DPRD Lamongan Gelar Paripurna Pandangan Umum Fraksi Raperda APBD 2023

DPRD Lamongan Gelar Paripurna Pandangan Umum Fraksi Raperda APBD 2023

TerasJatim.com, Lamongan – Setelah penyampaian nota keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun 2023 pada hari pertama yang digelar Selasa (01/11/2022) kemarin, DPRD Kabupaten Lamongan kembali menggelar sidang paripurna hari kedua dengan agenda Pandangan Umum 7 Fraksi atas Rencana Pembangunan Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023, di ruang rapat Paripurna DPRD Lamongan, Kamis (03/11/2022).

BACA: https://www.terasjatim.com/dprd-lamongan-gelar-paripurna-penyampaian-nota-keuangan-rencana-perda-tentang-apbd-2023/

APBD sebagai instrumen perencanaan keuangan menjadi sentral untuk mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamongan, dengan memperhatikan perubahan asumsi-asumsi yang sesuai dengan keadaan yang terjadi dan perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar 3,13%, dibandingkan di tahun 2022 target tersebut mengalami beberapa perubahan mulai dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang naik 2%, pendapatan transfer naik sebesar 4%, dan pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan sebesar 50%.

Dalam kesempatan tersebut, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Abdul Somad, menyampaikan apresiasinya kepada Pemkab Lamongan yang pada tahun 2022 telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk bidang kesehatan. Dengan kebijakan tersebut, pihaknya menilai telah membawa Lamongan menorehkan prestasi dan pengentasan berbagai permasalahan kesehatan terutama Covid-19.

Hal senada juga disampaikan Sri Setyowatis, selaku jubir Fraksi Demokrat. Dia mengungkapkan, upaya Pemkab Lamongan dalam meningkatan derajat masyarakat patut didukung.

“Fraksi Demokrat memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemkab Lamongan atas penuntasan pengadaan armada unit mobil sehat di 474 desa dan kelurahan se-Kabupaten Lamongan, termasuk peresmian RSUD Karangkembang Babat, dan rencana pembangunan RSU di Brondong,” kata dia.

Sementara, Moch. Dachlan, jubir Fraksi PNRI (Persatuan Nasional Rakyat Indonesia) menyampaikan pandangannya, bahwa APBD 2023 harus memberikan stimulus untuk mendukung reformasi struktural guna memulihkan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

“Terkait prioritas pembangunan akses jalan, harus tetap menjadi fokus utama. Begitu juga dengan optimalisasi sarana prasarana pendidikan dan peningkatan pelayanan kesehatan, utamanya pada pasien gagal ginjal di wilayah Lamongan Selatan,” tandasnya. (Kta/Red/TJ/Adv)

Subscribe

Terimakasih Telah Berlangganan Berita Teras Jatim