah, terutama di bagian depannya.
“Mbaknya ini melintas di ring road. Kemudian tertimpa pohon tumbang. Kami tiba di lokasi kejadian korban sudah dalam keadaan meninggal,” jelas Ipda Aris Yunadi, Kanit Gakkum Satlantas Polres Madiun Kota, di lokasi kejadian.
Ditambahkan Aris, ambruknya pohon yang menimpa korban itu, selain karena hempasan angin kencang, juga disebabkan karena batang pohon sudah lapuk.
Petugas kepolisian yang menangani kasus itu langsung mengevakuasi jasad korban untuk dilarikan ke RSUP dr. Soedono, Kota Madiun. Sementara motor korban juga sudah diamankan di Mapolres Madiun Kota. (Fin/Kta/Red/TJ)
]]>Kondisi ini dikeluhkan Ketua DPRD Jombang, Mas’ud Zuremi. Usai Rapat Paripurna Akhir Masa Jabatan Bupati dan Wabup Jombang, pada Kamis (21/09/2023) kemarin, Ketua DPRD Jombang dari PKB ini mengaku hingga saat ini pihaknya belum menerima surat keputusan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkait nama Pj Bupati Jombang.
Mas’ud mengaku heran dengan kondisi jelang purna tugas duet Bupati Mundjidah dan Wabup Sumrambah ini. “Ini kan aneh. Hingga usai pidato akhir masa jabatan Bupati Jombang yang berakhir 24 September 2023 sudah dekat lho. Tapi tidak ada surat, bahkan pemberitahuan apapun dari Kemendagri,” ungkap Mas’ud, kepada TerasJatim.com, Kamis siang.
Mas’ud juga mengaku beberapa hari ini sering mendapat pertanyaan dari masyarakat Jombang. Terutama terkait SK Pj Bupati Jombang, dan siapa pengganti Bupati Mundjidah hingga tahun 2024 mendatang.
“Banyak yang tanya ke saya, apakah SK Pj Bupati Jombang sudah turun atau belum. Tapi saya tegaskan hingga hari ini, kami belum terima SK Pj Bupati Jombang dari Kemendagri,” ungkap legislator Rakyat asal Sumobito Jombang ini.
Mas’ud menyebut, berdasarkan Permendagri Nomor: 4 tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota, salah satu tugas DPRD Kabupaten/Kota yakni mengusulkan nama-nama calon Pj Bupati atau Walikota.
DPRD Jombang, jelas Mas’ud, telah mengusulkan 3 nama kepada Mendagri untuk diangkat menjadi Pj Bupati. Nama-nama kandidat Pj Bupati Jombang hasil rapat paripurna memutuskan, Agus Purnomo (Sekdakab Jombang), Achmad Jazuli (mantan Sekdakab Jombang), dan Andik Fadjar Tjahjono (Sekretaris DPRD Jatim).
Namun justru selama beberapa hari terakhir mencuat nama di luar 3 nama kandidat yang sudah diusulkan DPRD Jombang, yakni Sugiat, ASN Badan Intelijen Negara (BIN).
Disinggung soal nama Sugiat, Mas’ud mengaku belum ada kabar kongkrit kebenaran informasi tersebut. Ironisnya, Mas’ud mengetahui nama Sugiat dari kabar yang santer beredar di media sosial dan media massa.
“Saya malah tahu nama Sugiat dari teman-teman media dan info yang beredar di media sosial,” ungkapnya.
Di sisi lain, Mas’ud menyayangkan apabila benar nama Pj Bupati Jombang adalah Sugiat ASN BIN yang ditunjuk Kemendagri. Hal tersebut merupakan sebuah kemunduran dalam berdemokrasi.
Sebab menurutnya, meskipun sebagai Ketua DPRD Jombang tidak memiliki kewenangan dalam menentukan seorang Pj Bupati, namun seluruh tahapan pengajuan 3 nama calon Pj Bupati Jombang terasa sia-sia. Pasalnya, nama Sugiat tidak pernah muncul dari pengajuan DPRD Jombang maupun dari Pemprov Jatim.
“Memang itu kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemendagri. Tapi kalau ujug-ujug nama Pj Bupati ditunjuk dari pusat ya sepertinya kita kembali ke masa orde baru lah,” keluh Mas’ud.
Mas’ud menambahkan, saat muncul instruksi pengajuan nama Pj Bupati, didahului dengan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati. Setelah digelar sidang paripurna sesuai aturan yang berlaku, selajutnya baru terbit perintah untuk Pj Bupati.
