Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Pilkada Serentak 2020 di Jatim, Kabupaten Pacitan Paling Awal Tandatangani NPHD

Pilkada Serentak 2020 di Jatim, Kabupaten Pacitan Paling Awal Tandatangani NPHD

TerasJatim.com, Pacitan – Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020, Kabupaten Pacitan menjadi yang pertama kali di Provinsi Jatim dalam menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Dalam penandatanganan yang dilakukan di halaman wingking (Halking) Pendapa Kabupaten Pacitan tersebut, disaksikan langsung oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Arif Budiman, Rabu (18/09/19).
“Penandatanganan ini mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi 270 daerah yang akan melaksanakan Pilkada di 2020, tapi belum menandatangani NPHD,” ujar Arif Budiman, di sela-sela penandatanganan NPHD, Rabu (18/09/19).

Arif menambahkan, pihaknya menyampaikan terima kasih atas apa yang telah dilaksanakan oleh Pemkab Pacitan dalam memprioritaskan pembahasan NPHD, sehingga lebih cepat selesai. Biasanya, lanjut Arif, di beberapa tempat jika yang incumbent tidak mencalonkan kembali, pembahasan NPHD menjadi lambat.

Namun, hal berbeda terjadi di Pacitan, meski incumbent tidak maju lagi tetapi pembahasan NPHD cepat selesai. “Mudah-mudahan ini menjadi contoh dan inspirasi untuk kabupaten lain di Jawa Timur yang belum menandatangani NPHD. Kalau mereka (daerah lain) mengalami kesulitan, kerumitan dalam menyusun anggarannya, datanglah ke Pacitan. Artinya, kalau sudah ditandatangani semua kesulitan, kerumitan sudah bisa disesaikan,” imbuhnya.

Sementara itu, terkait anggaran Pilkada 2020, Pemkab Pacitan telah menganggarkan dana hibah sebesar Rp29,5 miliar. Hal itu menurut Bupati Pacitan Indartato, sudah sesuai standar harga yang telah ditentukan oleh KPUD. “Kenapa kita harus segera? Karena sesuai aturan yang berlaku dan ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 10/2016 serta Permendagri nomor 54/2019 tentang pendanaan pilkada. Sehingga Pemkab harus segera menyediakan kaitannya dengan pilkada, karena tahapannya sudah dimulai pada 23 Oktober mendatang,” ujar Indartarto.

NPHD tersebut, lanjut Indartato, adalah sebagai dasar pencairan dana supaya segera bisa dilaksanakan. Tanpa adanya NPHD, menurutnya Pemkab harus menghibahkan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini KPU. “Harapannya, semoga pilkada di Pacitan berjalan lancar, damai dan bisa terpilih pemimpin-pemimpin yang lebih baik. Sehingga, Pacitan lebih maju dan rakyatnya hidupnya lebih senang,” pungkasnya. (Git/Kta/Red/TJ)

Subscribe

Terimakasih Telah Berlangganan Berita Teras Jatim