Melihat Progam Pemberdayaan dan Manfaat Sentuhan Dana Desa di Kota 1001 Gua
TerasJatim.com, Pacitan – Penggunaan Dana Desa (DD) untuk progam pemberdayaan di Kabupaten Pacitan Jatim di tahun 2022 ini dinilai belum berdaya. Desa belum bisa berbuat banyak, menyusul regulasi dari Pemerintah Pusat terkait patokan penggunaan DD.
Seperti diketahui, Pemerintah Pusat di tahun genap ini telah memberikan patokan dalam penggunaan DD, dengan rincian 40 persen untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), 20 persen untuk ketahanan pangan dan hewani, 8 persen untuk penanganan Covid-19 dan sisanya 32 persen dimanfaatkan sebagai program sektor prioritas lainnya.
Dengan adanya hal tersebut, sejumlah desa di wilayah yang mendapat julukan 1001 Gua ini belum bisa berbuat banyak, terutama untuk progam pemberdayaan pada sektor peningkatan ekonomi, atau hanya berjalan sesuai kebijakan yang telah diputuskan.
Di Desa Dadapan, Kecamatan Pringkuku, misalnya, meski tidak sedikit potensi desa yang dimiliki, namun untuk progam pemberdayaan melalui Dana Desa masih dirasa sulit. “Tahun ini untuk progam pemberdayaan, menurut saya agak susah mengkondisikan. Paling-paling nanti di penguatan pangan dan hewani. Itu minim dan susah memilihnya. Mudah-mudahan hanya tahun ini saja, tahun depan tidak,” kata Ismono, Kepala Desa Dadapan, Senin (14/02/2022).
Menurutnya, penggunaan DD di tahun genap ini tidak leluasa seperti sebelumnya. Khususnya untuk pemberdayaan, kata dia, ada patokan dalam penggunaannya. Padahal, Dana Desa untuk pemberdayaan tersebut dinilainya sangat bermanfaat, terlebih untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.
Ia mencontohkan, di desanya yang terkenal dengan objek wisata Sentono Gentong dengan spot yang ditawarkan Teluk Pacitan, sudah memiliki kelompok-kelompok UMKM yang mengolah potensi desa, seperti membuat jajanan pasar dari singkong hingga bermacam-macam makanan olahan.
“Sebenarnya banyak, ada tape sari, grubi, kolong, tahu tuna. Tapi, itu desa hadir hanya menjaga kualitas saja biar pasarnya ketemu, dan BUMDes hadir untuk membantu pemasarannya. Yang semula misal satu minggu baru membuat keripik, sekarang tidak. Pokoke gaweo tak tukune. Itulah fungsinya desa, BUMDes, ada Dana Desa seharusnya seperti itu,” terang Ismono.
Dia menjelaskan, sejumlah warga yang tergabung dalam kelompok UMKM di desa tersebut hanya bermodal alat masak, seperti kompor dan perangkatnya. Sedangkan untuk bahan, telah disuplai agar memiliki kesamaan, baik rasa maupun kualitas. “Bahan disuplai. Jadi, mulai rasa hingga kemasannya sama. Tidak bisa misal kompor satu itu sudah mulai mengemas, kompor lain baru memasak, itu tidak bisa. Semua harus bareng, mulai memasak hingga mengemas. Dari situlah akan terjaga kualitasnya,” imbuhnya.
Tidak jauh berbeda dengan Desa Ngreco, di Kecamatan Tegalombo. Desa yang hampir seluruhnya perbukitan ini juga memiliki segudang potensi untuk dikembangkan. Namun, untuk progam pemberdayaan masyarakat dari Dana Desa, dinilai belum bisa tergarap maksimal. Terlebih, dengan adanya covid-19 yang belum usai.
“Untuk progam pemberdayaan, bisa dikatakan warga tidak berdaya. 2 tahun ini ada pandemi dan memang arahan dari pemerintah ini agar DD difokuskan untuk penanganan Covid. Tapi untuk saat ini, bahasa Dana Desa itu untuk pemulihan ekonomi masyarakat,” ujar Susilo Hadi, Kepala Desa Ngreco, Kamis (17/02/22).
Meski untuk pemulihan ekonomi, lanjut Mas Ulil, sapaan akrabnya, pemerintah telah memberikan arahan dalam penggunaan DD, dengan maksud agar masyarakat lebih berdaya. Dan pihaknya juga mengaku masih terbantu dengan adanya DD tersebut. “Ini (DD) sangat membantu. Tinggal memberikan pemahaman kepada masyarakat. Kalau keinginan masyarakat ya rabat, talud dan sebagainya. Tapi karena ini seperti ini, kita pahamkan warga bahwa Dana Desa ini untuk pemberdayaan masyarakat di saat 2 tahun kemarin pandemi,” ungkapnya.
Desa yang memiliki luas wilayah 28 Km dengan jumlah penduduk sekitar 6.000 jiwa dan kepala keluarga (KK) 2.000 lebih itu menerima Dana Desa sebesar Rp1,4 miliar lebih. Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya. “DD sekitar Rp1,4 miliar lebih. Ada peningkatan, sekitar Rp1 juta dari tahun lalu,” sebutnya.
Adapun sejumlah potensi lokal pada sektor peningkatan ekonomi yang dapat dikembangkan, baik melalui UMKM maupun BUMDes di desa tersebut diantaranya yakni, produksi gula aren, emping mlinjo, jamu empon-empon dan sebagainya. “Ini sudah kami gerakkan dengan ibu-ibu PKK, karang taruna, memanfaatkan empon-empon jamu yang ada di desa ini. Kami juga membuat pelatihan untuk membuat jamu, termasuk bagaimana pengemasannya. Kalau untuk pemasaran, sementara ini melalui online, ke pasar dan juga ke warung/kios terdekat,” katanya.
