Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

DPRD Jatim Minta Jembatan Timbang Kembali Dibuka

DPRD Jatim Minta Jembatan Timbang Kembali Dibuka

TerasJatim.com, Surabaya – Komisi D DPRD Jatim meminta Kementerian Perhubungan dan PUPR untuk membuka kembali operasional jembatan timbang di Jatim. Hal ini mengacu terkait ambruknya Jembatan Widang di Tuban yang diduga disebabkan oleh kelebihan tonase dari tiga truk yang melintas saat kejadian.

Wakil ketua komisi D DPRD Jatim, Hahib Mahdi di DPRD Jatim mengatakan, dalam waktu dekat ini pihaknya akan datang ke Kementrian Perhubungan dan Kementrian PUPR terkait fungsional jembatan timbang.

Jika pemerintah pusat keberatan mengelolanya, Pemprov Jatim siap mengambil alih. “Dengan tidak berfungsinya jembatan timbang banyak merugikan Pemprov Jatim. Diantaranya jalan rusak akibat melebihi tonase. Dan yang terbaru jembatan Widang,” kata Mahdi, Jumat (20/04).

Dikatakan politisi PPP ini, ambruknya Jembatan Wimbang tersebut ditengarai akibat tonase kendaraan yang melebihi batas ketentuan. Akibatnya jatuh korban jiwa dalam peristiwa itu.

“Kita tahu untuk membangun satu jembatan timbang membutuhkan dana besar. Itulah mengapa kalau tidak dimanfaatkan sangat disayangkan. Apalagi dampaknya bisa membahayakan pengguna jalan. Oleh karena itu kalau pemerintah pusat tidak mampu agar di kembalikan kewenangannya ke Pemprov Jatim,” tandasnya.

Sebenarnya tidak hanya kali ini saja DPRD Jatim meminta pemerintah pusat mendesak pengaktifan kembali jembatan timbang.  Sebelumnya, pada akhir tahun lalu, wakil ketua komisi D DPRD Jatim lainnya Hamy Wahyunianto, pernah mengusulkan adanya diskresi tentang masalah ini.

Sebab, menurutnya hal itu bisa dilakukan sebagai diskresi berupa pelimpahan ke pemprov, dengan alasan kebijakan terobosan. Dengan kebijakan itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan mempermasalahkan, karena bukan pelanggaran. Jika tidak dilakukan diskresi ketika dipaksakan beroperasi, maka akan menyalahi aturan.

“Beberapa waktu lalu ke kementrian perhubungan soal jembatan timbang, sampai terakhir kesana betul-betul minta dengan sangat dan hormat. Tapi eselon tiga yang menemui kami tidak bisa apa-apa. Jadi harus ketemu dirjen,” kata Hamy, beberapa waktu lalu.(Jnr/Ah/Kta/Red/TJ)

Subscribe

Terimakasih Telah Berlangganan Berita Teras Jatim