Hmmm, Petugas KPK Gadungan Ternyata Sudah Menyasar 14 Daerah di Jatim

Hmmm, Petugas KPK Gadungan Ternyata Sudah Menyasar 14 Daerah di Jatim
Ilustrasi

TerasJatim.com, Surabaya – Maraknya aksi sejumlah orang yang mengaku sebagai petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan beroperasi di berbagai wilayah termasuk di Jawa Timur, langsung direspon oleh KPK.

Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK, Ranu Miharja, turun langsung dan berbicara dalam acara sosialisasi pengawasan dan pencegahan korupsi dari KPK bersama Gubernur dan Forpimda Jawa Timur di Gedung Grahadi Surabaya, Jumat (04/11).

Ranu menjelaskan, saat ini petugas KPK gadungan sudah berhasil menyasar 14 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

“Saat ini sudah ada 140 laporan masuk ke KPK terkait aksi petugas KPK abal-abal tersebut,” jelasnya.

Untuk itu, KPK meminta pemerintah daerah, para pejabat pusat hingga desa mewaspadai aksi yang mengatasnamakan lembaga antirasuah tersebut.

“Oknum-oknum ini menjanjikan bisa ngurus kasus. Dana-dana desa juga jadi target mereka yang mengatasnamakan KPK,” terang Ranu Miharja usai pertemuan.

Sementara, Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyebut ada 14 kabupaten kota di Jawa Timur ini yang sudah diobok-obok KPK gadungan tersebut. Modusnya meminta uang para kepala desa dengan dalih kerja sama dengan KPK untuk mengadakan pelatihan-pelatihan.

“Ini fenomena penipuan. Mereka turun ke desa-desa sejak dana desa cair,” jelas gubernur akrab disapa Pakde Karwo ini.

Soekarwo menambahkan, untuk memastikan para calon korban, para petugas KPK abal-abal itu menunjukkan dokumen dan surat perjanjian palsu.

“Jadi modal penipuan mereka (KPK abal-abal) menggunakan surat tugas palsu. Padahal KPK tidak pernah ada perjanjian dan mengeluarkan kartu anggota. Tapi mereka ini menunjukkan kartu anggota KPK. Ini kan aneh,” keluhnya.

Sementara atas penjelasan Ranu dipertemuan hari ini, Soekarwo selaku Gubernur Jawa Timur, akan segera menandatatangani surat dari KPK terkait aksi penipuan mengataasnamakan lembaga antirasuah tersebut.

Surat tersebut, kemudian akan diteruskan ke para bupati dan wali kota se Jawa Timur agar segera ditindaklanjuti dengan melakukan sosialisasi ke camat-camat dan kepala desa di daerah masing-masing.

“Tadi itu sampai detail dijelaskan di Jawa Timur. Termasuk alamatnya. Jadi akhir-akhir ini memang lagi marak ada polisi gadungan, jaksa gadungan, sampai ada KPK gadungan. Ini jadi fenomena,” pungkasnya. (Tom/Kta/Red/TJ/Merdeka)

banner 468x60

Subscribe

Terimakasih Telah Berlangganan Berita Teras Jatim