Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

GPI Minta Badan Intelijen Negara Turun Ke Blitar

GPI Minta Badan Intelijen Negara Turun Ke Blitar
Aksi Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI), melakukan aksi mimbar bebas di depan alun-alun Kota Blitar

TerasJatim.com, Blitar – Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI), melakukan aksi mimbar bebas di depan alun-alun Kota Blitar.

Dalam aksi itu, GPI meminta kepada Intelijen Negara untuk turun langsung ke daerah, serta mengusut tuntas informasi ketakutan pejabat dalam penggunaan anggaran, karena dikejar-kejar kesalahan oleh oknum Kejaksaan.

Dalam aksi mimbar bebas ini, massa GPI meneriakkan orasi-orasi dan juga puisi. Meski aksi ini dilaksanakan pada hari Minggu, dimana aparat pejabat pemerintah sedang libur, namun mereka menegaskan bahwa isi materi aksi dan tuntutan kali ini diberikan tembusan kepada Presiden Joko Widodo, Ketua DPR RI, Menko Polhukam, Kapolri, Jaksa Agung dan juga Gubernur.

GPI menilai, kesemrawutan penyerapan anggaran ini adalah situasi yang ada di beberapa daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Blitar pun juga demikian.

“Dalam waktu terakhir di penghujung 2015 ini, Pemda Kabupaten Blitar minim sekali dalam penyerapan anggaran. Penyebabnya adalah, para aparat penegak hukum selalu mencari-cari kesalahan pejabat publik beserta para jajarannya. Aparat penegak hukum dianggap membuat teror dengan dalih penanganan tindak pidana korupsi, namun memasuki wilayah yang terlalu dalam.” Ungkapnya.

“Efeknya adalah, pembangunan di Kabupaten Blitar tertunda, pejabat takut menggunakan anggaran karena dikejar-kejar kesalahan oleh oknum Kejaksaan,” teriak Joko Prasetyo, Ketua GPI.

Joko menambahkan, jika pejabat benar-benar bertindak korup, maka pihaknya sangat mendukung untuk diproses secara hukum dengan cara yang benar. Namun di wilayah Kabupaten Blitar tidak demikian, penanganan tindak pidana korupsi adalah modus untuk mengeruk uang dari pejabat.

“Dalam hal ini, pejabat birokrasi merasa tersandera bagai tahanan luar. Para pejabat birokasi utamanya adalah mereka yang mengurus anggaran, tapi kini mereka tidak memiliki ruang gerak bekerja di wilayah kekuasaanya sendiri,”ungkapnya. (Aji/TJ)

Subscribe

Terimakasih Telah Berlangganan Berita Teras Jatim