PPKM di Sidoarjo, Masifkan Operasi Yustisi dan Jam Malam
TerasJatim.com, Sidoarjo – Hari ini, Senin (11/01/21) hingga 25 Januari mendatang, sejumlah daerah di Provinsi Jatim mulai menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Di Kabupaten Sidoarjo, ratusan personel gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, Dishub, Dinkes, dan juga komunitas, mulai disebar di berbagai wilayah.
Selain mengedepankan pendekatan yang humanis dengan mengedukasi masyarakat agar mematuhi segala aturan PPKM, petugas gabungan juga akan menggiatkan Operasi Yustisi penegakan disiplin protokol kesehatan dan pemberlakuan jam malam mulai pukul 22.00 WIB sampai dengan 04.00 WIB.
Menurut Pj. Bupati Sidoarjo Hudiyono, sebagaimana telah tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/7/KPTS/013/2021, tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Serta sesuai pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 01 Tahun 2021, tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.
“Kami berharap setelah kita mengedukasi masyarakat di hari pertama PPKM, banyak yang sadar akan pentingnya mematuhi peraturan PPKM dan disiplin protokol kesehatan,” kata Hudiyono, Senin (11/01/21) siang.
Sementara, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Sumardji mengatakan, untuk menegakan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan sebagai salah satu upaya memutus mata rantai Covid-19, senjata paling ampuh ialah Operasi Yustisi. Dengan masifnya Operasi Yustisi, tingkat kedisiplinan terhadap protokol kesehatan ke warga semakin meningkat.
“Selama kami melaksanakan Operasi Yustisi, hasilnya jelas, banyak masyarakat yang akhirnya patuh protokol kesehatan. Karena parap elanggar juga jadi jera setelah kita kenakan sanksi administrasi berupa denda melalui sidang tipiring,” ujar Kombes Sumardji.
Selain operasi yustisi penegakan disiplin protokol kesehatan, Kapolresta Sidoarjo menambahkan, pihaknya juga akan membatasi warga pada PPKM dengan pemberlakuan jam malam. Semua pihak juga diharapkan mematuhi peraturan ini, baik perorangan maupun usaha. Demi mempercepat upaya pemerintah mencegah penyebaran Covid-19, khususnya di wilayah Kabupaten Sidoarjo. (Den/Kta/Red/TJ)
