Pemkab Sumenep Bahas DED Objek Wisata Pulau Gili Labak
TerasJatim.Com, Sumenep – Pemkab Sumenep tahun ini, akan membahas Detail Engineering Design (DED) objek wisata Pulau Gili Labak di Desa Kombang Kecamatan Talango Sumenep (Madura) Jawa Timur.
Pulau yang terkenal dengan wisata bawah lautnya itu, sudah sejak beberapa tahun belakangan dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara.
Sampai sekarang, pulau yang ada di tenggara Kota Sumenep tersebut, masih alami dengan nuansa tradisionalnya. Sebab tidak ada satupun sarana prasarana yang dibangun di objek wisata tersebut.
Di lokasi wisata yang dikenal dengan sebutan Hidden Paradise atau surga tersembunyi di Sumenep tersebut, sangat pas buat lokasi snorkeling.
Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Sumenep, Sofiyanto mengaku, bahwa DED sekaligus master plan objek wisata Gili Iyang sedang dibahas di internal Pemkab Sumenep. Dan tahun ini, direncanakan rampung untuk kemudian tahun depan segera dibangun sejumlah sarana prasarana pendukung.
“Saat ini masih tahap penyusunan DED sudah mencapai 80 persen. Tidak hanya Disbudparpora saja, tapi juga melibatkan instansi lain, salah satunya Bappeda Kabupaten Sumenep dan SKPD lain,” ujarnya, saat berbincang dengan TerasJatim.com.
Mantan Kabag Humas Pemkab Sumenep tersebut berharap, pulau Gili Labak yang sudah menjadi salah satu objek wisata unggulan di Sumenep, agar ada kesadaran bersama antara masyarakat sekitar dan wisatawan. Sebab menurutnya, selain kebutuhan sarana prasarana, pulau Gili Labak harus dijaga kebersihan lingkungannya.
“Sebab objek wisata Gili Labak nilai jualnya adalah keindahan pasir putihnya dan panorama alam bawah laut. Sehingga sarana prasarana nanti sebagai pendukung dari wisata Gili Labak,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep R Ach Aminullah mengatakan, bahwa DED objek wisata pulau Gili Labak sudah dianggarkan di APBD Kabupaten Sumenep tahun 2016. “Kalau anggaran untuk sarana prasarananya nanti akan diajukan ke pemerintah pusat melalui BPWS,” pungkasnya. (Anw/TJ)
