Gandeng KPK, Polri Siapkan Satgas Pungli Khusus Politik Uang Dalam Pilkada
TerasJatim.com – Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, sistem demokrasi dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia memiliki ancaman dampak negatif yang besar. Sistem Pilkada, menurut Tito, berpotensi membuat kepala daerah kemudian melakukan korupsi saat menjabat.
Tito menjelaskan, Pilkada menimbulkan demokrasi memerlukan biaya yang tinggi. Untuk menjadi bupati saja, kata Tito, paling tidak membutuhkan uang sekitar Rp30 hingga Rp40 miliar. Bahkan untuk menjadi gubernur bisa saja seorang calon harus menyiapkan uang mencapai Rp100 miliar.
“ini sistemnya memang begitu, dia harus membangun jaringan bisa setahun dua tahun, mempersiapkan diri untuk menjadi kepala daerah, semuanya pakai uang belum lagi mahar politik,” katanya di Mabes Polri, Jumat (29/12).
Begitu sudah terpilih menjadi kepala daerah, lanjut Tito, gaji seorang kepala daerah ternyata jauh di bawah modal menjadi kepala daerah. Hal ini pun berimbas pada potensi korupsi.
“Pasti yang terjadi nanti ngambil dari proyek perizinan dan lain-lain, jadinya korupsi kita sudah membuat sistem yang memaksa kepala daerah harus korupsi,” ujarnya.
Oleh karena itu, Tito berharap akademisi dan stakeholder terkait untuk melakukan penelitian untuk lebih mengkaji efektifitas pemilihan langsung pilkada di tingkat kabupaten atau kota. Selain itu, pendidikan politik untuk masyarakat pun harus ditekankan.
Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya bisa menekan korupsi itu dengan penindakan.
Tito mengungkapkan, pihaknya mewacanakan langkah pencegahan berupa pembuatan Satuan Tugas Pungli khusus politik uang dengan KPK.
“Nanti tarik beberapa anggota (Polri) yang memiliki idealisme kuat, nanti kami kasih anggaran khusus, dan Januari 2018 kami bergerak bersama dengan KPK,” tandas orang nomor satu di kepolisian tersebut. (Her/Kta/Red/TJ/ROL)
