Bawa 3 Tuntutan dan Singgung Pengeboran di Tanggulangin, Mahasiswa Umsida Geruduk DPRD Sidoarjo
TerasJatim.com, Sidoarjo – Ratusan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Sidoarjo, Selasa (12/04/2022) siang.
Dalam aksinya, para mahasiswa ini membawa sejumlah poster dan spanduk yang isinya menolak keras perpanjangan masa jabatan Presiden hingga 3 periode. Selain itu, mereka juga mengajukan 3 tuntutan, diantaranya terkait kenaikan harga BBM dan minyak goreng serta kebijakan PPN 11 persen.
“Kami meminta kebijakan pemerintah perlu dikaji ulang. Terlebih, kenaikan BBM dan migor serta PPN 11 persen,” teriak Jamil, salah satu Korlap aksi dalam orasinya.
Menurutnya, wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden tersebut, sangat mencederai demokrasi bangsa. Terlebih, dengan cara akan mengamandemen UUD 1945.
“Hal ini bisa dikatakan bahwa pemerintah saat ini sangat haus akan kekuasaan,” imbuhnya.
Selain itu, sambung dia, kenaikan harga BBM dan migor hingga terjadi kelangkaan, secara tidak langsung sangat menyengsarakan rakyat di saat masih pandemi Covid-19 dan menjelang hari raya.
“Kami mendesak, agar pemerintah segera mencabut kebijakan. Karena dampaknya sangat merugikan masyarakat luas,” terangnya.
Sementara itu, M. Bakti Dede, perwakilan aksi bidang hikmah politik dan kebijakan publik Umsida menyampaikan, pihaknya juga menyuarakan terkait pengeboran migas yang berada di wilayah Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo.
Di mana pengeboran tersebut berdampak pada penurunan struktur tanah, sehingga menyebabkan banjir parah di 2 desa tiap tahun di musim penghujan.
“Tiap musim hujan, di 2 desa tersebut pasti banjir. Hingga rumah warga setempat terendam hingga berbulan-bulan,” urainya.
Terpisah, ketua DPRD Sidoarjo, H. Usman, yang menemui mahasiswa menegaskan, pihaknya menerima aspirasi yang disampaikan para mahasiswa dan akan ditindaklanjuti ke pemerintah pusat.
Usman juga menerangkan, terkait pengeboran migas hingga mengakibatkan banjir di wilayah Tanggulangin Sidoarjo, hal itu juga merupakan kewenangan pemerintah pusat.
“Terkait tuntutan para mahasiswa dan pemuda Sidoarjo, besok kami langsung kirim surat ke pusat,” janji dia. (Den/Kta/Red/TJ)
