Pundi-Pundi Saham, Untuk Kantong Pribadi
TerasJatim.com – Seperti yang banyak diprediksi oleh berbagai kalangan, bahwa isu “makelar” Freeport, hari ini, besuk dan lusa, akan semakin asyik untuk di ikuti.
Bagaimana tidak, kemarin, sebelum Sudirman Said Menteri ESDM datang ke MKD DPR RI, isu ini hanya sebatas kasak-kusuk. Namun hari ini, hampir semua media nasional mengangkat kasus ini sebagai head line di masing-masing medianya.
Bahkan sebagian dari orang penting di negeri ini sudah mulai bereaksi bahkan lantang berbicara dan sudah secara kasat mata menunjuk hidung. Begitu juga dengan Presiden Jokowi, lewat Menteri Sekkab. Lain halnya dengan Wapres JK, dia dengan tegas menyatakan pernah menegur SN yang hari ini jadi lakon dan trending topic di tengah-tengah masyarakat.
Sejatinya sejak Senin pagi, sudah beredar di kalangan wartawan nasional, tiga lembar transkrip percakapan yang disebut mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Percakapan itu terdiri dari tiga orang, yaitu yang dituliskan dengan inisial SN, pimpinan PT Freeport berinisial MN, dan seorang pengusaha minyak berinisial R.
Secara terpisah, Menteri ESDM Sudirman Said mengungkap transkrip tersebut berasal dari rekaman percakapan dalam pertemuan pimpinan PT Freeport dengan SN dan pengusaha minyak berinisial R. Pertemuan itu dihelat di sebuah hotel di kawasan Pacific Place 8 Juni 2015 lalu pada pukul 14.00 WIB hingga 16.00 WIB. Dan konon, transkrip percakapan yang sudah bocor dan mengalir kemana-mana tersebut, merupakan pertemuan yang ketiga kalinya.
Menteri ESDM dalam wawancara dengan presenter Metro TV Najwa Shihab, Senin petang membenarkan soal itu. Najwa menunjukkan foto surat laporan Sudirman ke MKD dan menunjukkan nama SN yang banyak disebut kalangan dewan sebagai “Komandan” tersebut sebagai pihak terlapor. Sudirman membenarkan surat tersebut adalah laporan yang dibuatnya, untuk diserahkan kepada MKD DPR RI.
Kali ini, angin sedang kencang berhembus untuk mendukung langkah yang diambil oleh petinggi Freeport, yang dengan cerdiknya serta nyali keberaniannya merekam isi pembicaraan mereka dengan para “makelar-makelar” tersebut, yang kemudian diserahkan kepada pemerintah dalam hal ini Sudirman Said yang notabene sebagai Menteri ESDM.
Tanpa itu semua, rasanya praktek per-makelar-an atas sumber daya alam terbesar di Papua tersebut, aroma busuknya tidak mungkin sampai ke masyarakat luas. Sebab diakui atau tidak, negeri ini yang sering disebut sebagai surganya para mafia, selama ini hanya sebatas rumor tanpa bisa diendus keberadaannya.
Kegaduhan kali ini, sebenarnya dari hal yang biasa dalam sebuah kontrak karya pada sebuah investasi bisnis di sebuah wilayah negara.. Kontrak karya PT Freeport Indonesia yang akan berakhir pada 2021, dan Freeport ingin segera punya kejelasan akan kelanjutan kontraknya di Indonesia. Namun.aturannya, kontrak itu akan dibahas dua tahun sebelum jatuh tempo pada tahun 2021, yaitu pada 2019.Itupun, dengan berbagai persyaratan yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh Freeport, seperti peningkatan royalti, divestasi saham, pembangunan smelter, dan pembangunan Papua.
Dasar negosiasi itulah yang dikoordinasikan pemerintah termasuk kementerian terkait untuk diterjemahkan dalam dokumen renegosiasi kontrak karya Freeport yang baru akan diputuskan pada 2019 nanti. Sehingga siapapun di luar itu, termasuk urusan bagi-bagi saham 11 % untuk Presiden dan 9 % untuk Wapres, adalah aksi makelar saja, dan bukan untuk kepentingan bangsa.
Walau negosiasi perpanjangan kontrak baru boleh dilakukan pada 2019 atau 2 tahun sebelum kontraknya berakhir, kasak-kusuk Freeport untuk memastikan perpanjangan kontrak sudah dimulai sejak beberapa bulan lalu. Manuver inilah yang diduga dimanfaatkan para mafia dan makelar, untuk mendapatkan pundi-pundi bagi kantong pribadi.
Salam Kaji Taufan
*) Info data diolah dari berbagai sumber
