Tim Survey Pemprov Cek Lokasi Pembangunan Sekolah Rakyat di Denanyar Jombang
TerasJatim.com, Jombang – Tim Satuan Kerja Prasarana Strategis II, Provinsi Jatim, melakukan survei tindak lanjut pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Jombang, pada Jumat (11/04/2025) pagi.
Tim survei melakukan peninjauan lokasi lahan di Denanyar untuk memastikan kesiapan lahan dari aspek-aspek yang diperlukan dalam pembangunan Sekolah Rakyat.
Dalam survei tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), M. Akhbar Ansyari dan rombongan, didampingi Kepala Dinas PUPR Bayu Pancoro Adi, Kepala BPKAD Jombang M. Nasrullah, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Agung Hariadi, Kepala DPMPTSP yang juga Plt. Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Jombang Wor Windari dan dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang Hari Purnomo.
Kepada wartawan, Akhbar Ansyari menjelaskan, bahwa survei ini fokus pada kondisi lahan, termasuk memastikan lahan tersebut “clean and clear” terkait kepemilikan sertifikat oleh Pemerintah Daerah (Pemda), kesesuaian dengan rencana kota, dan memastikan lahan bukan merupakan sawah berkelanjutan. Selanjutnya, hasil survei nantinya akan dilaporkan kepada Direktorat Pendidikan.
“Kesiapan lahan ini menjadi tanggung jawab Pemda. Kami melakukan pengawasan untuk memastikan semua persyaratan terpenuhi,” ujar Akhbar.
Dia juga menyebut, bahwa Kabupaten Jombang masuk dalam tahap II pada tahun ajaran 2026/2027. Secara nasional, terdapat 200 titik lokasi pembangunan Sekolah Rakyat yang sedang dalam proses rekapitulasi.
“Kami berharap pembangunan fisik dapat dimulai pada tahun 2025/2026 tanpa kendala efisiensi,” tambahnya.
Setelah survei, tahapan selanjutnya meliputi proses perencanaan dokumen tender dan tender fisik.
Menurut Akhbar, Pemkab Jombang menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam persiapan ini, termasuk penyediaan lahan, untuk perizinan Analisis Dampak Mengenai Lingkungan (AMDAL), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), menjadi tanggung jawab Pemda. “Seluruh proses perizinan tanggung jawab Pemda”, tandasnya.
Sekolah Rakyat di Jombang direncanakan menjadi sekolah berasrama dengan seluruh pembiayaan pembangunan dan operasional ditanggung oleh anggaran pemerintah pusat. Program ini diharapkan dapat meningkatkan akses pendidikan dan kualitas sumber daya manusia, dan memutus rantai kemiskinan di Kabupaten Jombang.
Sementara, sebelumnya pada 4 April 2025 lalu, tim dari Kementerian Sosial telah melakukan survei di lokasi Denanyar dan di SKB Mojoagung, yang rencananya digunakan sebagai tempat pembelajaran sementara SR tahun ajaran 2025/2026 sambil menunggu proses pembangunan. (Abu/Kta/Red/TJ)
