Ingin Segera di PNS-kan, Guru K-2 Kabupaten Malang Akan ‘Ngelurug’ Jakarta
TerasJatim.com, Malang – Ratusan perwakilan guru K-2 di Kabupaten Malang dan Jawa Timur, tanggal 10 Februari 2016 nanti akan melakukan aksi unjuk rasa ke gedung DPR-RI di Jakarta.
Mereka sengaja “ngelurug” Jakarta dengan tujuan agar pemerintah segera mengangkat status kepegawaian mereka menjadi Pegawai Negeri sipil (PNS).
Koordinator lapangan unjuk rasa demo guru K-2 Kabupaten Malang, Prasetyono, mengakui rencana aksi tersebut akan dilakukan sesuai dengan keinginan para guru berstatus K-2 yang ingin memperjuangkan hak mereka.
“Keberangkatan guru-guru K-2 dari seluruh daerah ke Jakarta, dipastikan akan dimulai hari ini (Jumat, 05/02), dan per kecamatan masing-masing di dikoordinir oleh korlap kecamatan,” ungkap Prasetyono.
Pria asal Ampelgading ini melanjutkan,, Kabupaten Malang sendiri dipastikan akan mengirim 2 hingga 4 bus ke Jakarta. Perwakilan guru K-2 per kecamatan akan mengirimkan 2 hingga 7 orang perwakilan, dan berkumpul di kecamatan masing-masing.
Menurutnya, guru-guru K-2 dari Jawa Timur sendiri, juga akan memberangkatkan 20 bus ke Jakarta, dan nantinya akan bertemu dengan semua guru K-2 seluruh Indonesia, pada tanggal 10 Februari 2016 di lapangan Monas Jakarta.
“Aksi ini mengambil tema, Jihad Akbar menuntut jadi PNS,” ujarnya.
Para guru K-2 di seluruh Indonesia akan membawa 10 tuntutan terhadap pemerintahan Jokowi –JK. Beberapa poin penting dari tuntutan mereka adalah, agar pemerintah segera mengangkat guru K- 2 menjadi PNS, pemerintah daerah agar memberikan gaji guru K-2 sesuai dengan gaji Upah Minimum Kota/Kabupaten masing-masing.
Menurutnya, hampir sebagian besar di seluruh daerah di Jawa Timur, hingga kini gaji guru K-2 dirasa belum sesuai dengan profesi yang diembannya. “Gaji guru K-2 terendah se Jawa Timur adalah Kota Blitar. Selama ini yang memberikan gaji untuk guru K-2 adalah sekolah masing- masing melalui dana BOS yang diambilkan 20 persen,” jelasnya.
Sementara itu, untuk jumlah guru K-2 di Kabupaten Malang sendiri, hingga kini tercatat sekitar 1.600 orang yang tersebar di 33 wilayah kecamatan.
“Karena pada aksi sebelumnya yang diterima oleh Menpan dan DPR dijanjikan akan PNS, tetapi sampai saat ini belum ada kejelasan. Aksi ribuan Sekdes seluruh Indonesia saja berhasil, masak kita guru sebagai pendidik tidak diperhatikan,” pungkasnya. (Sla/TJ)
