Pembangunan PLTD Lamban, Warga 4 Desa Pulau Gili Raja Demo Pemkab Sumenep
TerasJatim.com, Sumenep – Karena selama tiga tahun pembangunan PLTD di pulau Gili Raja tak kunjung selesai, puluhan warga dari 4 desa di pulau Gili Raja Kecamatan Gili Genting melakukan aksi demonstrasi ke kantor Pemkab Sumenep. Kamis (14/04).
Mereka menuntut kantor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk lebih serius dalam mempercepat penyelesaian proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).
Korlap aksi Romza mengatakan bahwa ESDM terkesan tidak serius dalam melakukan percepatan pembangunan PLTD yang sudah dimulai sejak tahun 2014. Buktinya, selama tiga tahun berjalan, proyek tersebut baru menyerap anggaran Rp 3,8 miliar dari taksasi kebutuhan anggaran yang diperkirakan menghabiskan Rp 17 miliar.
Akibat lamanya proses pembangunan PLTD, Romza mengungkapkan bahwa semua tiang listrik yang dipasang sudah mulai doyong dan hampir roboh karena pondasinya tidak dicor. Bahkan menurutnya, pemasangan tiang listrik di 4 desa di pulau Gili Raja tanpa seizin pemilik tanah.
“Perencanaan proyek PLTD itu tidak matang. Karena proyek yang diklaim multiyears ternyata tidak diselesaikan sebelum masa pengerjaan habis. Sesuai Permendagri Nomor 21 tahun 2011 pasal 54 ayat 6 menyebutkan bahwa proyek multiyears seharusnya selesai sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir,” ujarnya kepada Terasjatim.com.
Sehingga pihaknya mendesak ESDM agar pada tahun anggaran 2017 serius untuk mengalokasikan anggaranRp 10 miliar yang sudah dijanjikan. Jika APBD Kabupaten tidak mampu, pihaknya meminta ESDM agar meminta bantuan anggaran melalui APBD Provinsi Jawa Timur dan Kementerian ESDM.
“Kami juga mendesak ESDM agar meminta PT Santos yang beroperasi di perairan Gili Raja membantu percepatan pengadaan proyek PLTD. ESDM juga harus transparan dengan memberikan laporan tertulis terkait realisasi pelaksanaan proyek PLTD dari tahun 2014 sampai sekarang. Sebab hingga saat ini masyarakat tidak tahu siapa kontraktor proyek itu karena di lokasi tidak ada papan nama apapun. ESDM juga tidak mau menyampaikan,” urainya.
Sementara itu, Kepala kantor ESDM Kabupaten Sumenep Abd Kahir mengatakan, pihaknya tetap konsisten dengan rencana awal untuk mempersiapkan anggaran Rp 10 miliar pada tahun 2017 mendatang.
“Pernyataan kami tidak akan berubah, Sudah tertulis dalam rencana kerja yang sudah diserahkan ke Bappeda. Sesuai dengan ratifikasi anggaran, kami tidak bisa berdiri sendiri karena ada tim anggaran. Kami hanya eksekutor yang mengusulkan anggaran,” dalihnya.
Sehingga Kahir beralasan bahwa ESDM menunggu finalisasi pengambilan keputusan terkait RAPBD tahun 2017 yang menjadi wewenang DPRD Sumenep.
“Kalau anggaran Rp 10 miliar disetujui tahun 2017, maka bisa dialokasikan untuk jaringan listrik. Sehingga anggaran berikutnya tinggal rumah listrik dan gensetnya serta persyaratan administrasi,” tandasnya. (Anw/TJ)
