Protes Sistem Zonasi, Ratusan Wali Murid Gelar Demo di Grahadi
TerasJatim.com, Surabaya – Ratusan wali murid dari sejumlah wilayah di Surabaya menggelar demonstrasi di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (19/06/19). Mereka memprotes kebijakan pemerintah yang menerapkan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi.
Menurut mereka, kebijakan itu dinilai merugikan calon peserta didik di Jatim. Peluang anak mereka untuk diterima di sekolah negeri jadi tertutup oleh sistem zonasi tersebut. Padahal, rata-rata anak mereka memiliki nilai yang bagus.
“Anak kami nilainya bagus, tapi gagal masuk ke sekolah negeri. Ini tidak adil. Hapus saja sistem zonasi itu,” kata Ratna, salah satu peserta aksi yang juga seorang wali murid.
Demo ratusan wali murid itu berlangsung damai. Cuaca panas tak menyurutkan nyali para demonstran yang kesemuanya merupakan campuran ibu dan bapak itu untuk menyampaikan aspirasi.
Dalam aksinya, mereka membawa poster dan spanduk dengan berbagai tulisan, antara lain, hapus sistem zonasi, zonasi bukan pemerataan kualitas tapi pembodohan bangsa, jangan korbankan anak untuk aturan yang tidak jelas dan 3 tahun sekolah kalah dengan google.maps.
(Foto: Tutwuri.id)
Setelah berorasi di depan Gedung negara Grahadi, sejumlah perwakilan siswa dan wali murid, langsung ditemui Plt Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Hudiyono, di ruang samping utama Grahadi.
Hudiyono mengatakan, pihaknya akan menghentikan sementara proses PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) sistem zonasi. Pasalnya, proses PPDB sistem zonasi ditolak warga Surabaya. “Untuk sementara kami hentikan PPDB di Jatim sampai besok Kamis (20/06/19),”katanya.
Dijelaskan, penghentian sementara tersebut sampai ada keputusan Menteri Pendidikan terhadap PPDB sistem zonasi. “Besok ada rapat di Jakarta terkait evaluasi PPDB di Indonesia. Kami sampaikan ke pak Menteri atas penolakan warga Surabaya ini. Kami menunggu keputusan pak menteri terkait PPDB di Jatim,” jelasnya.
Ditambahkan oleh Hudiono, pihaknya masih menunggu arahan dari Mendiknas terkait PPDB SMPN dan SMAN. “Kami hanya kepanjangan pemerintah pusat dan hanya menjalankan keputusan menteri. Oleh sebab itu, kami menunggu dari pusat,” pungkasnya. (Jnr/Kta/Red/TJ)
