Anggota Dewan Akan Di Tes Urine ?
TerasJatim.com – Beberapa hari belakangan, wacana tentang rencana tes urine bagi anggota dewan mengemuka. Hal ini dilakukan karena disinyalir penyalahgunaan narkoba sudah merembet ke kalangan legislatif.
Apalagi sayup-sayup terdengar, seorang anggota DPR yang juga anak mantan pejabat tinggi di negeri ini juga dikabarkan sempat ikut tertangkap dalam sebuah operasi penggerebekan jaringan narkoba di sebuah kompleks perumahan tentara di Jakarta beberapa waktu lalu.
Di beberapa media nasional diberitakan, kasus ini bergulir semakin hangat setelah aparat Polri dan TNI lewat sebuah operasi gabungan beberapa hari lalu, menggerebek salah satu anggota DPR saat tengah pesta narkoba di Perumahan Kostrad, Jakarta Selatan, Minggu, 21 Februari 2016.
Salah satu anggota Komisi IV DPR itu tidak sendiri. Operasi gabungan itu juga menangkap pula tiga oknum aparat TNI, lima oknum aparat Polri, serta 6 warga sipil lainnya.
Kontan, kabar tertangkapnya oknum DPR, tentara dan Polri tersebut, segera memancing reaksi dari sejumlah kalangan, termasuk anggota DPR lainnya.
Mereka kompak mengusulkan adanya tes urine untuk memastikan bahwa lembaganya steril dari orang yang terlibat narkoba.
Kali ini, apresiasi dan jari jempol layak disematkan pada sebagian anggota dan pimpinan dewan. Di berbagai media, tampak nyaring terdengar jika kalangan anggota dan pimpinan DPR, bertekad untuk membebaskan anggotanya dari perilaku penyalahgunaan narkoba. Salah satu upayanya adalah akan melakukan tes urine secara mendadak dan berkesinambungan.
Rencananya, tes urine bisa bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan dilakukan secara serentak maupun per fraksi. Bisa 3 bulan, 6 bulan sekali dan dilakukan secara dadakan.
Tak dapat dipungkiri, kasus narkoba yang menjerat oknum pejabat dan aparat selama ini merupakan cerminan dari betapa seriusnya permasalahan narkoba yang mendera republik ini.
Apalagi menurut sumber dari BNN, ada lebih dari lima juta warga negara Indonesia yang sudah menjadi korban atas barang haram tersebut.
Bisa jadi secara praktek di lapangan data tersebut benar adanya. Sebab selama ini hampir setiap hari kita disuguhi berita yang mengabarkan tentang upaya pihak berwenang dalam membongkar dan menangkap jaringan, pengedar dan pengguna sabu dan jenis narkotika lainnya.
Bagi publik, tentu kita semua berharap, seharusnya upaya tes urine ini tidak hanya dilakukan oleh anggota DPR dan pemerintah di tingkat pusat saja. Sebaiknya hal ini juga dilakukan secara berkala pada setiap lembaga, instansi dan departemen, baik eksekutif, yudikatif serta di jajaran TNI/Polri di berbagai tingkatan hingga menyasar ke tingkatan yang paling bawah.
Publik jelas mendukung dan mahfum tentang bagaimana dampak kehancuran yang diakibatkan oleh pengaruh buruk narkoba.
Maka tak heran, jika Presiden Jokowi meminta kepada setiap lembaga dan departemen di pemerintahannya, untuk saling bahu membahu dan menjauhkan ego sektoral serta memberantas narkoba dengan cara “gila” dan “dikeroyok” ramai-ramai.
Salam Kaji Taufan
