Pejabat yang Pencatut
TerasJatim,com – Jagad politik nasional kembali gaduh, setelah hari ini Menteri ESDM Sudirman Said, dengan keberanian yang luar biasa datang ke gedung DPR-RI. Tujuannya jelas, melaporkan seorang anggota DPR yang disebutnya sebagai “Politikus Kuat” ke MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) DPR terkait dengan laporan pencatutan nama Presiden dan Wapres untuk meminta jatah bagian saham PT Freeport Indonesia (PTFI).
Beberapa hari terakhir di berbagai media nasional diberitakan, bahwa ada nama orang kuat di negeri ini yang mencoba mencatut nama Presiden dan Wapres, untuk menjadi “Makelar” atas perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Konon kabarnya, tak tanggung-tanggung, bahwa sang makelar yang disebut sebagai orang kuat di DPR ini, aktif bertemu dan berkomunikasi dengan jajaran pemimpin tinggi di Freeport, untuk “memaksa” minta bagian saham.
Kabarnya, nama Presiden dan Wapres dicatut untuk mendapatkan 20 persen saham PT. Freeport dengan berdalih 11 persen untuk Presiden dan 9 persen untuk Wapres. Sejak informasi itu berkembang ke publik, jagad politik nasional riuh dan saling tuding. Bak bola liar yang menggelinding panas, banyak kita lihat dan dengar kasak-kusuk dan aneka “bisikan tetangga” yang berseliweran, tentang siapa sebenarnya makelar yang “super nekat” tersebut. Saya menyebut super nekat, karena Presiden dan Wapres adalah merupakan simbol negara ini. Alangkah nekatnya seseorang yang dikenal sebagai pejabat publik, dengan kesadaran tinggi berani menjual sebuah simbol negara hanya untuk kepentingannya sendiri.
Dari kalangan dewan ada yang menganggap bahwa sang Menteri ESDM-lah yang dituding sebagai makelarnya. Dan sang menteri dianggap sedang memainkan isu politiknya untuk keselamatan jabatan dan posisinya.
Paling tidak, untuk sementara, hari ini Sudirman Said sebagai Menteri ESDM menunjukkan kepada publik, bahwa persoalan ini bukan sekedar wacana belaka. Sudirman Said dengan segala resiko politiknya langsung datang ke MKD-DPR untuk membawa (paling tidak) data sebagai bukti awal, bahwa memang ada indikasi kuat terjadinya upaya makelaran yang dilakukan oleh oknum anggota dewan, yang konon disebut sebagai “Politikus Kuat” tersebut.
Seperti yang saya kutip di Detiknews hari ini (16/11), Sudirman melapor ke ruang MKD-DPR, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2015) sekitar pukul 09.45 WIB pagi tadi. Sekitar setengah jam kemudian, dia keluar dan memberi pernyataan pers. Pernyataan pers Sudirman juga dituangkan dalam tulisan yang berjudul “Menjaga Kehormatan, Keluhuran, dan Martabat DPR & Para Pemimpin Kita”. Sudirman melengkapi tulisannya dengan sejumlah keterangan yang tak tercantum di tulisan, seperti adanya permintaan 11 persen saham PTFI yang diminta si politikus kuat untuk Presiden Jokowi dan 9 persen untuk Wapres JK. Ada juga permintaan soal 49 persen saham proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Papua.
Buat saya dan mungkin anda semua, terlepas dari berbagai agenda politiknya, langkah Sudirman Said ini perlu dan layak untuk di apresiasi. Paling tidak, dia sudah memulai tradisi yang baik buat negeri ini. Sebab bukan rahasia umum lagi, bahwa praktek mafia dan calo menjadi sebuah tradisi bagi sebagian orang yang duduk di lingkungan kekuasaan. Hal ini terjadi di setiap tingkatan, baik pusat maupun di daerah. Kita terus mendorong kepada Sudirman Said, para menteri dan pejabat-pejabat lainnya, untuk berusaha mempunyai keberanian lepas dari kebiasaan buruk yang kabarnya sudah mendarah daging di dunia birokrasi kita. Dan pada akhirnya, tradisi baik itu akan merembet dan akan dicontoh oleh pemangku jabatan dan kekuasaan di daerah-daerah.
Paling tidak, walaupun butuh proses dan waktu, sekarang bola berada di MKD DPR RI. Publik dan masyarakat tentu berharap, agar MKD-DPR RI bekerja secara mandiri dan profesional, untuk lebih membuka peran yang disebut sebagai makelar yang konon punya sebutan “Komandan” di lembaga dewan itu. Seharusnya, MKD DPR RI, menjadikan kasus makelar ini sebagai langkah awal untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga DPR RI, serta mengembalikan marwah dewan menjadi lembaga yang layak disebut sebagai lembaga terhormat yang mempunyai keterhormatan.
Ternyata tanpa kita duga sebelumnya, panggung negeri ini dengan sendirinya sedang mempertontonkan sebuah lakon “Pejabat yang Pencatut”.
Salam Kaji Taufan
