Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Kabid TI Polda Jatim Pantau Pengamanan Logistik Pemilu di KPU Pacitan

Kabid TI Polda Jatim Pantau Pengamanan Logistik Pemilu di KPU Pacitan

TerasJatim.com, Pacitan – Polda Jatim melalui Kepala Bidang TI Kombes Pol Sigit Dedy Purwadi, melakukan peninjauan terkait pengamanan logistik surat suara di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan, Jumat (26/04/19).

Pantauan TerasJatim.com, setibanya di Kantor KPU Pacitan, Sigit disambut oleh puluhan anggota gabungan yang sedang bertugas. Kemudian didampingi Kapolres Pacitan, Ketua KPU dan lainnya, memantau langsung kondisi di lapangan.

“Saya sangat mengapresiasi, bahwa kegiatan Pemilu di Pacitan ini berjalan lancar, kalau kita bandingkan dengan daerah-daerah lain relatif hampir sama. Dan sekarang hampir semua surat suara sudah berada di KPU,” ujarnya, di sela-sela melakukan peninjauan.

Dalam kunjungannya itu, Sigit menekankan, bahwa pengamanan memang harus benar-benar dikawal oleh TNI, Polri beserta unsur terkait lainnya. Meski demikian, pihaknya sangat berterimakasih kepada Kapolres Pacitan terutama terkait pengamanan tersebut.

“Kami pun diperintah dari pimpinan di Surabaya, untuk memantau secara langsung dan terus menerus. Saya yakin Pak Kapolres ini tidak tidur-tidur,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Ketua KPU Pacitan, Damhudi menambahkan, hingga saat ini proses rekapitulasi masih berjalan di tingkat kecamatan, dan KPU akan melakukan rekap di kabupaten pada tanggal 30 April – 1 Mei 2019.

“Untuk kotak yang belum bergeser sampai saat ini tinggal Kecamatan Tulakan dan Insyaallah hari ini, kemudian Kecamatan Pacitan kemungkinan besok,” katanya.

Disinggung soal sistem pemilu yang sangat melelahkan, bahkan sejumlah petugas KPPS maupun lainnya yang mengalami sakit, opname hingga terenggut nyawanya, pihaknya hanya berharap ke depan ada perbaikan sistem yang sedang berlangsung saat ini.

“Karena itu kewenangan negara, ekskutif maupun legislatif dalam membuat sistem pemilu. Kita berharap harus ada perbaikan saja,” tambahnya. (Git/Kta/Red/TJ)

Subscribe

Terimakasih Telah Berlangganan Berita Teras Jatim