Catatan Pasca Pilkades Serentak III di Bojonegoro
TerasJatim.com, Bojonegoro – Merubah sekaligus memanage dendam dan amarah menjadi energi untuk bangkit dari kekalahan dalam pertarungan, adalah sikap bijak yang harus dimiliki para kandidat kades yang kali ini belum berhasil dalam kontestasi Pilkades serentak III Kabupaten Bojonegoro Jatim, Rabu (19/02/20) kemarin.
Sesuai data, Pilkades serentak III diikuti 233 desa se Kabupaten Bojonegoro diwarnai dengan berbagai isu. Salah satunya adalah santernya opini bahwa ada campur tangan penguasa kabupaten dalam memporakporandakan kekuatan kandidat kades incumbent yang dianggap ‘bukan orangnya’ sang penguasa.
Isu ini sejatinya sudah muncul saat kontestasi pilkades serentak gelombang II yang digelar pada pertengahan 2019 lalu. Salah satu yang sangat mencolok terjadi di ujung timur Kabupaten Bojonegoro dimana incumbent 2 periode dihabisi oleh kandidat baru yang sama sekali tidak diperhitungkan sebelumnya.
Ketika itu dikabarkan bahwa sang penguasa secara terang terbuka turun ke desa tersebut dan secara blak-blakan mengatakan bahwa sang incumbent bukanlah ‘orangnya’. Saat itu secara lugas penguasa itu menyebut kandidat baru-lah yang ia dukung penuh.
Tak bisa disangkal meski tak bisa dibuktikan secara hukum. Semua kekuatan, mulai tim survey dan pemenangan dari penguasa diterjunkan di sebuah desa lereng gunur kapur perbatasan Babat Lamongan itu. Droping paket sembako dan amunisi (baca: uang sogok politik) juga digelontorkan demi memenangkan kandidat dukungan penguasa. Alhasil, terkaparlah kandidat incumbent dimaksud.
Sekali lagi, meski tak bisa dibuktikan secara hukum, masyarakat awam yang tidak melek politik pun tahu mengenai pergerakan penumbangan incumbent yang dilakukan oleh penguasa melalui kepanjangan tangannya, yang disebut-sebut sebagai kepala SKPD yang melakukan mapping di desa-desa hingga melakukan intervensi ke pihak kecamatan tersebut.
Pilkades serentak III tahun ini pun sama. Aroma kepentingan penguasa yang disinyalir melakukan manuver politik guna mengumpulkan aset suara atau biasa disebut investasi politik melalu pemenangan kades dengan kontrak politik siap mendukungnya penuh pada periode kekuasaan berikutnya. Artinya, simpul jaringan telah tertata di akar rumput.
Kawan saya yang tidak pernah makan bangku sekolahan mbisiki saya, kenyataan ini sejatinya merupakan kemunduran proses pencerdasan politik terhadap rakyat telatah Angling Dharma yang sebelumnya terbilang selangkah lebih maju ketimbang daerah-daerah lain.
Jika benar perilaku penguasa politik seperti itu, kata dia, berarti rakyat Bojonegoro harus bersiap menjadi kawula bukan rakyat merdeka. Ia mengernyitkan jidat dan meneruskan, bahkan kades yang menang karena diback up penuh penguasa ini juga akan berakhir tragis lantaran hanya menjadi boneka dan bisanya cuma menjilat si penguasa.
Menurutnya, banyak yang mengartikan politik dengan makna yang salah kaprah dan tidak memperdulikan efek hukum aksi reaksi yang menjadi keniscayaan dalam kehidupan ini. Hukum aksi reaksi itu teori fisika semacam hukum tabur tuai sebagaimana sesanti Jawa yang masyhur;
“Sing sapa nandur bakal ngunduh, nandur pari ngunduh pari, nandur tolo (kacang) ngunduh tolo. Sing sapa menang sewenang-wenang ora bakal lestari oleh e menang,” demikian pitutur luhur ahli hikmah Jawa.
Jadi, bagi para cakades incumbent atau cakades non incumbent yang merasa “dibantai” penguasa, tidak usah terlalu risau menelan pil pahit kekalahan dalam kontestasi pilkades serentak III kemarin. Kelolah dendam dan amarah menjadi energi positif untuk bangkit dan melangkah lebih maju.
Jaga keyakinan bahwa sehebat-hebatnya kekuasaan manusia pastilah sangat terbatas dan sangat tidak absolut. Tidak usah menjadi perongrong pemerintahan desa yang baru karena tidak ada untungnya. Tetaplah menjadi pribadi yang bijak dan kuat dalam segala situasi dan posisi.
Terakhir, jadilah the real decision maker di atas prinsip-prinsip dasar yang legal guna mencerdaskan akar rumput. Bukan malah sebaliknya.
Salam…..*Moch Nurul Saiq, wartawan TerasJatim.com/Ka Biro Bojonegoro-Tuban
