Wakil Bupati Sumenep Dianggap Lecehkan Institusi DPRD
TerasJatim.com, Sumenep – Wakil Bupati Sumenep Jawa Timur, Achmad Fauzi, dinilai telah melecehkan anggota DPRD Kabupaten Sumenep, lantaran telah berkomentar tentang kinerja anggota dewan yang dinilai melangkahi undang-undang dan terkesan seenaknya sendiri.
Ketua Pansus 1 DPRD Kabupaten Sumenep, Hosaini Adhim mengatakan, pihaknya merasa kecewa dengan penyampaian Wabup di media, terkait kinerja anggota DPRD yang dinilai hanya mengutamakan Raperda Inisiatif Dewan. Karena Raperda, bukan hanya milik eksekutif atau legislatif.
“Raperda ini adalah Perda untuk kepentingan bersama. Untuk itu atas nama Pansus 1 apa yang disampaikan Wabup harus dicabut kembali. Karena pernyataannya tidak benar. Kami berharap Wabup kalau mau komentar harus hati-hati karena ini pelecehan. Tidak kepada orang per orang tapi kepada institusi di lembaga legislatif,” ujar Hosaini kepada Terasjatim.com, Senin (14/03).
Hosaini mengaku, bahwa dalam aturan, pemerintahan tidak hanya eksekutif tapi juga ada legislatif.
Untuk menjaga harmonisasi penyelenggara negara, maka pihaknya mengaku statemen Wabup mengganggu keharmonisan kerjasama ke depan.
“Statemen yang berkembang dari pandangan fraksi di DPRD secara formal kecewa terhadap apa yang disampaikan Wabup jika tidak secepatnya menarik statemen itu. Wabup seharusnya berpikir tentang kondusifitas. Kegaduhan politik jangan diciptakan,” imbuhnya.
Politisi PAN tersebut mengatakan, bahwa statemen Wabup yang mengatakan bahwa DPRD abai dengan draf raperda yang diusulkan eksekutif dan ‘sakti’ tidak benar.
“Sakti diartikan bahwa DPRD semaunya sendiri. Kami dianggap melaksanakan kegiatan tidak sesuai perundang-undangan yang ada. Itu pelecehan,” tandasnya.
Pihaknya beralasan bahwa di DPRD tidak bermaksud mengutamakan usul prakarsa dewan lalu mengabaikan inisiatif eksekutif, tapi hanya kebetulan Raperda BUMDes oleh anggota DPRD dianggap spektakuler dan dibahas duluan, setelah itu baru Raperda yang lain.
Bahkan Hosaini dengan tegas mengatakan bahwa penundaan sidang pembahasan Pansus 1 terkait draf Raperda BUMDes, ada kaitannya dengan statemen Wabup.
“Tadi di rapat internal teman-teman merasa terganggu. Kalau pernyataan Wabup dicabut pembahasan di Pansus 1 akan dilanjutkan,” tegas Hosaini.
Bahkan salah satu anggota Pansus 1 dari Fraksi PKB, Akis Jasuli, juga merasa kecewa dengan komentar Wabup Achmad Fauzi.
Akis mengaku bahwa secara kelembagaan pihaknya tidak setuju kalau dianggap sakti. “Ini lembaga punya legitimasi hukum yang jelas, membuat peraturan daerah, pengawasan dan penganggaran. Ini bukan lembaga paranormal, ini lembaga pemerintahan,” tegas Akis.
Menanggapi hal itu, Wabup Sumenep Achmad Fauzi membantah, jika dirinya melecehkan anggota dewan.
“Saya pikir tidak ada pelecehan, kami mencoba mengajak teman agar bekerjasama dengan baik antara legislatif atau eksekutif,” ujar Fauzi di ruang kerjanya.
Menurut Fauzi, selama ini antara eksekutif dan legislatif terkesan saling menyalahkan. Jadi pihaknya mengaku bahwa tujuan dari statemen itu, ingin bekerja bersama membangun Sumenep.
Terkait tuntutan meminta maaf dan mencabut pernyataannya, Fauzi dengan jantan mengaku siap meminta maaf.
“Kalau kira-kira membuat baik semuanya, kami pasti akan meminta maaf. Kalau mereka tersinggung tidak ada masalah bagi kami. Sesama umat manusia dan umat Islam bermaaf-maafan itu biasa,” imbuhnya.
Hanya saja, pihaknya berharap ada komunikasi dan koordinasi yang baik antara legislatif dan eksekutif.
“Apa kelemahan eksekutif silakan evaluasi lalu kirim surat kepada kami. Kami akan tindak instansi terkait,” tandasnya. (Anw/TJ)
