Pemerintah Coret Rencana Tol Aloha-Wonokromo-Tanjung Perak
TerasJatim.com, Surabaya – Pemerintah akhirnya mencoret rencana pembangunan jalan tol Aloha – Wonokromo – Tanjung Perak, dan mengalihkan anggarannya untuk infrastruktur di daerah lain.
Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden No 56/2018 tentang Perubahan kedua atas Perpres No 3/2016 tentang percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Perpres tersebut sudah diteken Presiden Jokowi tertanggal 20 Juli 2018 lalu.
“Kami sudah menunggu revisi jalur tol Aloha-Waru-Tanjung Perak itu dari pemda setempat sejak 2016 lalu, tapi sampai sekarang keseriusan itu tidak ada,” ungkap Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono dalam rilisnya, Jumat (24/08).
Dijelaskan, pembangunan jalan tol tersebut sudah menjadi atensi serius Presiden Jokowi. Bahkan sistem penganggarannya sudah disiapkan oleh pemerintah pusat.
“Ya kalau tidak dipakai, kita akan gunakan untuk daerah lain, karena daerah lain banyak juga yang membutuhkan pembangunan infrastruktur,” imbuh menteri yang dikenal berpenampilan sederhana ini.
Basuki menambahkan, dalam Perpres No 56/2018 itu, Tol Aloha-Waru-Tanjung Perak sudah tidak lagi dalam daftar list percepatan proyek strategis nasional.
Tercatat ada 227 proyek strategis nasional yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Proyek jalan tol Aloha-Waru-Wonokromo-Tanjung Perak merupakan satu-satunya proyek yang dicoret.
Terpisah, Gubernur Jatim Soekarwo mengaku tidak bisa berbuat banyak dengan dicoretnya rencana pembangunan jalan tol Aloha-Waru-Wonokromo-Tanjung Perak itu. Pasalnya, Pemprov Jatim selama ini hanya menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat.
Ia menjelaskan, selama Pemkot Surabaya dan Pemkab Sidoarjo tidak setuju, pihaknya tidak bisa mencegahnya. “Iya, kebijakan tentang infrastruktur itu dari menteri PU. Pasti kalau dicoret nanti akan ada pertimbangan lain,” jelas pria yang akrab disapa Pakde Karwo itu, Jumat (24/08).
Ia menyebut, Pemprov Jatim belum mengetahui penyebab dicoretnya proyek yang digagas sejak jaman Gubernur Jatim masih dijabat Imam Utomo itu dari Proyek Percepatan Strategis Nasional. Ia berharap ada solusi untuk mengatasi kemacetan di wilayah Sidoarjo dan Surabaya. Karena sejak kepastian pencoretan itu, belum ada komunikasi terkait rencana tol tersebut.
Apalagi di UU Tata Ruang Nasional dan Perda RTRW Jatim dan Kota Surabaya, pembangunan tol Aloha-Waru-Wonokromo-Tanjung Perak masih ada. “Pasti nanti kita tanyakan alasannya apa. Mungkin nanti akan diganti dengan membuat ring road atau Elevated atau apa, perlu ada komunikasi,” bebernya.
Agar kemacetan di Gresik, Sidoarjo dan Surabaya bisa segera ditangani, sambungnya, maka pihaknya bersama Pemkab Sidoarjo, Pemkot Surabaya dan Pemkab Gresik perlu duduk bareng bersama pemerintah pusat. “Harus ada alternatif lain, nanti kita tunggu undangan rapat dari pusat,” pungkasnya. (Jnr/Kta/Red/TJ)
