Dugaan Rekayasa di Lelang Cetak Surat Suara Pilbup Banyuwangi
TerasJatim.com, Banyuwangi – Proses lelang cetak surat suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi tahun 2015 diduga penuh rekayasa. Hal ini terlihat dari Harga Pagu Sementara (HPS) yang banyak dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan.
Pasalnya, lelang cetak surat suara dengan anggaran 1,3 milyar tersebut, saat ini memasuki tahapan masa sanggah pemenang lelang yaitu PT. Pura Barutama yang beralamat di Jl. AKBP. Agil Kusumadya 203 Kudus – Jawa Tengah. Namun ironisnya, dengan pagu sebesar itu, pihak rekanan berani melakukan penawaran dengan penawaran terendah yaitu 236,6 juta.
Muncul pertanyaan, kenapa dan ada apa sebenarnya dengan proses lelang cetak surat suara tersebut ?
Menanggapi hal itu, Pemantau Kebijakan Program Pemerintah (PKPP) Kabupaten Banyuwangi, Amir Ma’ruf Khan mengatakan, dalam hal ini KPUD Banyuwangi tidak jeli dalam menentukan HPS atau pagu berdasarkan standartharga kebutuhan. “Ini mengada-ada. Pejabat-pejabat yang kayak gini ini yang patut kita curigai,” cetus Amir.
Seharusnya sebelum menentukan HPS, pihak satker terkait melakukan survey harga standart dilapangan terlebih dahulu. Namun kenyataannya setelah ditentukan HPS, ternyata ada pihak rekanan yang berani menawar dengan harga hampir 80 persen dibawah HPS. “Ini namanya lelang gila-gilaan. Untung saja dua penawar yang mendekati HPS itu tidak diloloskan oleh panitia lelang, karena bisa rugi kalau gini masyarakat Banyuwangi. Mereka (pejabat KPUD) itu seharusnya malu, sebab kerja mereka sudah dibayar oleh Pemerintah,” tegasnya.
Dijelaskan Amir, tentunya sebelum mengumumkan pemenang, pihak panitia lelang sudah mengecek mulai dari kelengkapan dokumen hingga sample surat suara yang dibutuhkan kepada setiap rekanan yang melakukan penawaran. “Kalau rekanan yang melakukan penawaran terendah dibawah 300 juta sudah bisa di menangkan oleh panitia lelang, terus mengapa HPS nya kok sampai sebesar 1,3 milyar itu buat apa?, kata Amir dengan nada heran.
Ia menegaskan, bahwa dalam hal ini pihaknya akan melaporkan kepada pihak yang berwenang, atas dugaan tindakan kecurangan para pejabat KPUD Banyuwangi. Ia mengharap kepada teman-teman media, LSM dan masyarakat dalam hal ini jeli untuk terus memantau, agar APBD Banyuwangi bisa diselamatkan dari para pejabat yang berbuat kotor.
Sementara itu, Sekretaris KPU Kabupaten Banyuwangi, Ahmad Faruq Eriyono hingga berita diturunkan belum bisa dikonfirmasi, ditemui dikantornya tidak ada ditempat, dihubungi via telepon selulernya tidak ada jawaban. (Yak/TJ)
