Berhentinya Pabrik Malu
TerasJatim.com – Saat saya menulis tulisan ini, saya mendengar kabar dari sebuah media on line nasional, bahwa Ketua DPR RI Setya Novanto dikabarkan telah menulis surat pengunduran diri ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD).
Entah ini kabar benar atau hanya sekedar rumor, nyatanya saya kurang tertarik mengulas tentang surat pengunduran diri Ketua DPR RI tersebut. Sebab menurut hemat saya, kegaduhan nasional selama ini yang terjadi, tidak lepas dari peran dan akrobat politik yang terjadi di MKD DPR RI sendiri.
Buat saya, itu semua hanya buang-buang waktu dan sangat tidak berguna bagi publik dan rakyat kebanyakan. Kalau toh, Si Setya Novanto mundur dan tetap bertahan, urgensi dan manfaatnya terhadap rakyat juga tidak begitu signifikan.
Bisa jadi, polemik yang terjadi selama ini, hanya bermanfaat bagi kaum oportunis politik yang ingin terus mendapatkan keuntungan posisi politiknya.
Jauh-jauh hari saya juga sudah permah menulis tentang budaya malu yang hingga kini belum juga “dipahami” oleh sebagian dari pejabat di negeri ini.
Ketika publik berteriak lantang tentang seorang pejabat yang dianggap telah “cacat” dan melanggar unggah-ungguh politik, kebanyakan dari mereka justru semakin getol untuk mencari alibi sebagai barrier-nya. Justru mereka terus berkelit dan mencoba untuk terus mengulur waktu. Mereka berharap, publik segera melupakan kasus yang menimpanya, dan posisinya tetap aman tanpa diutak-atik lagi.
Seharusnya pemimpin dan pejabat menyadari betul tentang sebuah trust yang diberikan oleh rakyatnya. Kepercayaan pada sistem politik, termasuk kepercayaan terhadap pemimpin dan kepemimpinan menjadi hal yang sangat menentukan bagi arah kemajuan sebuah negara.
Ketika seorang pemimpin tidak lagi dipercaya, tentunya sulit bagi rakyatnya untuk mengikuti aturan yang dibuat atau menghormati kebijakan yang dikeluarkan. Mereka tidak malu untuk tetap berkuasa walaupun banyak orang yang menyangsikan dan tidak mempercayainya.
Mereka tidak merasa malu untuk melanggar sumpah setianya sebagai pejabat negara yang seharusnya berfikir untuk kepentingan rakyat. Dan faktanya banyak pejabat yang dianggap tidak patut untuk menjabat, namun mereka tidak malu untuk tetap menduduki jabatan walaupun sudah diberi vonis oleh sebagian besar publik. Mereka tidak malu untuk tetap berkuasa walaupun tidak menghasilkan perubahan dalam kepemimpinannya.
Nampaknya “budaya malu” yang menjadi norma sosial yang dinilai untuk tidak melakukan perbuatan negatif, pelan tapi pasti kini mulai lenyap.
Para pejabat cenderung untuk berbuat yang pada akhirnya akan mempermalukan dirinya sendiri, dan mereka tidak merasa malu.
Justru mereka senantiasa berkelit dengan sebuah kalimat, “saya adalah korban, saya tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan”.
Rasanya tidak salah kalau saya menganggap bahwa produksi malu pada dirinya sudah terhenti. Atau mungkin, justru mereka telah melenyapkan rasa malu dalam dirinya.
Salam Kaji Taufan
(Dari berbagai sumber)
