Warga 11 Desa Ring Satu, Blokade Pintu Masuk PT Semen Indonesia di Tuban
TerasJatim.com, Tuban – Konflik akibat sengketa lahan antara PT. Semen Indonesia dengan warga Desa Gaji Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban masih berbuntut.
Tak hanya soal sengketa lahan, kekesalan warga sekitar ring satu ini juga dipicu oleh persoalan lainya, diantaranya soal Corporate Social Responsibility (CSR) dan juga masalah rekrutmen tenaga kerja yang disinyalir tidak transparan.
Lantaran hal itu, ratusan warga dari 11 desa yang tersebar di 3 kecamatan sekitar ring satu PT Semen Indonesia menggelar aksi demonstrasi.
Mereka adalah warga Desa Margorejo, Jarerejo, Gaji, Kedungrejo, Kaisman, Sumberarum, Karanglo, dan Mliwang yang kesemua masuk wilayah Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban.
Selain itu, ada juga warga datang dari Desa Glodoknggede, Tambahboyo, Karangasem, Socorejo, Kecamatan Jenu, serta warga Desa Pongpongan, Kecamatan Merakurak, dan beberapa organisasi sekitar ring satu perusahaan plat merah tersebut.
Sekitar 300-an orang tersebut datang dengan memblokade pintu masuk perusahaan yang berada di Desa Sumberarum, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Rabu (07/02).
Warga berdalih, aksi demonstrasi ini adalah akibat keprihatinan warga ring satu terkait hak-hak mereka.
Abu Nasir (35), salah satu koordinator aksi dari warga Desa Gaji mengatakan, pihaknya ingin mendapatkan kepastian dan berbicara langsung dengan pucuk pimpinan perusahaan.
“Kami dari warga tidak sudi ketemu dengan pejabat SI yang sekelas kasi atau kabag. Kami sudah bolak-balik ketemu tapi cenderung basa basi. Kkalau tidak ketemu jajaran direktur lebih baik tidak ketemu. Sudah bosan ketemu pejabat bawahan, tidak bisa menyelesaikan konflik tanah warga Desa Gaji dengan PT.SI”, katanya.
Diketahui sengketa tanah antara PT.SI dengan warga Desa Gaji ini terjadi sejak tahun 2002 dan berkepanjangan hingga saat ini. Terlebih lagi warga belum juga mendapatkan kepastian.
Aksi demonstrasi yang berjalan dari pukul 09.00 hingga 11.00 WIB ini sempat memanas. Warga sempat bersitegang dengan pihak kemanan karena menuntut bertemu dengan pucuk pimpinan perusahaan. Namun keinginan warga tak kunjung mendapatkan kepastian. (Adi/Kta/Red/TJ)
