Persimpangan Jalan Pengisian Perades di Bojonegoro, Kongkalikong atau Jurdil?
TerasJatim.com, Bojonegoro – Bulan Februari 2021 ini belasan desa di Kecamatan Baureno Bojonegoro Jatim, telah berancang-ancang mengisi beragam jabatan Perangkat Desa (Perades), terutama posisi Sekretaris Desa (Sekdes) yang telah lama kosong lantaran Sekdes PNS ditarik ke Pemkab.
Sesuai data, sejumlah 16 desa se Kecamatan Baureno dalam pekan terakhir ini maraton membentuk Panitia Pengisian (PP) Perades. Kenapa maraton? Sebab pembentukannya berlangsung pada siang hari juga tak sedikit yang dilaksanakan malam hari.
Sesuai data pula, total posisi Perades kosong dari 16 desa se Kecamatan Baureno adalah sejumlah 28 formasi, mulai Sekdes, Kaur dan Kasi. Pendaftarannya akan dibuka mulai tanggal 9-29 Maret mendatang.
Seiring dibentuknya Panita Perades di 16 desa ini, merebak pula berbagai rasan-rasan publik di seantero warkop. Ada yang menanggapi positif, namun tanggapan negatif dan pesimistis lebih kental mengemuka.
Dari sejak zaman sebelum “Gajah Diblangkoni” alias “Iso Kojah Gak Iso Ngelakoni”, dunia isi-mengisi pamong desa atau Perades bisa dipastikan menimbulkan bau menyengat persekongkolan atau kongkalikong, tutup mata buka kantong yang kini lebih simpel dengan istilah “Wani Piro”.
Menurut kajian ahli, sogok menyogok atau rasuah tingkat RT, persekongkolan alias permufakatan jahat model itu sebenarnya berlatar belakang macam-macam, dan sudah berumur ratusan bahkan ribuan tahun lampau. Entahlah..
Aneka latar belakang rasuah tersebut dibagi menjadi 2 bagian besar dan saling berhubungan yakni politis dan mengisi pundi-pundi penguasa. Sementara, soal kolusi dan nepotisme mengiring di belakangnya dengan malu-malu kucing.
Banyak yang bilang, pengisian Perades adalah lahan basah bagi Kades. Yang lebih ekstrim lagi menyebutnya pengisian Perades merupakan panen raya Kades dan saatnya berinvestasi politik untuk menang saat tampil pada periode berkutnya. Entah mana yang benar, mungkin saja semua betul.
Dikabarkan, pengisian Perades di Baureno nanti menggunakan metode ujian secara massal seluruh kecamatan yang difokuskan dalam tempat, waktu dan hari yang sama dengan menggandeng pihak ketiga Perguruan Tinggi (PT) sebagai penguji, agar hasilnya ‘clean and clear’ dari permufakatan jahat sogok menyogok tersebut.
Repotnya, teori menggandeng PT menjadi lembaga penguji pengisian Perades secara massal se-kecamatan itu nampaknya belum juga mampu menjadi formula handal meyakinkan masyarakat, bahwa ujian Perades akan berlangsung jujur dan adil alias jurdil.
Masayarakat sudah ‘kadhung’ kehilangan rasa percayanya terhadap sistem yang dibangun penguasa. Ada yang bilang, ‘Nek ora nduwe bandha mending ora usah daftar perangkatan, percuma tiwas eker.”
Namun begitu, ada juga masyarakat yang tetap berniat mendaftar secara optimis dengan dasar walaupun ada kongkalikong, kalau mau serius dan fokus dalam ujian tentu akan lolos sebagai pemenang kompetisi.
Selain itu, ada pula masyarakat yang sengaja daftar dengan niat iseng-iseng berhadiah. Jenis yang begini biasa disebut bejo-bejonan awak alias mengandalkan keberuntungan nasib. Tapi jangan dikira yang begini ini tidak serius dalam berkompetisi. Mereka biasanya mengandalkan doa dan japa mantra.
“Kalah bandha menang doa dan dupa japa mantra,” demikian biasa dinarasikan secara guyonan namun jelas banyak yang menempuh jalan ini.
Walhasil, apapun opini yang berkecamuk di ranah publik, toh tahapan pengisian Perades mempunyai patokan legal standing yang telah dikaji dan barangkali sangat teruji. Dugaan kecurangan pasti muncul namun dijamin tak akan terbukti karena para oknum yang berkepentingan saling aman mengamankan.
Dugaan sogok menyogk dalam pengisian Perades akan terus menjadi hantu yang bergentayangan memenuhi laman lini massa, namun hanya sesaat. Ya sesaat setelah perhelatan kemudian senyap tertimbun dalih dan pernyataan bersayap dari para pesilat lidah agar semua tampak indah.
Sekadar sebagai pengingat bersama, sebagai masyarakat kita tidak boleh apatis terhadap event demokrasi, meski level Perades begini. Mari tetap cerdas dan ikut mengawasi tanpa harus menuduh, apalagi tanpa bukti.
Satu yang pasti, jalannya sistem pemerintahan berbanding lurus dengan kehidupan masyarakat. Artinya jika sistem pemerintahan berjalan baik maka rakyat akan sejahtera. Tetapi bila sebaliknya, maka akar rumput dijamin merana.
Tetap kritis demi kebaikan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana sila Ke-lima Pancasila adalah jalan terbaik menjadi pengawas independen bagi penguasa, baik tingkat desa maupun level di atasnya. Hal ini agar kita semua terhindar dari bala bencana berkepanjangan.
Teriring doa semoga rakyat seluruh NKRI tak sekadar jadi kambing congek yang hanya dihargai sekaligus dieksploitasi dengan kalimat membuai; ‘demi rakyat, untuk rakyat,” saat butuh suara pada waktu pil-pilan (baca: Pemilu/Pilkades) saja. Betul tidak?
Salam..
*Moch N Saiq, Ka Biro TerasJatim.com Bojonegoro – Tuban
