Gelombang PHK
TerasJatim.com – Awal pekan ini, publik dikejutkan dengan kabar ditutupnya dua perusahaan elektronik top dunia asal Jepang, yaitu Toshba dan Panasonic. Malahan kabarnya, pabrik Toshiba yang berlokasi di Cikarang Jawa Barat, telah menutup pabriknya.
Pabrik tersebut merupakan pabrik terakhir milik Toshiba yang ada di Indonesia. Pasalnya, dalam 10 tahun terakhir, Toshiba telah menutup enam perusahaannya di Indonesia. Dan mulai awal April 2016, proses negosiasi pesangon dan pelimpahan wewenang dilakukan dan kini sedang dalam tahap negosiasi.
Selain itu, kabar terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) juga santer terdengar datang dari Panasonic. Dikabarkan, pabrik Panasonic di Pasuruan Jawa Timur tutup di awal Januari ini, dan satu pabrik lainnya di Kawasan Industri Bekasi pada Februari 2016.
Berdasarkan data Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), kurang lebih 2.500 buruh saat ini tengah terancam PHK, sebagai dampak ditutupnya pabrik dari dua perusahaan produk elektronik tersebut.
Belum lagi dengan “sayup-sayup” kabar akan banyaknya perusahaan migas di tanah air yang juga berencana untuk melakukan efisiensi besar-besaran. Yang salah satunya adalah dengan mengurangi beban biaya operasional dan gaji karyawan, atau setidaknya menjadi opsi terakhir adalah dengan mengurangi jumlah karyawannya. Salah satunya yang sudah terang-terangan dan bicara di media, adalah perusahaan migas top dunia asal Amerika PT Chevron Pacific Indonesia.
Seperti yang banyak diberitakan, PT Chevron Pacific Indonesia dikabarkan akan melakukan PHK sebanyak 1.500 karyawannya di Indonesia. Pihak Chevron mengungkapkan akan merampingkan struktur karyawan atau pemutusan hubungan kerja (PHK), dengan alasan dalam rangka peningkatan kinerja perseroan, di tengah terpuruknya harga minyak dunia ke level USD29-30 per barel.
Menyikapi fenomena banyaknya PHK tersebut, pemerintah semestinya jauh-jauh hari dapat melakukan antisipasi nyata atas fenomena penutupan sejumlah pabrik dan perusahaan di Indonesia ini. Tren lambatnnya perekonomani pada 2015, telah memberi signal penting atas fenomena PHK yang terjadi saat ini.
Paling tidak, tren negatif ekonomi dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS yang terjadi di sepanjang tahun lalu, seharusnya dijadikan momentum oleh pemerintah untuk berjaga-jaga. Minimal pemerintah bisa mendeteksi dampaki yang akan timbul dari buruknya kondisi ekonomi yang terjadi tahun lalu itu.
Banyak yang berpendapat, apapun alasannya, tindakan pemutusan hubungan kerja (PHk) yang kembali mencuat dinilai sebagai sebuah kegagalan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan antisipasi dini.
Kementerian Ketenagakerjaan, Kementrian Perindustrian dan pihak terkait lainnya selaku pihak yang paling bertanggung jawab terhadap masalah ini, seharusnya melakukan koordinasi dini, sehingga “musim” PHK seperti ini paling tidak bisa diminimalisir.
Publik mengetahui dengan jelas, bahwa pemerintah selama ini tidak tinggal diam. Publik terus mendukung dan mengapresiasi atas langkah-langkah pemerintah dalam menyelamatkan perekonomian bangsa dengan banyaknya mengeluarkan paket-paket kebijakan baru.
Kini kabarnya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga telah menyiapkan beberapa langkah untuk meredam gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi belakangan ini.
Namun dengan adanya PHK, bisa jadi menunjukkan bahwa beberapa paket kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah belum menimbulkan efek signifikan. Paket kebijakan pemerintah yang sudah dikeluarkan, dianggap belum manjur dan ces pleng.
Positifnya, dengan fenomena banyaknya pabrik dan perusahaan yang melakukan upaya PHK terhadap karyawannya, hal ini bisa menjadi jalan awal bagi siapa saja untuk memulai sebuah langkah baru dalam berusaha menata langkah hidupnya secara mandiri dan bebas dari ancaman apapun termasuk PHK.
Untuk itulah, pemerintah harus serius mendorong kegiatan ekonomi lain di luar sektor industri besar yang selama ini sering terguncang dengan berbagai “akrobat” dan issu global.
Pemerintah diharapkan meningkatkan ketersediaan lapangan kerja, yang salah satunya mendorong kegiatan kreatif di sektor usaha mikro kecil dan menengah, sehingga tercipta wirausaha baru.
Buat kita yang notabene masyarakat kecil, paket kebijakan yang sudah dan akan dikeluarkan oleh pemerintah, diharapkan selalu menyentuh dan bermanfaat bagi kepentingan rakyatnya. Sehingga ketika badai dan gonjang-ganjing ekonomi menerpa dunia, rakyat tetap tidak goyah dan tetap bisa melanjutkan perjalanan ekonominya tanpa rentan ikut terdampak atas setiap kegaduhan yang ada.
Salam Kaji Taufan
(Data dari berbagai sumber)
