Tak Mau Digusur, Warga di Jalur KA Bojonegoro-Tuban Datangi DPRD
TerasJatim.com, Bojonegoro – Sejumlah warga yang tergabung dalam Paguyuban Pewaris Bangsa (PBB), dari RT 17, 33, dan RT 38/RW 08 Desa Sukorejo Bojonegoro Jatim, mendatangi gedung DPRD kabupaten setempat, Jumat (13/01) siang.
Mereka datang untuk menyampaikan aspirasi terkait rencana pengembalian fungsi jalur kereta api jurusan Bojonegoro – Tuban.
Selain itu hadir pula perwakilan warga dari Kelurahan Ngrowo, Karangpacar, dan Banjarejo Kecamatan Bojonegoro, serta Desa Banjarsari Kecamatan Trucuk, yang selama ini mendiami lokasi rel kereta tersebut.
Menurut Ketua PBB, Alham M Ubey, paguyuban ini merupakan wadah bagi warga penghuni tanah aset PT KAI )Kereta Api Indonesia) di Bojonegoro, yang anggotanya meliputi 4 kelurahan dan 1 desa.
Mereka datang untuk meminta bantuan Bupati dan DPRD Bojonegoro agar mengupayakan lahan yang selama ini mereka tempati menjadi lahan hak milik.
Warga juga menolak rencana pengembalian fungsi jalur kereta Bojonegoro-Tuban dengan alasan jalur tersebut sudah cukup lama dimanfaatkan warga.
Setelah sempat melakukan orasi di depan gedung DPRD, perwakilan warga kemudian melakukan hearing dengan DPRD.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro, Anam Warsito mengatakan, pihaknya berencana akan mendatangi kementerian perhubungan untuk menanyakan rencana aktivasi rel dan kementerian keuangan untuk menyakan aset negara.
Kedatangan warga ini terkait surat dari PT KAI yang berisi tentang rencana pembangunan kembali rel kereta api jalur Bojonegoro – Tuban yang kini dimanfaatkan warga di sepanjang Desa Sukorejo, Ngrowo, Karangpacar, Banjarjo Kecamatan Bojonegoro dan Banjarsari Kecamatan Trucuk.
Sebelumnya diberitakan, pihak Angkutan dan Lalu Lintas Kereta Api Kementerian Perhubungan menegaskan jika rencana mengaktifan jalur kereta api Bojonegoro – Tuban akan segera direalisasikan.
Saat ini rencana tersebut sedang dalam tahap Feasibility Study.(FS) dan dilanjutkan tahap penyusunan Design Engenering Deplopment (DED).
Sementara terkait kapan waktunya dimulai pembangunan, hingga kini belum dipastikan lantaran masih menunggu ketersediaan anggaran dari APBN. (Ev/Red/TJ)
