Langkah Tito Karnavian Jadikan Polri Yang Humanis dan Non Koruptif
TerasJatim.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo telah memberikan dua tugas utama kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian, saat pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/07) siang kemarin. Kedua tugas utama itu adalah menjaga persatuan dan kekompakan internal Polri dan melakukan reformasi menyeluruh di tubuh Polri.
Menanggapi hal itu, Tito mengaku optimis bisa membangun organisasi Polri, di semua level. Ia menunjuk respon dukungan yang mengalir dari hampir semua jenderal polisi yang hadir dalam pelantikannya.
“Saya kira banyak memberikan dukungan, sepanjang dalam rangka membangun Polri. Karena komitmen kami bersama adalah untuk membangun Polri, Polrinya baik maka akan bermanfaat bagi perkembangan demokrasi dan sistem pemerintahan, termasuk menjadi negara dan bangsa yang kuat,” kata Tito.
Adapun mengenai reformasi kepolisian, masalah kultur perilaku anggota yang lebih humanis, perilaku non koruptif, itu ditekan semaksimal, diakui Kapolri Jenderal Tito Karnavian itu membutuhkan waktu karena akan berhubungan dengan kesejahteraan, arogansi kekuasaan, kewenangan.
Menurut Tito, ada program yang akan ia luncurkan mengenai hal ini. Mengenai rekrutmen misalnya, ia akan mencari orang-orang yang baik, orang yang tepat untuk menjadi polisi, karena rekrutmen seleksi awal , 70% akan menentukan kinerja. “Kalau dari awal salah pemilihannya, mereka bukan lagi menjadi pengayom tapi menjadi perusak masyarakat. Dan mereka memiliki kewenangan,” ujarnya.
Kapolri menjelaskan, pihaknya akan memberikan pendidikan yang baik, kurikulum yang baik. Budaya non koruptif dikembangkan, termasuk pengiriman polisi muda ke luar negeri melalui program beasiswa LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan). “Kita harapkan ada regenerasi, mereka mendapatkan ilmu di negara yang indeks korupsinya rendah. Kita harapkan mereka membawa kultur saat pulang, kultur mereka mindset mereka juga non koruptif,” papar Tito.
Adapun untuk peningkatan kinerja, menurut Tito, pihaknya akan mendorong dengan pembentukan satgas-satgas. “Kinerja hal-hal yang penting, seperti terorisme, konflik, intoleransi, konflik masal, itu menjadi fokus utama saya,” terangnya.
Kapolri juga akan melakukan sinergitas dengan TNI , lembaga penegak hukum dan KPK. Menurutnya, kunci yang paling utama adalah komunikasi.
“Kita akan melakukan kegiatan seperti MoU, rapat rutin, seminar, dialog. Juga membangun komunikasi informal, mengenal secara personal tanpa harus mengganggu profesionalisme,” kata Tito.
Kapolri menegaskan, dirinya akan mendorong semua pimpinan mulai dari Kapolda, Kapolres sampai dengan Kapolsek mampu membangun hubungan internal dengan anggota masing-masing. Ia menyebutkan, komunikasi dua arah yang akan dikembangkannya, jadi tidak hanya top down tapi juga bisa bottom-up. “Jadi ada hubungan yang baik bukan hanya dari pimpinan ke bawahan, tapi juga hubungan lebih personal dengan bawahan. Ini yang saya harapkan,” ujar Tito seraya menekankan pentingnya para pimpinan Polri harus lebih blusukan ke bawah.
Mengenai pelaporan kekayaan polisi? “Ini adalah salah satu upaya untuk menekan tindakan non koruptif, ini akan dilakukan bertahap, kalau ngga nanti akan goyang. Kita lakukan bertahap, membuat peraturan Kapolri dulu, tingkat mana yang harus mengirimkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara), kita akan bikin sistemnya di kepolisian, ada Irwasda, Irwasum nanti akan dibuat laporan ke sana, bertahap akan dikenakan sanksi internal,” tegasnya.
Mengenai pengganti dirinya sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, dirinya tidak akan menyebutkan namanya dulu. “Saya berharap setelah selesai rangkaian acara serah terima, secepat mungkin minggu depan akan kita terbitkan namanya,” pungkas Tito. (Her/Kta/Red/TJ/Humas-Sekab)
