Bocornya Surat Dukungan ASN di Bojonegoro ke Salah Satu Parpol, Jadi Isu Liar
TerasJatim.com, Bojonegoro – Beredarnya form pernyataan dukungan pemenangan terhadap nama politisi dalam Pemilu 2024 mendatang yang diduga melibatkan ASN di Pemkab Bojonegoro Jatim, tak urung menjadi rasan-rasan publik, dan buntutnya sepertinya akan panjang. Pasalnya, sejumlah petinggi partai politik di Bojonegoro sepakat akan mengambil langkah strategis.
Sebelumnya, seperti yang diberitakan TerasJatim.com Form, surat dukungan pernyataan dukungan yang belakangan menjadi isu santer itu ‘bocor’ di ruang publik. Dalam form isian dukungan yang tertulis pernyataan dukungan pemenangan terhadap para politisi (Caleg) pusat hingga daerah dari PKB itu, beredar luas di sejumlah grup medsos dan menjadi ‘rasan-rasan’ liar.
Salah satu yang paling menjadi sorotan, yakni ‘bocornya’ surat penyataan dukungan dari pejabat Pemkab, yaitu Sekdin Kominfo Bojonegoro, Nanang Dwi Cahyono, yang juga Plt. Kadin Kominfo. Dalam pernyataan yang bocor dan sampai ke meja redaksi TerasJatim.com itu, diketahui telah ditanda tangani dan bermeterai Rp.10.000.
Menanggapi hal itu, Plt. Kadin Kominfo melalui rilis dinas mengklaim bahwa surat dukungan yang beredar luas atas nama Nanang Dwi itu tidak benar alias hoaks. Sejumlah indikator sebagai dasar hoaksnya surat dukungan politik itupun diuraikan sedemikian rupa. Namun ironisnya, klaim hoaks sepihak itu justru membuat publik makin ‘ogah’ percaya.
Agus Sighro Budiono, salah satu warga Bojonegoro, yang pernah malang melintang di dunia jurnalistik dan saat ini menjadi aktivis seni budaya, menyarankan agar pihak yang menyatakan bahwa surat dukungan politik itu hoaks sebaiknya melakukan upaya hukum.
“Jangan klaim sepihak dan menyatakan surat dukungan pemengangan politik oleh ASN tersebut adalah hoaks begitu saja. Seyogyanya, Pak Sekdin Kominfo mengambil langkah hukum, supaya semua bisa gamblang asli atau hoaks. Lapor ke APH, jangan pasang stampel hoaks sepihak,” ujarnya kepada TerasJatim.com, Minggu (05/03/2023) malam.
Agus juga menyebut, hari ini publik sudah semakin paham apa yang sebenarnya terjadi. Maka untuk pembuktian surat dukungan politik tersebut asli atau hoaks, seyogyanya melalui jalur hukum agar pijakannya jelas.
“Sebagai masyarakat kecil Bojonegoro, saya sangat mendukung jika ini dibawa ke ranah hukum kalau si pejabat (baca: Sekdin Kominfo) merasa diirugikan. Tetapi konsekuensinya, jika surat dukungan itu benar maka harus berani terima resikonya. Gampang kan,” pungkas dia
Di pihak lain, gara-gara ‘bocornya’ surat dukungan politik kepada partai penguasa Telatah Angling Dharma ini, sejumlah petinggi partai politik di Bojonegoro pun menggelar silaturahmi untuk menentukan langkah-lqngkah strategis berkaitan dengan surat dukungan yang ditengarai bagian dari intimidasi yang dilakukan oleh salah satu parpol, yang melibatkan ASN, Kades dan Perades, serta lembaga lainnya.
Para petinggi parpol ini antara lain, Sunaryo Abumain (Ketua PPP), Sukur Priyanto (Ketua Demokrat), Lasuri (Ketua PAN),, Suhadi Mulyono (Ketua Nasdem), Jumariyanto (Hanura), Supa’at (Perindo), Soeprapto (Gerindra), Wahyuni Susilowati (Golkar), serta Samsul Huda (PKPI).
Dari hasil silaturahmi yang digelar pada Minggu (05/03/2023), para petinggi Parpol tersebut sepakat mengemukakan pernyataan sikap, bahwa beredarnya form surat dukungan pemenangan politik merupakan bagian dari intimidasi yang sangat mencederai proses demokrasi, dan sangat merugikan parpol utamanya di Bojonegoro.
“Maka kami sepakat akan melaporkan kejadian ini kepada Bawaslu. Dan untuk ASN yang terlibat di dalamnya, kami juga akan laporkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai warning bahwa ASN yang memanfaatkan fasilitas negara kan tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis tentunya,” ujar Ketua Partai Demokrat Bojonegoro, Sukur Priyanto
Sementara itu, Ketua PPP Bojonegoro, Sunaryo Abumain, juga dengan tegas menyatakan, selain ASN pejabat Pemkab, adanya indikasi keterlibatan oknum perangkat desa sangat kuat dalam kontestasi politik mendatang. Ia menengarai, salah satunya terjadi pada Februari 2023 lalu.
“Ketika itu ada undangan dari para perangkat desa yang tergabung dalam PPDI Bojonegoro bulan Februari lalu, di salah satu rumah makan di Bojonegoro. Akan tetapi kegiatan itu malah ada yang memanfaatkan untuk kepentingan politik praktis,” ungkap pria yang akrab disapa Mbah Naryo tersebut. (Saiq/Red/TJ).
