Fraksi DPRD Soroti Kurang Cermatnya Penganggaran dan Layanan Digital Pemkab Sidoarjo
TerasJatim.com, Sidoarjo – Tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Pemkab Sidoarjo hingga mencapai angka sekitar Rp1 Triliun, mendapat sorotan sejumlah fraksi di DPRD Sidoarjo. Hal tersebut, dinilai karena lemahnya perencanaan para OPD di lingkungan Pemkab setempat dalam merealisasikan programnya.
Seperti yang disampaikan oleh juru bicara fraksi DPRD Sidoarjo Sudjalil, dalam penyampaian pendapat terhadap rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sidoarjo tahun 2021-2026, di ruang sidang paripurna DPRD Sidoarjo, Selasa (20/04/21).
Sudjalil mengatakan, dalam menyusun anggaran daerah, seperti dalam proyeksi pendapatan asli daerah (PAD) dan kapasitas riil fiskal, Pemkab Sidoarjo dinilai kurang optimis.
Menurutnya, guna mencapai dan mendukung program pembangunan secara prioritas, sangat dibutuhkan pendanaan yang maksimal dan kuat. Untuk itu para OPD atau dinas harus mampu menerapkan pagu indikatif yang lebih tepat.
“Khususnya dinas yang menangani keuangan daerah, sehingga dapat meningkatkan ruang fiskal dalam mendukung pembangunan sesuai RPJMD 2021-2026,” paparnya, saat membacakan pandangan umum fraksi-fraksi di ruang paripurna, Selasa (20/04/21).
Politisi dari fraksi PDI Perjuangan ini juga menyampaikan, tingginya Silpa Sidoarjo ini membuktikan perencanaan yang dilakukan kurang cermat, hingga mengakibatkan penyerapan anggaran kurang maksimal.
Dalam mendukung visi dan misi kepala daerah, Sudjalil meminta agar seluruh OPD Sidoarjo segera menyelesaikan pagu indikatif dalam penyerapan anggaran yang diprioritaskan.
“Bila perlu, dibutuhkan anggaran dari luar APBD. Hal itu untuk menuntaskan program kerja Bupati dan Wakil Bupati saat ini,” jelasnya.
Dewan juga meminta untuk semua program layanan publik yang berbasis digital segera direalisasikan. Seperti, program di Dispendukcapil Sidoarjo serta layanan pengaduan Hot line 24 jam dengan satu nomor yang memang dibutuhkan masyarakat Sidoarjo saat ini.
“Demi tercapainya program kerja kepala daerah, semua segera terealisasi. Sehingga seluruh lapisan masyarakat Sidoarjo dapat terlayani dengan baik,” pungkasnya.
Sebelum rapat paripurna selesai, Ketua DPRD Sidoarjo H. Usman dan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, menandatangani nota kesepakatan RPJMD tahun 2021-2026 yang disaksikan oleh para pimpinan dewan lainnya. (Den/Kta/Red/TJ)
