Bantu 19 Daerah Penyelenggara Pilkada 2020, KPU Jatim Bentuk Helpdesk
TerasJatim.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim telah melakukan persiapan Pemilu Kepala Daerah Serentak 2020 mendatang. Salah satunya, dengan membentuk helpdesk untuk membantu penganggaran KPU daerah penyelenggara pilkada serentak tersebut.
“Secara informal, kami membentuk helpdesk bagi kalangan internal untuk membantu melakukan review terhadap rencana anggaran yang disusun KPU daerah,” ujar Anggota KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro ketika dikonfirmasi di kantor KPU Jatim, Rabu (24/07/19).
Melalui helpdesk ini, pihaknya akan merekomendasikan sejumlah kebijakan. “Kami akan merekomendasikan penambahan atau pengurangan. Sehingga, ketika anggaran KPU Kabupaten/Kota dibawa dan diusulkan, dapat meyakinkan masing-masing daerah,” katanya.
Sebelumnya, sambung Gogot, pihaknya juga telah melakukan rapat koordinasi dengan jajaran KPU Kabupaten/Kota penyelenggara pilkada 2020. “Kami baru saja menggelar pertemuan melalui rapat koordinasi perencanaan anggaran,” kata pria yang juga mantan KPU Jember ini.
Pihaknya berharap seluruh kabupaten/kota untuk melakukan penyamaan persepsi mengenai kebutuhan anggaran. “Kami berharap anggaran dapat disusun secara hati-hati dan maksimal. Kemudian, memperhatikan komponen anggaran dan menutupi kebutuhan pilkada,” katanya.
Untuk diketahui, sebanyak 19 daerah dari 38 kabupaten/kota di Jatim menyelenggarakan Pilkada di 2020 nanti. Di antaranya Kabupaten Tuban, Surabaya, hingga Pacitan.
Pemkab Tuban, misalnya, menyiapkan anggaran mencapai Rp74 miliar, dengan pembagian sejumlah pos yang berbeda. Nilai sebesar itu terbagi untuk beberapa instansi. Diantaranya, untuk KPU sebesar Rp54,02 miliar, dan Bawaslu Rp16,64 miliar. Sedangkan untuk anggaran pengamanan dari Polres Tuban dialokasikan sebesar Rp3 Miliar, Kodim Rp370 juta, Subdenpom Rp10 juta, dan Kompi Rp 20 Juta.
Berbeda halnya dengan KPU Kabupaten Gresik yang merencanakan total anggaran sebesar Rp45 miliar. Sementara Bawaslu Gresik mengusulkan anggaran mencapai Rp16 miliar. “Rancangan dari masing-masing daerah baru sebatas rencana. Nantinya, akan diusulkan kepada pemerintah bersama DPRD setempat untuk bisa masuk didalam pengganggaran 2020,” katanya.
Pihaknya optimistis bahwa proses penganggaran tak menemui kendala. “Insyallah, tak ada kendala. Daerah kan juga sukses melaksanakan pemilihan Gubernur hingga Pemilu, sehingga, ke depan akan berlangsung aman,” pungkasnya. (Jnr/Kta/Red/TJ)
