Ratusan Kades di-Jatim Ikuti Bimtek Desa Anti Korupsi Oleh KPK
TerasJatim.com, Surabaya – Ratusan perwakilan desa dan perwakilan kepala daerah se-Jatim, mengikuti langsung Sosialisasi dan Bimtek Desa Anti Korupsi yang diinisiasi oleh KPK, di Gedung Islamic Center Surabaya, Rabu (14/09/2022).
Kegiatan yang dihadiri langsung oleh Ketua KPK Firli Bahuri bersama Forkopimda Jatim ini, mengajak seluruh elemen di Jatim untuk memiliki komitmen yang sama, yaitu menjauhi korupsi di semua lini.
Terlebih di Jatim telah ada 1 desa yang menjadi percontohan Desa Anti Korupsi, yakni Desa Sukojati, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi.
Desa Sukojati ini menjadi 1 dari 10 desa percontohan se Indonesia yang dipilih dalam program Desa Anti Korupsi yang diinisiasi oleh KPK dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Dalam Negeri.
Dalam sambutannya, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, memberikan penekanan khusus pada para kepala desa agar bisa menyerap pembelajaran dalam bimtek ini, untuk memberikan managemen penguatan dalam pengelolaan desa.
“Yang ingin saya tegaskan pada panjenganan semua (para kepala desa), adalah komitmen bersama. Jangan ada korupsi di semua lini di Jatim,” ujar Khofifah.
Dia pun mengingatkan, pembangunan desa amat penting dalam pembangunan daerah. Bahkan sebagaimana telah dipesankan para pemimpin bangsa diantaranya Bung Karno, Bung Hatta, Gus Dur dan Presiden saat ini Joko Widodo, semua memesankan hal yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan dan terus membangun desa.
“Pembangunan desa di seluruh tanah air merupakan pondasi dasar kemajuan bangsa. Bahwa pondasi kemajuan bangsa dimulai dari desa,” pesan Khofifah.
Apalagi, sambung Khofifah, kekuatan dana desa di Jatim begitu besar. Dana desa untuk 7.724 desa di Jatim dari tahun 2015 hingga 2022 totalnya mencapai Rp.50,319 triliun.
“Masyarakat desa berhak tahu dana desa yang mengalir ke desanya peruntukannya jelas dan benar-benar dipergunakan untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat desa dan peningkatan sumber daya manusia di desa,” ujar Khofifah.
Apalagi, lanjut dia, Jatim memiliki jumlah Desa Mandiri tertinggi secara nasional yang berjumlah 1.490 desa atau sebanyak 23,88%.
“Maka perlu pengawasan yang memang melibatkan masyarakat, ini akan termotivasi dari terbentuknya percontohan desa antikorupsi,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Khofifah menambahkan, dana desa telah memberikan bukti penguatan bagi masyatakat. Salah satu yang berhasil seperti dilakukan di Desa Sekapuk, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, dengan mengembangkan Wisata Alam Setigi (Selo Tirto Giri).
Masing-masing Rukun Tetangga (RT) di desa tersebut memiliki warung di kawasan wisata. Sehingga dapat memiliki income yang bisa memberikan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan beasiswa bagi anak-anak desa.
“Ini salah satu BUMDes sukses. Ada banyak desa seperti ini yang kemudian mereka memiliki badan hukum dalam bentuk BUMDes. BUMDes di Jatim sukses karena setiap tahun yang masuk dalam kategori terbaik sebagian besar dari Jatim,” jelas Khofifah.
Selain itu, Gubernur Khofifah juga memberikan contoh kesuksesan BUMDes di Jatim lainnya, yakni di kawasan Pujon Kidul yang memiliki produktifitas sangat tinggi hingga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi 1.600 tenaga kerja.
Tak hanya itu, Khofifah juga menyebutkan sejumlah BUMDes sukses yang juga mendapatkan support dari Pemprov Jatim sebanyak Rp.100 miliar bagi desa yang telah menyiapkan BUMDes dan BUMDesma.
“Insyaallah pertemuan ini sebagai upaya untuk menghilangkan korupsi di berbagai lini sehingga bisa memberikan tetesan kesejahteraan yang maksimal di semua lini. Kami berharap, kepala desa ikut hingga akhir, karena akan banyak memberikan penguatan, tata kelola desa makin baik, pengawasan makin baik, pengelolahan layanan makin baik dan pastisipasi masyarakat pun semakin baik,” pintanya.
Di sisi lain, Gubernur Khofifah juga menyampaikan keoptimisan Jatim untuk menjawab krisis pangan dunia, yang menurutnya justru dapat dijawab oleh kepala desa. “Produksi padi Jatim tahun 2020 hingga 2021 tertinggi di Indonesia. Saya berharap tahun 2022 juga sama. Karena dari data yang masuk per 30 juli 2022 sudah sebanyak 8,3 juta ton produksi padi kita. Kita harap sampai Desember 2022 kita bisa menghasilkan 10 juta ton. Yang tentu akan memberikan kontribusi ketahanan pangan di Indonesia. Sehingga berdampak pada penurunan kemiskinan,” harap Khofifah.
Sebagaimana diketahui, penurunan kemiskinan di Jatim pada YOY (year on year) tertinggi di Indonesia, yakni sebanyak 391.400 jiwa dan memberi kontribusi sebesar 28,3% dari penurunan kemiskinan nasional. “Tentu penguatan anti korupsi merupakan salah satu jalan agar angka kemiskinan semakin menurun, sehinga makin mengurangi pengangguran dan semua berjalan tanpa korupsi,” pungkas Khofifah.
Di tempat yang sama, Ketua KPK Firli Bahuri, menyampaikan apresiasinya pada Jatim atas prestasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang dimulai dari tingkat desa.
“Banyak desa memberikan kontribusi yang sangat besar pada peningkatan kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Termasuk upaya untuk mengetaskan kemiskinan. Kalau kemiskinan diatasi, tentu bisa mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa,” kata Firli.
Selain itu, Firli juga mengapresiasi prestasi Jatim dalam mempertahankan ketahanan pangan. Di yang mana raihan tersebut mendapatkan apresiasi langsung dari Presiden Jokowi.
Firli menambahkan, KPK kali ini datang dengan program Desa Anti Korupsi untuk membangun kecintaan kepada desa. Salah satu yang menjadi keprihatinan, yakni data dari KPK yang mencatat sejak 2015 hingga 2021 sebanyak 686 perangkat desa tersangkut kasus korupsi.
“Jangan sampai ada perangkat desa yang tersangkut korupsi. Karena harusnya dana desa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Jangan hanya menjadi penonton, tapi tidak melakukan apa-apa,” tutup Firli. (Kta/Red/TJ)
