Isyarat Akan Berakhirnya Masa Tugas Kabinet Kerja, Jokowi Gelar Sidang Kabinet Paripurna
TerasJatim.com – Presiden Jokowi memberikan isyarat akan berakhirnya masa tugas Kabinet Kerja periode 2014-2019, yang akan berakhir pada 19 Oktober mendatang.
Saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP), yang kemungkinan menjadi SKP terakhir bagi para menteri dan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla, Jokowi menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras mereka selama 5 tahun terakhir ini.
“Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua menteri, semua kepala lembaga atas kerja kerasnya selama 5 tahun ini dalam membantu saya dan bapak Jusuf Kalla dalam menjalankan visi dan program-program prioritas kita bersama,” kata Jokowi saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (03/10/19) siang.
Mengingat kembali pada awal pembentukan Kabinet Kerja, Jokowi menyampaikan, tidak ada visi misi menteri, yang ada adalah visi misi presiden dan wakil presiden. Hal ini agar semuanya betul-betul berada dalam satu visi, satu tujuan, dan satu jalur.
“Alhamdulillah dalam lima tahun ini telah banyak yang kita kerjakan dengan berbagai keterbatasan-keterbatasan yang ada, dan juga masih banyak saya lihat masih ada pekerjaan-pekerjaan rumah yang belum bisa kita selesaikan,” ucapnya.
Menurut Jokowi, selama 5 tahun ini pemerintah telah menyusun sebuah pondasi bagi arah pembangunan nasional agar lebih tangguh, lebih produktif, lebih merata. Selain itu, pemerintah juga telah melakukan reformasi di bidang fiskal, sehingga APBN menjadi semakin sehat dan semakin mandiri. Dan juga telah meletakkan fondasi bagi pembangunan Indonesia sentris bukan Jawa sentris, dalam melakukan percepatan pembangunan di bidang infrastruktur.
Pemerintah, lanjut Presiden Jokowi, juga telah memulai reformasi struktural tetapi belum besar-besaran. Sehingga diharapkan nanti di 5 tahun ke depan, pemerintah akan melakukan reformasi struktural ini secara besar-besaran dalam rangka meningkatkan daya saing, memangkas banyak aturan/prosedur yang menghambat, yang berbelit-belit yang kita punyai saat ini.
“Juga reformasi di program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, terutama pada masyarakat 40% terbawah juga telah kita lakukan,” sambungnya.
Jokowi menilai, dalam 5 tahun ini penguatan di bidang monitoring, di bidang pengendalian eksekusinya di lapangan juga dilakukan dengan baik dalam perencanaan, dalam implementasi, dalam eksekusi. “Saya melihat banyak hal yang telah berjalan. Karena itu keandalan proses eksekusi, efektivitas proses delivery harus menjadi penekanan dalam perancangan Rancangan Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024,” tuturnya. (Her/Kta/Red/TJ)
