Perkuat Sistem Anti Korupsi, Imigrasi Surabaya Undang Satgas Saber Pungli
TerasJatim.com, Surabaya – Kanwil Kemenkumham Jatim terus berupaya dalam melakukan pengawasan dan pengendalian satker di bawahnya, khususnya di bidang pencegahan tindak pidana korupsi pada layanan Keimigrasian.
Salah satu upayanya adalah dengan menggelar penguatan oleh Satgas Saber Pungli Pusat kepada seluruh satker keimigrasian di Jatim, di Hotel JW Marriott Surabaya, Selasa (05/10/2021).
Kakanwil Kemenkumham Jatim Krismono menjelaskan, kegiatan yang diinisiasi oleh Kanim Kelas I Khusus Surabaya itu diisi dengan pengarahan oleh Sekretaris Satgas Saber Pungli, Irjen Pol Agung Makbul.
Krismono menyebutkan, bahwa dalam masa pandemi, good governance saja tidak cukup. Oleh sebab itu diperlukan sejumlah tindakan progresif, kreatif dan sinergis untuk menciptakan collaborative governance.
“Dengan berkolaborasi, tuntutan masyarakat akan semakin mudah direalisasikan. Termasuk dalam hal menciptakan sistem birokrasi yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Juga termasuk mencegah adanya praktik pungutan liar,” ujarnya.
Krismono menambahkan, jika sejak tahun 2016 lalu, Presiden sudah menyatakan perang terhadap pungli. “Tugas kita adalah menjaga agar api perlawanan itu tidak akan pernah padam,” tegasnya.
Pria asal Yogyakarta itu menegaskan, pihaknya akan terus menerus dan konsisten menabuh genderang perang terhadap praktik pungutan liar. “Karena itu dalam forum ini, kita akan membicarakan langkah konkret pembaruan strategi pemberantasan pungutan liar,” urainya.
Krismono mengingatkan, hal-hal apapun yang berkaitan dengan pungutan yang tidak resmi harus dihilangkan. Dengan keterpaduan itulah, ia berharap pemberantasan pungli akan efektif.
“Kami juga perlu menegaskan bahwa semangat pemberantasan pungli lebih pada akar budayanya yang hendak dihilangkan. Yang namanya pungutan liar bukan hanya soal besar-kecilnya, namun kalau dibiarkan berpotensi membentuk budaya kontra produktif dan bertentangan dengan semangat anti korupsi,” tandasnya.
“Tidak hanya urusan paspor, urusan kitas, urusan di bandara, pelabuhan, kantor, atau di rumah deteni. Jadi bukan masalah urusan sepuluh ribu, tapi pungli telah membuat masyarakat kita susah untuk mengurus sesuatu, jadi harus kita berantas,” pungkasnya. (Sug/Jnr/Kta/Red/TJ)
