Tujuh Tokoh asal Jatim Jadi Menteri di Kabinet Indonesia Maju, Ini Harapan Gubernur Khofifah

Tujuh Tokoh asal Jatim Jadi Menteri di Kabinet Indonesia Maju, Ini Harapan Gubernur Khofifah

TerasJatim.com, Surabaya – Presiden Jokowi telah mengumumkan dan melantik para menteri yang masuk dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju.

Terkait hal itu, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, mengucapkan selamat bekerja, terutama bagi para menteri asal Jatim yang diberi mandat untuk menjabat di sejumlah pos kementrian di kabinet.

Khofifah yang juga mantan Menteri Sosial di Kabinet Kerja itu berharap, sinergi bisa dijalin demi memajukan Jatim sebagai daerah asal para menteri tersebut.

“Kalau Pak Presiden Jokowi saat memperkenalkan para menteri menyampaikan bahwa yang mengisi 3 pos strategis di istana tetap orang lama. Kebetulan ketiganya asal Jawa Timur yaitu, Pak Pratikno (Mensesneg, red) itu dari Bojonegoro. Lalu ada Pak Pramono Anung (Sekretaris Kabinet, red) beliau dari Kediri. Kemudian ada Pak Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan, red) dari Kediri lagi. Kami berharap sinergitas mereka dengan daerah asal mereka Jawa Timur akan nyambung produktif- strategis,” kata Khofifah, di Kantor Gubernur di Jalan Pahlawan Surabaya, Kamis (24/10/19).

Selain itu, tokoh asal Jatim yang juga masuk dalam kabinet Indonesia Maju adalah Mahfud MD. Pria asal Madura itu dipercaya presiden menjabat sebagai Menkopolhukam. Dikatakan Khofifah, sosok Mahfud MD punya kompetensi dan kapasitas yang luar biasa.

“Pak Mahfud sosok yang sangat mumpuni. Sekarang Pak Mahfud di Menkopolhukam, harapan seluruh warga bangsa bahwa komunikasi di antara seluruh stakeholder elemen strategis yang ada dalam koordinasi antara Menkopolhukam saya rasa cukup firmed Pak Mahfud mendapatkan penugasan disitu. Gus Dur dulu memberikan julukan Pak Mahfud adalah peluru tak terkendali. Maksudnya pikiran dan gerakannya sering out of the box,” katanya.

Sosok menteri asal Jatim yang juga patut dibanggakan adalah Muhajjir Efendi, yang kini diberi amanah presiden menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

Pada menteri kelahiran Madiun tersebut, sebagai Gubernur Jatim, Khofifah berharap, akan ada sinergi terutama terkait percepatan penyejahteraan masyarakat Jatim. “Kita berharap bisa sama-sama punya ruang berkoordinasi terutama terkait dengan percepatan penyejahteraan masyarakat yang ada di dalam koordinasi Menko PMK bisa kita bangun koneksitas lebih kuat. Karena pesan presiden masing-masing kementerian tidak boleh punya visi misi sendiri. Visi misinya adalah visi misi Pemerintah,” kata Khofifah.

Selain itu, yang tak ketinggalan sosok asal Jatim yang melenggang masuk di Kabinet Indonesia Maju adalah Abdul Halim Iskandar. Sosok politisi PKB itu sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPRD Jatim, dan saat ini masih menjabat Wakil Ketua DPRD Jatim. Kini Halim diberi mandat presiden menjabat Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT). Khofifah berharap besar, Halim bisa turut membantu Jatim dalam rangka mengentaskan desa tertinggal.

Khofifah menyebut, ada banyak kebutuhan terutama infrastruktur dasar yang berbasis rumah tangga yang diharapkan juga tetap mendapat support dari pemerintah pusat. Misalnya, jambanisasi berbasis rumah tangga, di Jatim masih sekitar 30 persen yang belum berbasis rumah tangga. Elektrifikasi secara menyeluruh untuk sambungan listrik rumah tangga tahun 2021. Mengentaskan 361 desa tertinggal di Jatim yang ditargetkan akan tuntas pada tahun 2020.

“Kita masih punya PR sebanyak 361 desa yang masih berstatus tertinggal menurut Kemendes. Dalam banyak forum saya sering meminta agar ini dipetakan faktor penyebab ketertinggalannya dan pola intervensinya. Agar di tahun 2020 kita bisa bersama-sama mengentaskan, tidak ada lagi desa tertinggal di Jawa Timur. Semuanya terentas,” tandasnya.

Terakhir, sosok yang juga masuk di Kabinet Indonesia Maju adalah Ida Fauziah, yang menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja. Khofifah menyebut, di bidang tenaga kerja ada perundangan yang menurut informasi masuk omnibus law. Pihaknya menyebut bahwa Jatim juga akan menyesuaikan jika nanti ada aturan-aturan yang juga bisa menggunakan sistem omnibus law dalam revisi perda di Jatim. (Jnr/Kta/Red/TJ)

Subscribe

Terimakasih Telah Berlangganan Berita Teras Jatim