Menteri Susi : Pemerintahan Jokowi Bukan Rezim Anggaran
TerasJatim.com, Surabaya – Mungkin ini salah satu kebijakan yang layak untuk dicontoh oleh para pejabat di kementrian lainnya, dan juga pejabat di semua tataran pemerintahan di negeri ini.
Dikutip dari NYAP NYAP, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti bakal mengembalikan sisa dari anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang tidak terserap sampai dengan bulan Desember 2015 ini. Bukan hanya itu saja, Susi juga meminta untuk Sekretaris Jenderal KKP, Sjarief Widjaja agar menyetop alokasi anggaran yang terlihat tidak efektif.
“Saya minta ke Pak Sekjen ini sudah pertengahan Desember, kalau yang tidak akan maksimal stop saja alokasinya. Senang hati kita selamatkan Rp 2 triliun dan tidak mewarisi hutang ke anak cucu. Negara bisa bangkrut lho. Buktinya Argentina dan Yunani,” kata Menteri Susi.
Menteri Susi menyadari, bahwa anggaran yang dipakai untuk kementeriannya sebagian berasal dari hutang dan tak ingin untuk menyisakan hutang lagi bagi anak cucu nantinya.
“Sadar kalau anggaran yang kita pakai sebagian adalah hutang. Utang sudah Rp 3.000 triliun. Kalau 4 tahun bikin hutang, cucu kita bayar pakai apa. Batubara habis, minyak habis. Kalau bangkrut negara ini, kaya Yunani, orang mau ambil Rp 60.000 dari bank saja nggak bisa karena banknya tutup,” tegasnya.
Menteri Susi menjelaskan bahwa pada saat ini bukannya lagi jaman rezim anggaran. Ia meminta untuk anggaran direktorat yang tidak dapat habis karena proyek tidak berjalan efektif, supaya dapat dikembalikan kepada negara.
“Kalau seperti ini, pegawai negeri minta naik gaji 3 kali lipat akan dikasih Insya Allah. Sekarang orang kerja benar sungguh-sungguh kelihatan, sudah mulai fair terbuka. Kita bangga sama anak cucu kita kembalikan anggaran kalau tidak habis anggaran,” tegasnya.(Kta/TJ)
