Meski Ada Wabah Corona, Pelaksanaan Pilkada Tetap Berjalan Sesuai Jadwal

Meski Ada Wabah Corona, Pelaksanaan Pilkada Tetap Berjalan Sesuai Jadwal

TerasJatim.com – Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang akan diselenggarakan pada September 2020 nanti, akan tetap berlangsung sesuai rencana dan tidak terhambat dengan adanya wabah virus Corona (Covid-19).

“Tidak ada perubahan rencana. Jadwal pilkada serentak yang akan berlangsung bulan September itu masih terjadwal seperti biasa dan persiapan teknis operasionalnya, persiapan politisnya, persiapan keamanan, dan hukumnya, sekarang berjalan seperti biasa,” jelas Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, saat memberikan keterangan media melalui video conference, Selasa (17/03/20).

“Jadi tidak perlu mengembangkan spekulasi akan ada penundaan pilkada serentak. apakah itu di sebagian wilayah Indonesia apalagi di seluruh wilayah Indonesia, tidak ada rencana perubahan itu,” sambungnya.

Terkait antisipasi kemungkinan potensi rusuh di daerah bila terjadi kelangkaan atau kesalahan kebijakan kepala daerah, Mahfud mengatakan, sekarang ini sudah ada Satgas untuk menangani masalah Corona yang dipimpin oleh Kepala BNPB, yang sudah diberi wewenang untuk melakukan koordinasi dengan daerah-daerah.

Kemudian, di dalam keputusan pemerintah dan juga di dalam undang-undang, menurut Mahfud, sudah menyebutkan bahwa daerah sebelum membuat kebijakan khusus terkait dengan penanganan Covid-19 ini supaya berkonsultasi dengan Satgas Pusat agar ada koordinasi.

“Pemerintah sudah menjamin tidak akan terjadi kelangkaan bahan-bahan pokok, itu semuanya sudah dikerahkan dengan segala daya. Jadi kalau ada istilah Refocusing dan Realocating anggaran APBN dan APBD untuk memusatkan perhatian dalam rangka penyelamatan rakyat dari serangan Corona ini, maka itu artinya dari segala bidang,” tandasnya.

“Itu artinya, semua bidang itu harus memfokuskan diri ke sana, anggaran dialokasikan ke sana, bukan hanya mengobati penyakitnya, tapi juga membuat pengamanan pengamanan sosial politiknya..Lebih-lebih ekonominya, dan terlebih lagi kebutuhan pokok masyarakat sehingga tidak perlu ada kelangkaan karena kesalahan kebijakan dari pemerintah daerah atau unit pemerintah tertentu, semuanya harus kompak,” tandas Mahfud di akhir keterangannya. (Her/Kta/Red/TJ)

Subscribe

Terimakasih Telah Berlangganan Berita Teras Jatim