Pelantikan Perangkat Desa di Bojonegoro Gratis, Hanya ‘Dagelan’ Semata
TerasJatim.com, Bojonegoro – Pengisian perangkat desa (Perades) serentak di Kabupaten Bojonegoro Jatim, terus menuai kontroversi. Dari persoalan aturan yang dianggap memberangus kewenangan para Kades, kasus penipuan, dugaan lobi-lobi oknum DPRD, hingga pencatutan nama Kapolres menghiasi prosesnya.
Belakangan muncul gugatan dari calon perangkat desa terhadap Pemkab Bojonegoro yang sudah memasuki masa sidang mediasi. Pun terkait pelantikan para calon Perades yang lolos ujian juga tak lepas dari kontroversi.
Desas desus adanya pungutan biaya pelantikan Perades nyaris terdengar di seluruh penjuru Bojonegoro. Tak jarang suara sumbang mencuat menyertai rekruitmen pamong desa yang dinilai banyak pihak berbau investasi politik Pilkada 2018 itu.
Dari pengamatan dan penelusuran TerasJatim.com di lapangan, desas-desus adanya biaya beban pelantikan Perades itu bukanlah isapan jempol belaka. Tentu dengan beragam pola namun dengan alasan hampir serupa, yakni biaya itu untuk ‘ubo rampen’ dan sangu para tamu yang diundang.
“Masa ngundang banyak orang untuk menyaksikan pelantikan kok dianggurkan, itu namanya tidak tahu diri dan tidak sopan,” begitu kira-kira alasan yang mengemuka dari para panitia pelantikan Perades yang sempat omong-omong klobot dengan TerasJatim.
Ditanya soal statemen Bupati Suyoto melalui salah satu media lokal beberapa waktu lalu yang menyatakan bahwa pelantikan Perades gratis tanpa dipungut biaya sepeserpun, pihak desa mengaku hal itu hanya bualan belaka. Bagi pihak desa, pernyataan itu tak lebih hanyalah ‘dagelan’ politik untuk meraih simpati semata. Pencitraan, tak lebih.
Setali tiga uang alias sama saja, surat edaran dari Sekretaris Daerah Soehadi Mulyono yang menyebutkan biaya pelantikan Perades bisa dianggarkan dari APBDes juga dianggap hanya omong kosong. Pasalnya, bagaimana bisa menganganggarkan kalau tidak masuk dalam Musrenbangdes sebelumnya.
“Dagelan semua itu, gimana bisa dianggarkan melalui APBDes, sementara anggaran pelantikan perangkat desa tidak masuk musrenbang sebelumnya. Itu kan kacau, ujung-ujungnya malah bisa dianggap penyalahgunaan APBDes toh?,” ungkap salah satu Kades penuh tanya sambil geleng-geleng kepala.
Soal biaya beban pelantikan itu, para Perades yang lolos menanggapi beragam. Ada yang suka rela dan berniat sedekah sebagai wujud rasa syukur karena menjadi pamong desa, namun ada pula yang kukuh tak merogoh kocek sepeserpun lantaran berpedoman pernyataan Bupati Suyoto bahwa pelantikan Perades gratis.
“Ya saya rela mengeluarkan biaya pelantikan untuk anak saya sekaligus sebagai syukuran karena bisa menjadi Kaur. Biaya itu kan untuk pasugatan (baca: hidangan) dan ganti ongkos para tamu yang diundang untuk menyaksikan pelantikan anak saya,” kata orang tua perangkat terlantik yang mengaku keluar biaya Rp25 juta itu.
Ia menyebut, walau tanpa diminta panitia pelantikan desa sekalipun ibaratnya, dari awal, dirinya telah menyiapkan biaya pelantikan untuk anaknya yang lolos ujian Perades tersebut.
“Kalau bagi saya, biaya pelantikan itu saya niati sedekah saja. Saya tidak merasa keberatan menanggung biaya hidangan dan nyangoni para tokoh, pejabat desa dan kecamatan yang hadir dalam pelantikan. Soal yang tidak mau mengeluarkan bondho pelantikan, itu urusan mereka,” pungkasnya.(Saiq/Red/TJ)