“Kami sebelumnya sudah konsultasi ke Pemprov Jatim supaya tidak ada masalah baru yang muncul. Kemudian muncul 3 nama calon Pj dan diajukan ke Mendagri,” terang dia.
Mas’ud memprediksi, munculnya nama Sugiat sebagai Pj Bupati Jombang, sebagai upaya alternatif dari Kemendagri untuk menghindari konflik semata.
“Kan banyak kepentingan dengan posisi Pj Bupati. Dugaan saya sebatas formalitas saja. Namun untuk ke depannya sebagai Ketua DPRD Jombang, kondisi seperti ini jangan terulang lagi,” pungkasnya.
Perlu diketahui, 3 nama telah diajukan sebagai Pj Bupati Jombang oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Ketiganya, yakni Akhmad Jazuli (Asisten Administrasi Umum Pemprov Jatim), Andik Fadjar Tjahjono (Sekretaris DPRD Jatim) dan Yanuar Rachmadi (Karo Umum Pemprov Jatim).
Sementara itu, 3 nama yang diusulkan DPRD Jombang masing-masing, Agus Purnomo (Sekdakab Jombang), Akhmad Jazuli (Asisten Administrasi Umum Pemprov Jatim), dan Andik Fadjar Tjahjono (Sekretaris DPRD Jatim). (Abu/Kta/Red/TJ)
]]>Bersinergi dengan AHASS Cun Motor dan SMK Negeri 1 Geger Madiun, pelatihan mekanik ini digelar selama 2 hari, dari 21 – 22 September 2023, di Laboratorium Teknik Bisnis Sepeda Motor (TBSM) Honda SMK Negeri 1 Geger Madiun.
Pelatihan mekanik ini diikuti oleh penyandang disabilitas yang juga anggota komunitas Disabilitas Motorcycle Indonesia (DMI) yang sudah berwirausaha bengkel sendiri maupun yang berniat akan membuka usaha bengkel sendiri.
“Dengan semangat sinergi bagi negeri, program ini bertujuan untuk memberikan pelatihan keterampilan mekanik kepada individu difabel dan membuka pintu bagi mereka untuk memiliki usaha yang berkelanjutan dalam industri otomotif serta mendorong penguatan masyakarat yang inklusif sejalan dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs),” kata Vinensia Kenanga, Corporate Secretary Head MPM Honda Jatim.
Materi pelatihan yang diberikan kepada peserta mengenai teknis dasar seputar perbaikan sepeda motor dan teknologi terbaru dari motor Honda, meliputi system Injection, CVT dan perbaikan motor ringan yang disampaikan oleh AHASS Cun Motor.
“Kami sangat senang dan bangga dapat dilibatkan pada kegiatan sosial seperti ini, sejalan dengan visi sekolah kami peduli dengan masyarakat sekitar lingkungan sekolah. Kami selalu siap untuk support kegiatan yang dilakukan oleh MPM Honda Jatim,” jelas Drs Thaha Bauzir, M.Pd, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Geger Madiun.
Program pelatihan mekanik untuk penyandang disabilitas ini setiap tahunnya diadakan, dan tahun ini memasuki tahun ke 4. MPM Honda Jatim juga memberikan bantuan perlengkapan bengkel untuk 19 bengkel yang tersebar di beberapa wilayah di Jatim. (Azz-cc)
]]>Kegiatan yang diikuti puluhan wartawan dari berbagai media di Jatim ini, juga memberikan kesempatan bagi awak media untuk mendiskusikan peranan KPK dan penyampaian berita progress KPK dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, agenda diskusi media ini menjadi sarana mempererat silaturahmi bersama insan pers. Mengingat media memiliki peran vital sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Menurutnya, pemberantasan korupsi bukan hanya tugas para aparat penegak hukum. Namun peran media dinilai sangat penting untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait kerja-kerja pemberantasan korupsi,
Ali meminta awak media untuk terus berkontribusi mengedukasi masyarakat agar melakukan pemeriksaan terhadap daerah-daerah yang memiliki potensi tinggi untuk melakukan tindakan korupsi. Informasi mengenai daerah-daerah tersebut dapat ditemukan di website jaga.id yang menyediakan data per daerah.
Selain itu, sambung dia, KPK juga berencana untuk mengembangkan kurikulum dan mata kuliah yang fokus pada pendidikan anti-korupsi. Ini adalah langkah yang diambil untuk mengantisipasi tindakan korupsi dari tingkat pendidikan yang paling rendah, sehingga memupuk kesadaran anti-korupsi sejak dini.
