KPU Pacitan Kesulitan Cari Tempat Penyimpanan Logistik Pemilu 2024
TerasJatim.com, Pacitan – Sebentar lagi, logistik pemilu datang di Kabupaten Pacitan, Jatim. Jumlahnya pun banyak, sehingga butuh tempat untuk singgah, sebelum didistribusikan ke tempat pemungutan suara (TPS).
Di kota 1001 gua dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 472.720, disebut tidak mudah menemukan tempat yang representatif atau tepat untuk penyimpanan logistik pemilu 2024, sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan yang mengatur terkait hal tersebut.
“Di Pacitan sulit cari tempat yang representatif untuk penyimpanan logistik pemilu,” ujar Sulistyorini, Ketua KPU Pacitan, usai gelar Media Gathering pengelolaan logistik Pemilu 2024, bersama insan pers, di salah satu rumah makan di Pacitan, Kamis (19/10/2023) kemarin.
“Karena harus ada hal-hal yang dipersyaratkan oleh peraturan terkait penyimpanan logistik ini,” sambungnya.
Rini menerangkan, tempat penyimpanan logistik pemilu yang memenuhi syarat di antaranya, selain jalur mudah dijangkau, keamanan juga harus dilengkapi dengan Closed Circuit Television (CCTV), kemudian ada palet atau papan, serta bebas hama dan sebagainya.
Di Pacitan, kata dia, ada 2 tempat penyimpanan yang dianggap sudah memenuhi kriteria, sehingga jadi rujukan oleh KPU setempat untuk disewa. Kedua tempat tersebut, yakni di gudang Bulog dan gudang milik swasta.
Meski tidak disebutkan berapa nominal harga sewa, menurut dia, gudang Bulog dipilih sebagai tempat penyimpanan logistik pemilu, karena dari KPU pusat sendiri memang sudah bekerjasama dengan pihak Bulog.
Informasi yang dihimpun TerasJatim.com, harga sewa gudang dengan jangka waktu sekitar 20 bulan itu nilainya cukup fantastis, yakni di atas Rp100 juta.
“Jadi kita sudah melakukan kerjasama dan dikonsolidasi oleh KPU Provinsi Jatim untuk pengadaan jasa penyimpanan,” terang dia.
Pada tahapan logistik ini, lanjut dia, sudah dimulai sejak 2 bulan lalu atau pada Agustus 2023. Segala persiapan, kata Rini, telah dilakukan, baik melaksanakan rapat koordinasi, maupun bimbingan teknis oleh KPU RI dan KPU provinsi.
“Perencanaan logistik juga sudah dimulai jauh sebelum itu, karena kita harus mengirimkan data-data dan fakta terkait jumlah TPS, pemilih, desa dan kecamatan, karena sangat mempengaruhi pengadaan logistik,” ujarnya.
Dia menambahkan, selain proses pengadaan, KPU Pacitan juga melakukan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak, karena dalam proses pengelolaan logistik itu harus ada fungsi yang dilakukan oleh pemerintah dan juga aparat keamanan setempat. Mengingat, distribusi logistik tidak bisa dilakukan sendiri oleh KPU.
“Distribusi logistik tidak bisa dilakukan KPU, tapi juga harus bekerjasama dengan lembaga lain seperti BPBD, PUPR, TNI-Polri dan pihak terkait lainnya,” katanya.
“Sebenarnya sudah selesai pengadaan kotak/bilik suara. Tinggal distribusi ke KPU kabupaten. Mungkin dalam satu minggu ini sudah datang. Karena gudang Bulog ini sedang berproses dan belum selesai, untuk sementara kami simpan di gudang penyimpanan KPU,” tukasnya. (Git/Red/TJ)
