Mahasiswa Program Doktor dari Unversitas Tokyo Lakukan Riset di Bojonegoro

Mahasiswa Program Doktor dari Unversitas Tokyo Lakukan Riset di Bojonegoro
Bupati Bojonegoro saat menerima mahasiswa program doktor dari Universitas of Tokyo

TerasJatim.com, Bojonegoro – Ali Muhidin mahasiswa program doktor di University of Tokyo, Senin (08/08) pagi, mengunjungi Kabupaten Bojonegoro untuk bertemu dengan Bupati Bojonegoro Suyoto.

Ali Muhidin yang juga salah satu dosen dari Fakultas ilmu Politik dan Sosial Universitas Indonesia ini menyatakan bahwa dirinya melakukan riset dengan fokus utama kebijakan pemerintah atau perda yang bernuansa islami .

Riset dilakukan di 10 propinsi antara lain Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah. Sedangkan untuk wilayah Jawa Timur sasaran meliputi Kabupaten Tuban, Lamongan, Gresik dan Bojonegoro.

Bupati Bojonegoro Suyoto dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa di Kabupaten Bojonegoro tidak ditemui perda atau kebijakan yang bernuansa islami.

Menurut Kang Yoto, sapaan akrab Bupati Bojonegoro ini, Bojonegoro adalah miniatur indonesia. Sehingga simbol nilai-nilai islami yakni rukun iman¬† dan kebangsaan yang ada adalah Pancasila. Karena Pancasila sudah menjadi bagian dari semua keragaman. Oleh karenanya menghadirkan Pancasila, melaksanakan amanah UUD 1945 dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. “Sedangkan untuk masalah spiritual dan keagamaan kembali ke setiap individu masing-masing,” ucap Kang Yoto.

Bupati menyatakan bahwa pada periode kedua kepemimpinannya, pembangunan mushola dan masjid bukan wilayah publik. “Yang menjadi prioritas adalah pembangunan infrastruktur jalan yang mempunyai banyak manfaat yang salah satunya pertumbuhan ekonomi dan lainnya,” sambungnya.

Ditegaskan, mengambil langkah ini bukan perkara gampang, namun dengan komunikasi yang tepat akhirnya semua pihak memahami. Karena apa yang dilakukan ini semata-mata untuk kepentingan rakyat. “Yang harus digaris bawahi bahwa Bupati adalah menjalankan amanah rakyat, pemimpin dipilih untuk melaksakanan visi dan misi,” jelasnya,

Masih sambung Kang Yoto, sementara peran legislatif adalah bertugas melakukan mekanisme pengawasan. “Membangun komunikasi politik menjadi kunci utama menyelesaikan masalah yang ada di tengah masyarakat kita,” bebernya.

Jika selama ini ada anggapan jika pemimpin diusung dari salah satu kalangan, maka dia akan selalu dekat dan membantu golongan itu, maka itu persepsi yang salah.

Bojonegoro tidak demikian, karena good governance hadir atas masalah rakyat. Karenanya birokrat harus efektif menggunakan kewenangan, membantu rakyat dan harus senantiasa nyambung dengan rakyat.

“Pemimpin itu harus memiliki sifat tabligh, amanah dan fatonah sehingga akan terwujud pembangunan yang transparan dan akuntabel. Saat ini Bojonegoro menjadi percontohan OGP tingkat dunia. Dan pemkab pun mengembangkan kurang lebih 53 aplikasi IT untuk membangun Bojonegoro yang lebih baik,” pungkas dia. (Eko/Red/TJ)

Subscribe

Terimakasih Telah Berlangganan Berita Teras Jatim