Dari diskusi tersebut, muncul pertanyaan yang dilontarkan oleh seorang wartawan, mengenai alasan mengapa kasus korupsi seringkali memakan waktu yang lama untuk diselesaikan, sehingga terkesan KPK tidak bekerja secara efektif.
Ali pun menyampaikan, bahwa kasus korupsi bukanlah sesuatu yang bisa diatasi dengan cepat. Proses penyelidikan dan investigasi memerlukan waktu yang cukup lama sebelum kasus tersebut dapat dipecahkan.
Pertanyaan lain yang diajukan, adalah mengenai upaya KPK dalam pemberantasan korupsi di tingkat pemerintahan daerah. Dijelaskan Ali, pemberantasan korupsi dapat diantisipasi dengan menurunkan anggota KPK yang memiliki tugas khusus untuk memantau pergerakan dan tindakan korupsi di tingkat daerah. Hal ini akan memungkinkan pengawasan yang lebih baik terhadap semua daerah. (Jnr/Kta/Red/TJ)
]]>Kepada sejumlah wartawan, Juru bicara KPK, Ali Fikri menyebut, dalam kasus ini penyidik sudah menetapkan tersangka.
“KPK memang melakukan proses penyidikan (kasus dugaan korupsi pembangunan gedung Pemkab Lamongan). Yang artinya sudah ada tersangkanya,” katanya, usai acara bincang media di Surabaya, Rabu (20/09/2023).
Namun, Ali tidak merinci nama dan berapa orang yang sudah jadi tersangka.
“Adapun siapa tersangkanya, berapa, pada saatnya nanti pasti akan kami sampaikan,” tandasnya.
BACA JUGA: https://www.terasjatim.com/rumah-dinasnya-diobok-obok-kpk-ini-tanggapan-bupati-yes/
Menurutnya, di lembaga antirasuah, ketika satu kasus sudah naik ke tingkat penyidikan, maka sudah pasti disertai penetapan tersangka.
Hal itu berbeda dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti di kepolisian atau kejaksaan, yang belum tentu menetapkan tersangka kendati kasus yang ditangani naik ke tingkat penyidikan.
“Itu sistim kerja yang di KPK. Berbeda dengan penegak hukum lain. Di penegak hukum lain, proses penyidikan belum tentu ada tersangkanya, karena nanti (saat penyidikan) ada langkah berikutnya, yaitu penetapan tersangka,” tegas dia.
Saat ini, lanjut dia, penyidik terus melakukan pengumpulan alat bukti untuk menguatkan konstruksi hukum dalam kasus tersebut.
Ali juga merinci, penyidik KPK sudah memeriksa saksi sebanyak 14 orang termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Lamongan, serta swasta. Mereka diperiksa di kantor BPKP Jatim di Raya Juanda, Sidoarjo.
BACA JUGA: https://www.terasjatim.com/usut-kasus-korupsi-di-lamongan-kpk-tersangkanya-nanti-diumumkan/
Sebelumnya, seperti diberitakan TerasJatim.com, sejumlah penyidik KPK menggeledah sejumlah tempat di Lamongan Jatim, beberapa waktu lalu.
Penggeledahan ini terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan gedung Pemkab Lamongan senilai ratusan miliar rupiah.
Direktur Penyidikan KPK, Brigjen Pol Asep Guntur Rahayu menjelaskan, dalam kasus ini pihaknya sudah menetapkan tersangka. Namun, Asep enggan menginformasikan detail identitas tersangka dimaksud.
Dia hanya memberi petunjuk, salah satu tersangka merupakan pejabat di lingkungan Pemkab Lamongan. “Ini terkait Pasal 2 dan Pasal 3. Belum ada hitungan (kerugian keuangan negara), baru kita ajukan. Tersangkanya nanti lah diumumkan,” pungkas dia. (Kta/Red/TJ)
]]>Hal inilah yang membuat sejumlah wali murid di sekolah negeri yang ada di jantung kota itu pada sambat. Pasalnya, setiap orang tua siswa diharuskan merogoh kocek dengan jumlah nilai yang lebih dari Rp1,5 juta.
“Sumbangan itu wajib bayar. Dan itu semua harus disepakati wali murid,” ucap salah satu wali murid berinisial HT, yang dikutip TerasJatim.com dari pemberitaan media nasional.
