Di Kediri, Ada Oknum Ngaku LSM dan Wartawan Yang Intimidasi Sejumlah Kades
TerasJatim.com, Kediri – Sejumlah kepala desa (kades) di Kabupaten Kediri Jatim, mengaku resah dengan ulah sejumlah oknum yang mengaku sebagai anggota lembaga swadaya masyarakat (LSM), wartawan, dan ormas, yang kerap meminta uang.
Ketua Paguyuban Kepala Desa Imam Jamiin mengaku, dirinya mendapat laporan dari sejumlah koleganya sesama kades di Kabupaten Kediri mengenai adanya intimidasi dan pemerasan oleh oknum LSM dan oknum yang mengaku wartawan.
“Saya dapat laporan dari teman-teman kades, kalau ada oknum wartawan dan oknum LSM gadungan yang datang ke kantor desa. Kalau awalnya dia bilang datang ke desa untuk cari berita, seputar pembangunan di desa. Kemudian oknum LSM dan oknum yang mengaku wartawan ini bertindak seperti penyidik dengan melakukan kegiatan penyelidikan pembangunan desa,” ujarnya, seperti dilansir RRI, Kamis (22/04/21).
Imam menambahkan, oknum wartawan dan oknum LSM abal-abal ini juga tak jarang meminta sejumlah uang ke kades.
“Kalau tidak dikasih uang, mereka akan marah-marah ke kades sini,” ungkap Imam, yang juga menjabat Kades Kalirong, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri ini.
Sementara itu, Abdul Khamid, Sekertaris Paguyuban Kepala Desa Kabupaten Kediri menambahkan, pada prinsipnya desa mengedepankan asas aspiratif, transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.
Ia menyebut, dalam pelaksanaan kegiatan, pihaknya selalu berpijak pada juklak dan juknis serta regulasi yang ada. Dalam tata kelola keuangan di pemerintahan mengenal istilah PAK jika ada realokasi maupun refocusing anggaran ketika desa melaksanakan yang diamanatkan oleh aturan yang ada di atasnya, dan harus dilaksanakan oleh desa.
Ia mencontohkan, seperti adanya kebijakan realokasi dan refocussing untuk penanganan wabah Covid-19. Tepatnya, dimana desa diwajibkan untuk pengadaan masker untuk warga. Padahal sebelumnya anggaran untuk itu tidak ada di APBDes.
“Tetapi karena amanat peraturan, akhirnya anggaran direalokasikan untuk pembelian masker,” imbuh pria yang juga Kepala Desa Kwadungan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri tersebut.
Menanggapi keluhan sejumlah kades, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan dinas terkait (DPMPD), PWI dan lembaga lain. Bahkan pihaknya juga sudah menyiapkan tim hukum agar desa tetap semangat dalam melaksanakan kegiatan.
Terpisah, Ketua PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Kediri, Bambang Iswahyoedhi, menyayangkan adanya intimidasi oleh oknum wartawan dan LSM kepada kepala desa di Kabupaten Kediri.
“Kami selaku PWI Kediri sebelumnya sudah mendengar informasi seperti ini dua minggu yang lalu. Oleh karena itu kami berencana untuk melakukan edukasi kepada lembaga dan masyarakat mengenai tupoksi dari wartawan,” katanya.
Bambang menyatakan, wartawan tunduk dan patuh dalam UU Pers Nomor 40 tahun 1999. Apalagi, wartawan ini punya kode etik yang ketat dalam menggali informasi, menyajikan data kepada masyarakat.
“Jadi jika menemukan oknum wartawan yang mengintimidasi, tentu hal itu sangat tidak dibenarkan. Itu bisa masuk dalam ranah hukum pidana,” katanya.
Masih kata Bambang, bahwa seluruh pihak termasuk lembaga di desa bisa melihat ciri-ciri wartawan yang benar berdasarkan tanda pengenal dari perusahaan persnya.
“Nanti bisa dilihat dari perusahaan persnya itu apakah sudah terverifikasi ke dewan pers atau tidak,” jelasnya.
Saat dikonfirmasi, Kasatreskrim Polres Kediri, Iptu Rizkika Atmadha menuturkan, pihaknya siap memproses kasus oknum wartawan dan LSM intimidasi terhadap kepala desa.
“Kalau sejauh ini kami belum mendapat laporan resmi dari kepala desa. Namun saya sendiri sudah mendengar banyak keluhan kepala desa tentang kasus intimidasi dan pemerasan oleh oknum wartawan dan LSM,” katanya.
Ke depan, jika ditemukan adanya kasus seperti ini, maka yang harus dilakukan pertama harus melalui proses di Dewan Pers.
“Nanti kalau Dewan Pers sudah memberikan rekomendasi, maka kita akan lakukan proses penyelidikan,” tandas Rizkika. (Kta/Red/TJ)
