Pemkab/Kota Diminta Teliti Dalam Mendata Jumlah Keluarga Miskin
TerasJatim.com, Surabaya – Anggaran dana sebesar Rp2,4 trilliun dari pemerintah pusat yang diperuntukan guna pengentasan kemiskinan di Jatim, diharapkan tepat sasaran.
Terkait hal itu, Komisi E DPRD Jatim meminta kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pendataan secara akurat terhadap jumlah keluarga miskin di wilayahnya.
Anggota Komisi E DPRD Jatim, Agus Dono Wibawanto meminta pendataan tersebut dilakukan secara cermat dan teliti. Dengan begitu, program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah pusat yang anggarannya cukup besar ini terealisasi dengan baik.
Agus Dono menyebutkan, dengan penyerapan anggaran tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengubah perilaku dan mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin.
“Tanpa data akurat dari Pemerintah kabupaten/kota maka program tersebut tidak akan bisa berjalan maksimal. Untuk itu bupati maupun walikota yang paham dengan kondisi daerahnya harus benar-benar mendata secara akurat dengan melibatkan RT maupun RW,” paparnya, Kamis (21/12).
Seperti diketahui, pemerintah pusat melalui Kementrian Sosial RI akan menggelontorkan dana Rp 2,4 triliiun pada tahun 2018 untuk Program Keluarga Harapan (PKH). Program tersebut diperuntukkan penanganan keluarga miskin di Jatim.
Harry Hikmat, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI menyampaikan, PKH merupakan program perlindungan sosial melalui pemberian uang non tunai sebesar Rp500 ribu per tiga bulan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).
Dalam realisasinya, terdapat pendamping PKH yang bertugas memastikan program tersebut berjalan dengan benar, sekaligus melakukan pendampingan, pemantauan dan konsultasi terkait pola hidup keluarga penerima PKH.
Secara nasional penerima PKH sebanyak 6 juta keluarga penerima. Untuk 2018 penerima PKH bertambah 4 juta keluarga dengan alokasi anggaran sebesar Rp 17,2 triliun.
Dari angka tersebut, untuk Jatim pada tahun depan ada penambahan penerima PKH menjadi 435.334 keluarga dengan total anggaran Rp 2,4 trilliun. Jumlah tersebut menambah penerima yang sebelumnya berjumlah 1.077.294 keluarga pada 2017. (JNR/Kta/Red/TJ)