“Dilihat dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) SMPN 1 Pacitan tahun pelajaran 2023/2024, yang telah dibubuhkan tanda tangan berstampel, tertera jumlah pembayaran sumbangan yang harus dibayar setiap wali murid itu berbeda-beda.
“Rinciannya, untuk kelas VII dengan jumlah siswa 244 anak, pembayaran yang ditentukan sebesar Rp1,9 juta bagi setiap anak. Kemudian kelas VIII dengan jumlah siswa 262 anak, dikenakan sumbangan Rp1,7 juta setiap anaknya. Sedangkan kelas IX dengan jumlah murid sebanyak 251 anak, sumbangan yang ditetapkan yakni Rp1,6 juta setiap siswa.
“Jika ditotal secara keseluruhan, maka jumlah sumbangan yang telah ditentukan itu mencapai angka Rp1,3 miliar.
“Menurut HT dan sejumlah wali murid lainnya, dengan penetapan jumlah sumbangan itu dinilai sangat membebani orang tua siswa. Atas hal tersebut, ia berharap ada kebijakan tegas yang mengatur terkait sumbangan sukarela untuk mutu pendidikan.
“”Kalau memang minta sumbangan ya jangan ditentukan besarannya, dan bersifat harus dibayar. Sumbangan itu kan semampunya, sesuai kemampuan wali murid mau memberinya berapa,” imbuhnya.
“Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, Budiyanto mengatakan, jika penetapan besaran sumbangan itu bukan dari satuan pendidikan, melainkan dari Komite Sekolah.
“Isu yang berkembang belakangan ini, kata dia, terkesan bukan sumbangan tetapi mengarah kepada pungutan atau tarikan yang menyangkut besaran atau nominal di dalamnya.
“”Menentukan besaran itu bukan domain dari satuan pendidikan atau sekolah. Itu bukan. Tapi itu dari komite,” ujar Budi, Kepada TerasJatim.com, Rabu (20/08/2023) siang.
“Dinas Pendidikan, lanjut Budi, acap menekankan kepada satuan pendidikan untuk berkomunikasi lebih intens dengan komite sekolah, terkait apa pun yang bersifat mendesak dan prioritas, serta berdampak langsung kepada siswa. “Jadi, yang bukan prioritas untuk dievaluasi lagi, harapannya tidak terlalu membebani wali siswa dan tidak timbul gejolak,” ujarnya.
“Di satu sisi, pihaknya meminta kepada Komite Sekolah untuk lebih bijak, sehingga setiap keputusan yang diambil pada saat rapat merupakan kebijakan yang sudah didukung oleh semua pihak.
“Saya berharap kepada semua komponen, supaya lebih arif dan bijak dalam mengambil keputusan. Dan semua konsentrasi kepada pembelajaran,” harapnya.
“Lebih jauh, Budi menjelaskan, sesuai Permendikbud Nomor: 75 tahun 2016, tentang Komite Sekolah dapat menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat, baik perorangan, organisasi, dunia usaha, dunia industri, maupun pemangku kepentingan lainnya, melalui upaya kreatif dan inovatif.
“Menurutnya, tugas yang menjadi kewenangan komite tersebut sudah diatur di dalamnya. “Termasuk penggalangan sumbangan bagi lembaga satuan yang membutuhkan biaya yang tidak ditampung melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS), atau mungkin dana BOS tidak mencukupi, sehingga hal ini jadi tugas bersama,” jelasnya.
“Tuntutan saat ini, ungkap Budi, dalam rangka peningkatan mutu sekolah atau mutu pendidikan, dinilainya tidak akan pernah cukup jika dibebankan hanya kepada satuan pendidikan.
“”BOS itu tidak bisa mengcover semuanya, operasional sekolah, termasuk dalam peningkatan mutunya. Sedangkan kaitannya dengan Sarpras (sarana prasarana), itu banyak didukung dari dana alokasi khusus dan sebagian dari APBD kabupaten,” terangnya.
“”Tugas pendidikan itu bukan hanya di sekolah, tapi di tri sentra pendidikan, mulai sekolah, orang tua dan masyarakat. Sehingga sah kalau satuan pendidikan itu mendapatkan sumbangan, bantuan dari pihak mana pun termasuk dari komite sekolah,” tukasnya. (Git/Kta/Red/TJ)
]]>Job fair yang digelar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini dilaksanakan mulai tanggal 19-20 September 2023.
Pantauan di lokasi, antusiasme masyarakat terlihat dari banyaknya ribuan pelamar kerja yang mengikuti secara langsung. Disamping itu, pada Job Fair kali ini juga bisa diikuti secara online dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat selama 2 hari, mulai tanggal 19-20 September 2023.
