Fraksi DPRD Banyuwangi Berbeda Pendapat, Hak Interpelasi Sengketa Tapal Batas Ijen Gagal
TerasJatim.com, Banyuwangi – Pengajuan hak interpelasi terkait sengketa tapal batas Kawah Ijen antara Banyuwangi dan Bondowoso kandas dalam rapat paripurna DPRD Banyuwangi, Senin (16/08/21).
Interpelasi gagal bergulir karena tidak semua anggota fraksi-fraksi yang ada di DPRD Banyuwangi sepakat menggunakan hak bertanya tersebut.
Adapun fraksi yang menolak diantaranya, Fraksi PDI-Perjuangan, Golkar-Hanura, Nasdem, Gerindra dan Fraksi PPP.
Hak interpelasi tersebut sebelumnya diusulkan oleh 17 anggota dewan dari Fraksi PKB, Demokrat, serta 2 anggota dari Fraksi PKS.
Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara menyampaikan, secara administrasi, hak interpelasi yang diajukan oleh 17 anggota dewan tersebut telah memenuhi syarat dan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD Banyuwangi.
Pengajuan hak bertanya bisa diusulkan paling sedikit 7 orang anggota dewan yang berasal lebih dari 1 fraksi.
Karena telah memenuhi syarat, selanjutnya usulan interpelasi di bawah dalam rapat Badan musyawarah (Banmus) untuk dijadwalkan rapat paripurna internal dengan agenda penyampaian penjelasan pengusul hak interpelasi dan anggota DPRD lainnya menyampaikan pandangan.
“Hak interpelasi ini merupakan hak yang dimiliki oleh anggota DPRD, keputusannya berdasarkan putusan kolektif kolegial yang diatur oleh Undang-Undang,“ ucap Made.
Made menjelaskan, dalam forum rapat paripurna internal yang digelar pada saat itu, pengusul menyampaikan substansi diajukannya hak interpelasi dan fraksi-fraksi yang ada menanggapi.
Dan akhirnya terkait dengan penandatanganan dokumen tapal batas sub segmen Kawah Ijen, sebagian besar fraksi sepakat tidak menggunakan hak interpelasi, namun lebih menekankan pada kerja-kerja Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
“Kita menghargai sebuah perbedaan,” tutup Made singkat. (Nng/Red/TJ/Adv)
