Sidak BKD di Tlogoagung Baureno, Wabup Bojonegoro: Pencairan Baru 50% Kok Pengerjaannya Tuntas 100%?
TerasJatim.com, Bojonegoro – Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro Jatim, Budi Irawanto, terus turun ke desa-desa untuk melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) penerima Bantuan Keuangan Desa (BKD) bersifat Khusus yang total nilainya ratusan miliar, yang dananya diambil dari APBD-P TA 2021.
Wabup yang akrab disapa Mas Wawan ini menegaskan komitmennya, bahwa tak akan berhenti melaksanakan pengecekan di lapangan terhadap penggunaan anggaran BKD yang diterima oleh sekitar 200-an desa tersebut.
“Saya akan terus mengawasi pelaksanaan kegiatan BKD, bahkan memantau langsung di lokasi. Apabila ditemukan penyelewengan yang disengaja, tak segan-segan saya akan melaporkan ke APH,” papar Wabup asli kelahiran Bojonegoro ini, Kamis (10/03/2022), saat Sidak di wilayah Kecamatan Baureno.
Dalam Sidak kali di wilayah Kecamatan Baureno ini, Wabup melihat secara langsung proyek BKD di Desa Tlogoagung. Sesuai data resmi, desa ini memperoleh anggaran BKD senilai Rp296.849.874,75, dengan jenis kegiatan pengaspalan jalan.
Kepada TerasJatim.com, Wawan menyampaikan saat di Balai Desa Tlogogoagung, dirinya tidak bertemu dengan Kades setempat, Dewi Wulandari, yang informasinya karena sedang ada kegiatan di luar kantor. Namun sesuai keterangan dari Sekdes Tlogoagung, M Taufiqurahman Said, hingga saat ini BKD di desa ini baru cair 50 persen, namun pengerjaannya telah rampung 100 persen.
“Anggaran Rp296.849.874,75 itu, sudah cair 50%, namun pengaspalan jalan sudah diselesaikan tuntas 100%. Dengan panjang jalan 290 meter, meliputi 240 meter lebar jalannya 4 meter, dan untuk 50 meter lebarnya 5 meter. Yang mengerjakan yakni CV Abimanyu,” tutur Wawan menirukan Sekdes.
Lebih lanjut, Wabup menyatakan, Sekdes Tlogoagung juga menyampaikan, bahwa sudah dilakukan monev dari pihak DPU Bina Marga, jadi tinggal menunggu hasil dan pencairan 50% tahap kedua.
Mendapati keterangan Sekdes yang dianggapnya ganjil itu, Wabup menghela napas kemudian menuturkan kekecewaanya, lantaran hampir di seluruh desa penerima BKD pelaksanaannya tidak sama alias patut diduga ‘slenco’.
“Bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh dinas terkait, terhadap desa-desa penerima BKD. Masa uang baru cair 50% tahap pertama, pekerjaan sudah tuntas 100 persen. Pertanyaannya, siapa yang nalangi kok sudah diselesaikan. Kan aneh toh,” tukasnya dengan nada penuh tanya.
Ia menambahkan, pelaksanaan dan pengelolaan BKD sendiri sejatinya sudah dibekali juknis serta Perbup dan harus disesuaikan. Lalu, sebutnya, kenapa tidak dilakukan pembinaan atau diseragamkan dalam pelaksanaannya supaya tidak (semaunya) seperti yang banyak terjadi.
Selain Desa Tlogoagung, Wabup juga melakukan Sidak di Desa Sumuragung yang wilayahnya satu jalur berbatasan dengan Babat Lamongan. Di sini, dia menyatakan bahwa kualitas pengerjaan BKD berupa jalan rigid beton relatif baik dibanding sejumlah desa lainnya.
“Ya, setelah cek lokasi, garapannya lrelatif bagus, meski masih ada beberapa titik yang belum maksimal. Saya sarankan Timlak terus memantau pengerjaan, tidak boleh pasrah total kepada kontraktor. Jadi harus benar-benar optimal dalam mengawasi pengerjaan dan mengingatkan penyedia jasa supaya tidak ada celah kecurangan,” terang dia.
Selain itu, dia pun mengingatkan soal pentingnya administrasi dan dokumentasi program dengan nilai miliaran rupiah tersebut. Progres harus terekam secara detail mulai proses awal lelang hingga tahapan-tahapan akhir 100 persen program
“Administrasi harus segera disempurnakan supaya tidak terjadi miss understanding mengenai data dan dokumentasi serta berkas-berkas yang jika absi tentu bisa berakibat resiko hukum hingga diproses oleh APH,” pungkas dia.
Sekadar diketahui, sebelumnya, saat Sidak di Kecamatan Padangan, tepatnya di Desa Prangi, Wabup justru mendapat curhat dari Ketua Timlak BKD setempat atas kinerja kontraktor yang diduga kurang bertanggung jawab.
Timlak mengaku bahwa kontraktor tersebut adalah relasi Camat Padangan yang baru saja dipindahtugaskan oleh Bupati ke posisi lain. (Saiq/Red/TJ)