Ke depan, pihaknya berharap dan ingin semua potensi yang ada di desanya itu akan diwadahi dalam BUMDes, agar lebih berdaya. “Untuk pemberdayaan di Desa Ngreco ini tetap saya utamakan. Arahnya, kita kembangkan potensi yang ada di desa. Termasuk potensi nom-noman (pemuda), biar punya skil atau keahlian,” tambahnya.
Sementara, di Desa Gegeran, Kecamatan Arjosari, penggunaan DD di tahun 2022 ini untuk progam pemberdayaan difokuskan pada penguatan ekonomi pada sektor budidaya, seperti budidaya ikan lele, nila dan juga penguatan pekarangan pangan lestari.
“Selain itu, juga diadakan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD), guna mendorong daya beli. Tahun lalu, kita juga mengadakan kegiatan penguatan atau pelatihan ekonomi kreatif, yakni pengolahan kerupuk dari singkong, dan juga masih tetap mengadakan kegiatan PKTD,” terang Marischa Hendriyana, Kepala Desa Gegeran, Jumat (18/02/22).
Sebenarnya, lanjut Marischa, UMKM di Desa Gegeran banyak potensi yang dimiliki. Namun, yang baru muncul diantarannya yakni pengolahan kerupuk berbahan dasar singkong, ceriping dan pembuatan rengginang. “Di tahun 2021 kemarin, kami mencoba menguatkan pengolahan kerupuk dari singkong, yang kami inovasi menjadi crispy sermier. Produk ini kami bina dan kami latih, mulai dari inovasi sampai pengemasan. Ke depan produk-produk UMKM ini akan kami display di BUMDes dan dipasarkan selain melalui media online,” bebernya.
Desa Gegeran dengan luas wilayah 322.92 Ha dan berpenduduk 1.260 jiwa ini menerima DD Rp684 juta lebih di tahun 2022. Dibanding tahun 2021 lalu, penerimaan DD tahun ini mengalami penurunan hampir Rp100 juta. “Pagu DD yang kami terima tahun ini menurun dari tahun kemarin. Dari Rp779.046.000 menjadi Rp684.129.000 di tahun 2022,” bebernya.
Meski demikian, Marischa berharap hal itu bisa bermafaat dan dapat digunakan sebaik-baiknya. “Mudah-mudahan ekonomi membaik dan bisa membangun sesuai harapan dari masyarakat, agar terciptanya Desa Gegeran yang SEDAMRI (sejahtera damai aman maju rapi iman),” harapnya.
Penerimaan Dana Desa di setiap desa, memiliki besaran nilai berbeda-beda yang diatur dalam Permenkeu 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa. “Rata-rata sekitar Rp600 juta sampai Rp1 miliar lebih. Prosentase penggunaannya, 40% BLT, 20% ketahanan pangan dan hewani, 8% penanganan Covid. Sisanya 32% ini digunakan sesuai prioritas kewenangan desa masing-masing,” terang Sigit Dani Yulianto, Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas PMD Pacitan, di ruang kerjanya, Senin (14/02/22).
Prioritas penggunaan Dana Desa, lanjut Sigit, sebenarnya hampir seluruhnya untuk pemberdayaan. Hanya saja, kata dia, di tahun 2022 ini ada pengaturan yang sedemikian rupa dalam penggunaannya. “Jadi sebenarnya sifatnya full untuk pemberdayaan. Pemberdayaan itu kan luas, pemberdayaan pada kelembagaan, peningkatan sektor ekonomi, potensi lokal desa dan sebagainya,” jelasnya.
Sigit menambahkan, secara teknis tata cara pengelolaannya dibantu oleh pendamping desa, baik untuk pemberdayaan lembaga, pertanian atau bagaimana penggunaan DD. “Kalau dari Dinas PMD (saran), sebisa mungkin DD tersebut digunakan sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian lebih banyak bermanfaat untuk pengembangan ekonomi lokal dan masyarakat,” imbuhnya.
Sebelumnya, Bupati Pacitan, Indrata Nur Bayuaji, meminta agar dalam penggunaan DD tersebut mematuhi kebijakan dari pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pusat, dan agar diterapkan dengan sebaik-baiknya.
“Dengan adanya kebijakan yang 40% untuk BLT, kita terapkan sebaik-baiknya dan harus sama semangatnya bahwa itu untuk pengentasan kemiskinan, maka harus tepat sasaran,” kata bupati, usai sarasehan memperingati Hari Pers Nasional (HPN), di Pendapa Kecamatan Punung, Kamis (10/02/22).
“Ya, semacam stimulan untuk masyarakat agar perekonomiannya lebih meningkat. UMKM yang ada di wilayahnya sendiri-sendiri itu, juga bisa dimaksimalkan,” sambungnya.
Upaya pemkab guna membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, lanjut Bupati, pihaknya akan bersinergi dengan desa. Selain ada bantuan sosial, juga ada pelatihan yang diperuntukkan bagi UMKM. “Dari pemkab akan bersanding dengan pemdes. Kami juga ada bantuan sosial dari Kemensos dan juga ada pelatihan-pelatihan kepada UMKM yang ada di Pacitan,” pungkasnya. (Git/Kta/Red/TJ)
