Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Sekdaprov Pensiun, Gubernur Jatim Ajukan Calon Pengganti

Sekdaprov Pensiun, Gubernur Jatim Ajukan Calon Pengganti

TerasJatim.com, Surabaya – Bursa pengganti Sekdaprov Jatim Ahmad Sukardi yang telah pensiun terus bergulir. Setelah resmi pensiun pada Sabtu (14/07) kemarin, kini kursi jabatan tertinggi PNS di lingkungan Pemprov Jatim tersebut akan segera dicarikan Pelaksana Tugasnya (Plt).

Gubernur Jatim, H Soekarwo menyebutkan, jabatan Sekdaprov Jatim selanjutnya akan diemban oleh Plt yang saat ini nama-namanya sudah diajukan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Saya usulkan Plt-nya kepada pak Mendagri. Sudah kami usulkan,” ujarnya saat ditemui usai sidang paripurna di Gedung DPRD Jatim, Senin (16/07)

Hanya saja, pria yang akrab disapa Pakde Karwo ini enggan menyebutkan siapa nama-nama yang sudah diajukan menjadi Plt Sekdaprov Jatim. Ia optimis kekosongan jabatan tersebut akan segera terisi. “Segeralah, tinggal menunggu pak Mendagri tanda tangan,” urainya.

Diketahui, Ahmad Sukardi bersama lima pejabat lainnya dilantik menjadi pengajar di Widyaiswara, pada Kamis (12/07) lalu. Kelima pejabat itu masing-masing Kepala Bappeda Jatim, Budi Setiawan, Pj Sekda Kota Mojokerto Gentur Prihantono Sandjoyo Putro, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, Mudjib Afan, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jarianto dan mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Siswo Heroetoto.

Dengan dilantiknya mereka menjadi pengajar di Widyaiswara, maka mereka dinyatakan pensiun.

Sebelumnya telah beredar empat nama yang diajukan untuk mengisi jabatan Sekdaprov Jatim definitif. Mereka adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim, Heru Tjahjono, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jatim, Bobby Sumiarsono, Asisten II Bidang Perekonomian Setdaprov Jatim, Fattah Jasin dan Kepala Dinas perhubungan (Dishub) Jatim, Wahid Wahyudi.

Keempat nama itu akan diseleksi oleh timsel hingga tersisa menjadi tiga nama. Selanjutnya ketiga nama itu diserahkan kepada Presiden untuk ditentukan. “Penunjukan oleh pemerintah pusat, karena wewenang pemerintah pusat,” tandas Soekarwo. (Jnr/Kta/Red/TJ)

Subscribe

Terimakasih Telah Berlangganan Berita Teras Jatim