Kepala Desa di Banyuwangi Demo, Tuntut ADD 141 Miliar
TerasJatim.com, Banyuwangi – Ratusan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur, melakukan aksi demonstrasi di halaman gedung DPRD Banyuwangi, Kamis (04/02).
Mereka menuntut dewan selaku wakil rakyat, memperjuangkan aspirasi mereka agar pada tahun 2016 ini, Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dipenuhi seratus persen sesuai dengan amanat Undang-Undang Desa nomer 6 tahun 2014.
Terlebih pada tahun 2015 lalu dari Alokasi Dana Desa yang seharusnya sebesar 141 miliar rupiah, namun yang direalisasikan hanya 69 miliar saja. Sedangkan sisanya yang 72 miliar rupiah yang seharusnya menjadi hak desa, menjadi tidak jelas hingga kini.
Tak hanya itu, dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016 ini, Alokasi Dana Desa hanya diasumsikan sebesar 83 miliar saja. Padahal seharusnya sesuai amanat Undang-Undang Desa, ADD Kabupaten Banyuwangi sebesar 141 miliar, sehingga terjadi selisih 58 miliar rupiah.
Karena itu, sebanyak 189 Kepala Desa yang ada di wilayah kabupaten Banyuwangi mendesak dewan, khususnya Komisi I, agar mengupayakan pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun 2016, Alokasi Dana Desa dapat dipenuhi sebesar 141 miliar rupiah.
“Kami sangat menyayangkan, beberapa Kades di intervensi oleh Camat agar tidak melakukan demo. Padahal ini memperjuangkan hak desa,” ujar Mura’i Ahmad, salah satu Kepala Desa saat melakukan orasi.
Sementara itu Agus Tarmidi, Ketua Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Banyuwangi mengatakan, akibat Alokasi Dana Desa tidak terpenuhi seratus persen, pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat desa menjadi tersendat. Bahkan para perangkat desa terpaksa mendapatkan honor yang tidak layak. Terlebih ada beberapa desa yang tidak memiliki tanah bengkok.
Padahal menurutnya, desa merupakan ujung tombak pembangunan di Banyuwangi, namun saat ini justru kurang diperhatikan. “Jika aspirasi kami tidak dituruti, kami akan melakukan demo yang jauh lebih besar, bahkan jumlahnya lebih dari 20 ribu orang, lengkap dengan perangkat desa, RT dan RW ,“ ancam Agus Tarmidzi dengan lantang.
Ficky Septalinda, Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi mengatakan, sebelumnya dewan sudah beberapa kali memperjuangkan peningkatan Alokasi Dana Desa dalam perubahan anggaran keuangan, namun hasilnya belum maksimal.
Hal ini disebabkan karena eksekutif berpegang teguh pada alasan bahwa besaran Alokasi Dana Desa harus menyesuaikan dengan anggaran. “Karena ini amanat undang-undang, pada tahun 2016 ini akan kita upayakan lagi,” tegasnya. (Irh/TJ)