Job Fair yang berlangsung secara offline dan online ini menyediakan 521 jabatan dan 3.953 lowongan kerja bagi masyarakat dari 75 perusahaan. Dimana, 4 perusahaan diantaranya menyediakan lowongan kerja bagi penyandang disabilitas.
Dengan mengangkat tema ‘Merdeka Berkarir, Mendukung Fleksibilitas Pasar Kerja Secara Inklusif di Jatim’, job fair tahun ini diharapkan menjadi wadah masyarakat agar bebas memilih profesi dan mengakses peluang kerja sesuai minat, bakat, kreativitas, kesempatan yang ada. Terutama karena job fair ini juga memberikan akses peluang kerja kepada pekerja difabel.
Gubernur Khofifah menyampaikan, gelaran job fair menjadi salah satu upaya nyata guna menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jatim. Sebagai informasi, TPT Jatim per Februari 2023 sebesar 4,33 %.
“TPT Jatim per Februari 2023 di angka 4,33% dan ini masih di bawah TPT Nasional sebesar 5,45%. Artinya pengangguran di Jatim rata-ratanya lebih rendah daripada tingkat pengangguran terbuka nasional,” katanya.
Untuk itu, Khofifah mendorong para tenaga kerja untuk terus mengupgrade kompetensi dan skill yang dimiliki agar sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha, Dunia Industri dan Kerja (Dudika).
Bahkan penyiapan ini harus dilakukan sejak di bangku sekolah. Dimana sinkronisasi antara kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja harus linier. Agar setelah lulus, kompetensi yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
“Maka teruslah membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja supaya link and match bisa kita bangun maksimal sehingga seluruh kebutuhan tenaga kerja bisa kita maksimalkan pemenuhannya,” tambahnya.
Menurutnya, upaya untuk menurunkan TPT ini selain dengan mempertemukan pencari kerja dengan penyedia lapangan kerja, namun juga harus seiring dengan dukungan terhadap job creater atau pencipta lapangan pekerjaan. Contohnya seperti start up.
“Jadi nanti lapangan pekerjaan akan terbuka lebih lebar dan beragam. Peluang warga Jatim untuk mendapat pekerjaan yang sesuai lebih besar lagi,” jelasnya.
Tak hanya itu, Khofifah juga mengajak penyandang difabel untuk mengikuti job fair kali ini. Karena ada sejumlah lowongan kerja yang memang tersedia untuk para penyandang disabilitas. Dimana perusahaan bisa melakukan interview langsung dengan calon tenaga kerja dan melakukan assessment.
“Dari 75 perusahaan yang ikut dalam job fair ini ada 4 perusahaan yang membuka peluang kerja bagi tenaga kerja penyandang disabilitas. Jadi ini adalah upaya kita bersama untuk berusaha selalu menjadi bagian yang bisa memberikan kesetaraan perlakuan diantara seluruh warga masyarakat Jatim. Termasuk untuk tenaga kerja difabel,” katanya.
Di tempat yang sama, Kepala Disnakertrans Jatim, Himawan Estu Bagijo mengatakan, Job Fair Tahun 2023 ini digelar dalam rangka menyambut HUT ke 78 Provinsi Jatim. Selain itu, kegiatan ini merupakan kick off bulan pasar kerja Jatim. Karena setelah ini juga akan digelar job fair serupa di 6 UPT BLK Disnakertrans Jatim.
Ke enam titik itu, adalah di UPT BLK Surabaya pada 10 Oktober 2023, Mojokerto pada 11 Oktober 2023, kemudian Singosari pada 18 Oktober 2023, Kediri pada 24 Oktober 2023, kemudian di Tuban dan Pasuruan pada 26 Oktober 2023.
“Jadi keenam UPT BLK Disnakertrans Prov Jatim tersebut akan mengadakan Job Fair secara berturut-turut selama bulan Oktober 2023,” pungkasnya.
Di sisi lain, Komisioner Komisi Nasional Disabilitas Eka Prastama Widiyanta, mengapresiasi gelaran job fair yang membuka peluang kerja bagi pekerja difabel. Akses pekerjaan yang diberikan diharapkan menjadi lokomotif untuk menggerakkan perekonomian menjadi lebih baik.
“Atas nama Komnas Disabilitas, saya menyampaikan apresiasi dan hormat setinggi-tingginya atas terselenggaranya job fair ini,” katanya.
