Susun Laporan Evaluasi Pemilu 2024, KPU Bojonegoro Helat FGD
TerasJatim.com, Bojonegoro – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro, Jatim, menghelat Forum Grup Discussion (FGD) untuk penyusunan laporan evaluasi pemilihan 2024 bersama stake holder, antara lain pihak Kesbangpol, Kodim, Polres, Kejari, Bawaslu serta sejumlah awak media, Selasa (25/02/2025) siang.
Acara FGD yang digelar di aula KPU itu untuk mendapatkan saran dan masukan demi perbaikan perhelatan politik ke depan. Selain itu, hasil FGD ini juga akan dibawa ke forum serupa yang segera dilaksanakan KPU Provinsi.
“Ya, kami berharap mendapat saran dan masukan agar ke depan KPU bisa lebih baik lagi dalam menyelenggarakan event politik seperti Pemilu dan Pilkada 2024 lalu. Hasil dari sini akan kami bawa ke FGD provinsi,” ujar Ketua KPU Bojonegoro Roby Adi Perwira saat membuka FGD.
Diketahui, dalam FGD ini mantan Ketua KPU era 2003 hingga 2014 yang juga mantan wartawan Mundzar Fahman, didapuk sebagai fasilitator, sehingga kegiatan berlangsung cukup dinamis.
“Menurut saya, KPU Bojonegoro terbilang sukses melaksanakan Pilkada kemarin karena tidak ada gugatan, tapi itu kesimpulan saya, entah pendapat orang lain. Jadi mari kita diskusikan supaya ke depan semakin baik,” tukas Mundzar sembari berkelakar.
Meski nyaris semua peserta FGD sepakat bahwa kerja KPU Bojonegoro sukses, namun beberapa lainnya memberikan saran agar pada pemilu ke depan jangan sampai ada kegagalan debat calon seperti pilkada lalu. Selain itu ada pula yang mengusulkan tempat debat calon pemimpin daerah dipetakan matang-matang sehingga tidak mengganggu masyarakat.
“Selaku petugas yang konsen urusan Kamtibmas, saya menyarankan agar tempat debat jangan seperti Pilkada 2024. Tolong diperhitungkan betul tempat debatnya supaya tidak merugikan kegiatan ekonomi warga,” sebut Ipda Agus, petugas Polres Bojonegoro, memberikan masukan menyusul ulasan serupa dari anggota Kodim.
Sekadar diketahui, debat cabup-,cawabup pada Pilkada Bojonegoro 2024 memang mengambil tempat di hotel kawasan Jalan Veteran. Di mana di area tersebut merupakan pusat perekonomia masyarakat tepatnya di supermarket yang padat. Di jalan Veteran pula RSUD berada untuk melayani kesehatan masyarakat.
“Sesuai tugas kami untuk menjaga Kamtibmas, tetapi ketika jalan ditutup tentu saja kegiatan ekonomi masyarakat. Coba kita bayangkan berapa kerugian ekonomi warga karena tak boleh melintas. Begitu pula pasien yang hendak berobat ke RS pasti terhambat,” ulas anggota Sat Reskrim tersebut.
Mencermati sejumlah saran dan masukan termasuk kritik masalah maraknya money politik pada kontestasi pemilu dan pilkada, pihak KPU menyatakan, jika soal money politik adalah ranah Bawaslu yang juga hadir dalam forum dan telah memaparkan hal ihwal money politik ditilik dari perundang-undangan secara panjang lebar.
Kendati demikian, KPU Bojonegoro memastikan hasil FGD akan disusun untuk evaluasi kinerja selanjutnya akan dibawa ke FGD dengan tema yang sama, yakni evaluasi hasil Pilkada 2024 yang segera digelar oleh KPU Provinsi Jatim. (Saiq/Red/TJ)
