Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Syahri Mulyo Terseret Kasus Hukum, Maryoto Birowo Resmi Jadi Bupati Tulungagung

Syahri Mulyo Terseret Kasus Hukum, Maryoto Birowo Resmi Jadi Bupati Tulungagung

TerasJatim.com, Surabaya – Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa melantik Wakil Bupati Tulungagung Maryoto Birowo, menjadi Bupati Tulungagung sisa masa jabatan 2018-2023 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (13/08/19).

Pelantikan ini dilakukan karena Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, saat ini bermasalah dengan hukum dan sudah ada keputusan Mendagri.

Dalam sambutannya Khofifah mengatakan, pihaknya mengucapkan selamat dan berharap agar Bupati Tulungagung Maryoto Birowo bisa menjalankan tugas dengan amanah dan mencapai sukses sampai masa akhir jabatannya.

“Pelantikan ini merupakan proses yang diikuti evaluasi, koreksi kepada kehati-hatian semua terutama yang mendapatkan mandat sebagai pengambil keputusan dan kebijakan tentunya kepala daerah. Untuk itu kepala daerah harus bisa menjaga pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Hal ini menjadi bagian penting dalam memaksimalkan penggunaan APBD untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan masyarakat,” pesannya.

Khofifah menambahkan, diharapkan bupati yang baru dilantik bisa menjalankan tugas pekerjaan rumah (PR) yang segera ditangani, dilaksanakan dan diambil keputusan antara lain proses pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di 239 desa di Tulungagung, yang kemudian dilanjutkan dengan proses pelantikan.

Kemudian PR selanjutnya, sambung Khofifah, adalah proses pengisisan jabatan pimpinan tinggi pratama, dimana proses pengisian ini ada regulasi yang memang harus diikuti bersama, yakni 6 bulan setelah dilantik proses pengisisan jabatan tinggi pratama baru bisa dilakukan.

Akan tetapi, dalam hal keburuhan yang sudah dilakukan proses kalkulasi sesuai dengan percepatan pembangunan yang harus dilakukan di Tulungagung, dalam waktu sebelum 6 bulan, bupati harus ijin kepada Mendagri baru bisa melakukan proses pengisian jabatan terutama pejabat tinggi pratama.

“Seperti ini menjadi bagian penting untuk dicatat bersama, agar kebutuhan yang tidak bisa menunggu enam bulqan seperti singkrunisasi penyiapan APBD, mengikuti prosedur yang ada harus ijin tertulis mendagri, bupati baru bisa melaksanakan pengisisan jabatan tinggi pratama,” tuturnya.

Menurutnya, Tulungagung Indeks Pembangunan Manusia( IPM) cukup bagus dan sudah di atas rata-rata IPM Jawa Timur. Oleh sebab itu Khofifah meminta kepada Bupati Tulungagung tetap menjaga bahkan meningkatkan IPM-nya, karena hal ini akan bisa mendongkrak rata-rata IPM Jawa Timur.

Selanjutnya kemiskinan di Tulungagung jauh di bawah rata-rata kemiskinan di tingkat provinsi. Namun hal ini juga tetap harus dimaksimalkan untuk tetap dijaga, agar jangan rentan miskin menjadi Jamila (jangan miskin lagi).

Kemudian tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga sudah jauh di bawah rata-rata provinsi. Di Tulungagung TPT sebesat 2,27 persen dan di provinsi 3,99 persen.

“Pemprov tetap mendorong melakukan langkah ivovasi menciptakan lapangan kerja baru guna terus mengurangi pengangguran. Artinya, hal-hal yang sudah dicapai Tulungagung tetap dijaga bahkan ditingkatkan, sehingga secara regional Provinsi Jawa Timur terus bisa meningkatkan seluruh layanan yang bisa memberikan percepatan kesejahteraan masyarakatnya,” sambung Khofifah.

“Yang nganggur cepat dapat pekerjaan, yang miskin bisa dientaskan dan daya beli masyarakat bisa dinaikkan,” harapnya.

Pesan-pesan ini menjadi penting agar bupati yang baru dilantik mempunyai semangat yang bisa meningkatkan seluruh IPM kualitas masyarakatnya sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Tulungagung. Karena produk unggulan Tulungagung sudah mempunyai nilai ekspor strategis.

Pesan Gubernur lainnya yaitu proses meluaskan infrastruktur utamanya jalan tol yang akan terus bergerak dari Kertosono terus masuk Kediri dan berlanjut ke Tulungagung yang akan bisa membangun koneksitas di Jalan Lintas Selatan (JLS).

“Hari ini Wakil Gubernur sedang rapat di Kemenko Perekonomian, karena ada keinginan percepatan menghitung kembali dari sisa 225 KM untuk menyelesaian JLS. Meskipun dari Tulungagung ke Trenggalek sudah dimulai pengerjaannya awalnya mulai dari lot 7, 8 dan lot 9,” urai Khofifah.

Wilayah Kabupaten Tulungagung yang mempunyai banyak pantai, mempunyai destinasi wisata yang strategis dari penguatan yang bisa dilakukan menjadi bagian penting pertimbangan, ketika pemerintah pusat akan menjadikan satu kesatuan untuk menghitung percepatan dari pembangunan 225 KM JLS. (Jnr/Kta/Red/TJ)

Subscribe

Terimakasih Telah Berlangganan Berita Teras Jatim