Sementara, salah satu peserta job fair, Istiyah (23), mengaku gembira karena Job Fair Tahun 2023 mampu memberikan kesempatan bagi angkatan kerja dalam mencari pekerjaan. Ia berharap mendapat pekerjaan sesuai dengan jurusannya sosiologi selama duduk di bangku perkuliahan.
“Sebagai lulusan fresh graduate, saya berharap mendapat pekerjaan di sini. Setidaknya di awal masa kelulusan saya ingin mencari pengalaman kerja supaya mengetahui bagaimana dunia kerja,” ungkapnya.
Selain itu dalam kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan pakta bersama Gerakan Merdeka Berkarir ini ditandatangani oleh Kepala Disnakertrans Jatim bersama Direktur Bank Jatim, Kakanwil BPJS Ketenaga Kerjaan Jatim, DPP APINDO Jatim, Ketua Kadin Jatim, ICCN Jatim, Forum Bursa Kerja Khusus Jatim, Milenial Job Center, dan Forum Organisasi Disabilitas Jatim.
Selain itu, ada pula penyerahan bantuan mobil ambulan secara simbolis dari CSR Bank Jatim kepada UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja. Serta penandatanganan MoU Disnakertrans Jatim dengan LKP AORA, PT Daya Lima Rekrutmen dan PT Jawa Pos. (Her/Jnr/Kta/Red/TJ)
]]>“Diharapkan masyarakat tidak perlu khawatir karena saat ini sedang dalam proses perbaikan, tentu untuk mengutamakan kendaraan bermotor yang berkeselamatan ke depannya. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti telah ditindaklanjuti. Kami bersama KNKT akan mengawal dan mengawasi proses pemeriksaan dan penanganan rangka eSAF ini,” ungkap Dirjen Hubdat, Hendro Sugiatno, beberapa waktu lalu.
Menurut tim peneliti Ditjen Hubdat dan KNKT, PT. AHM membuat rangka eSAF dari raw material berupa High Strength Steel (HSS) yang diproses menjadi rangka dan kemudian dilakukan pelapisan coating dengan metode CED (Cathodic Electro Deposition) secara dipping (celup) saat mendatangi dan melihat langsung proses produksi rangka eSAF di pabrik sepeda motor Honda di Kawasan Industri Indotaise Karawang pada 1 September 2023 lalu.
Tim peneliti melihat proses pengendalian kualitas produk mulai tahap incoming material, press, welding dan pelapisan. Item kontrol termasuk dimensi maupun ketebalan dari hasil proses pelapisan telah dilakukan dan telah memenuhi persyaratan standard manufacturing global. Berdasarkan hasil perhitungan finite element method dan divalidasi secara pengujian aktual di fasilitas milik PT. AHM, dapat dikatakan struktur rangka eSAF cukup kuat dan tidak memiliki daerah kritis atau fatigue dengan stress load yang tinggi. Tegangan yang terjadi masih jauh di bawah Yield Point (batas elastis) dari material rangka.
Dalam hal ini, Ditjen Hubdat dan KNKT juga meneliti rangka eSAF dari motor konsumen. Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya karat pada bagian dalam rangka yang tidak terlapisi coating dan lubang pembuangan bawah yang berpotensi tertutup kotoran sehingga membuat air tersumbat serta berpotensi menyebabkan udara lembab di sekitar rangka dan dapat bersifat korosif.
Menindaklanjuti hasil penelitian, PT. AHM sedang melakukan optimalisasi terhadap cara perlindungan rangka dari korosi secara menyeluruh. Selanjutnya sebagai langkah nyata bentuk tanggung jawab PT. AHM terhadap Sepeda motor yang telah berada di konsumen, PT. AHM membuka layanan pemeriksaan dan penanganan dengan menyediakan layanan 24 jam melalui contact center Honda 1-500-989 yang dapat diakses dari seluruh Indonesia atau datang langsung ke bengkel AHASS terdekat.
Merujuk peta korosi dunia yang dikembangkan sesuai ISO 9223 tentang sistem klasifikasi laju korosi carbon steel berdasarkan kondisi atsmofer lingkungan, Indonesia berada pada laju korosi yang berat. Dengan itu, diperlukan regulasi lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan ketahanan korosi pada kendaraan roda dua atau lebih.
Mengingat kondisi itu, Ditjen Hubdat berserta KNKT juga melihat perlunya peningkatan edukasi terkait perawatan dan pemeliharaan kendaraan bermotor roda dua atau lebih. (Azz-cc)
]]>